Breaking News
Time: 5:44

Dua Kekuatan Besar Ini Adu Klaim Pemilik Kepentingan Nasional

Friday, 14 October 2016 12:48
Ilustrasi Ilustrasi

Surabaya, Expostnews.com - Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikenal sebagai jendela perdagangan sekaligus gerbang perekonomian Indonesia Timur dan Jawa Timur. Anggapan tersebut tak bisa ditampik, apalagi didukung kebeberadaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang kini telah direvitalisasi dan mampu dilewati kapal generasi keempat berkapasitas angkut peti kemas sampai 4.000 TEUs.

Namun sayang, penyanggah perekonomian nasional yang gemilang itu bakal tersumbat potensinya dalam dua tahun kedepan. Apa pasal? Dugaanya tak lain adalah, niat PT Pertamina (Persero) dengan anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang ingin mengeksplorasi timbunan minyak dan gas (migas) dibawah permukaan laut, tepat di pintu APBS pada, Oktober 2018.

"Yang pasti, kami sangat mendukung kepentingan nasional, apalagi dalam hal ketersediaan cadangan migas. Tapi, terkait keselamatan pelayaran, kami tidak merekomendasikan adanya penambangan di alur," tegas Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Hari Setyobudi mengomentari rencana penetapan pengeboran dan pembangunan dua anjungan minyak lepas pantai di mulut APBS, Jumat (14/10/2016).

Pemilik kekuatan besar dalam bidang berbeda ini, mulai saling adu pengaruh dalam penentuan kebijakan terhadap kepentingan nasional. Klaim paling potensial sebagai pemilik kepentingan terbesar itu ditunjukkan, PT Pertamina (Persero) dengan anak usaha eksplorasi minyak dan gas buminya, PHE WMO dan keberadaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

"Kami juga sangat berkepentingan dalam hal memperlancar alur perdagangan nasional dan internasional melalui APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya, red), tanpa ada halang merintang," tandasnya.

Dijelaskan, APBS yang telah direvitalisasi dan memiliki kedalaman -13 Low Water Spring (LWS) dengan lebar 150 meter itu sudah masuk declare nasional dan internasional. Sungguh tidak elegan apabila jaminan fungsi alur yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 455 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tersebut harus tertahan efektifitasnya karena satu kepentingan.

"Kami tidak punya kewenangan untuk memindah posisi alur dan mengubah ketetapannya. Kami hanya memandang dari sudut keselamatan dan keamanan pelayaran di lintasan APBS sesuai dengan rekomendasi kami," tuturnya.

Namun, Hari mengingatkan, keberadaan alur dengan rencana pembangunan anjungan pengeboran migas lepas pantai, bagaikan dua sisi kepentingan nasional yang tidak terpisahkan. Hanya ada satu opsi, dari dua alternatif yang harus dilakukan tanpa merugikan satu pihak yang juga memiliki kepentingan besar terhadap negara.

"Semua tergantung kepentingan yang harus diambil. Kalau perlu minyak, alur dipindah. Tapi, memindah alur juga tidak mudah. Butuh waktu dan tenaga, termasuk ketentuan beserta segala sisi yang harus dilengkapi untuk melewati," ingat Hari.

Sebaliknya, jika berkaca pada kepentingan perekonomian melalui sistem perdagangan nasional dan internasional yang sudah terbangun di Jawa Timur, keberadaan APBS tidak bisa diganggu gugat dengan risiko tingginya. Artinya, pelayanan kepentingan nasional dengan Jawa Timur sebagai jendela perdagangan di Indonesia Timur juga patut dijadikan pertimbangan mengambil keputusan."Kalau memang demikian, ya tidak perlu diubah-ubah alurnya, atau jangan diteruskan (eksplorasi, red)," sarannya.

Sementara, PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme usahanya, PT PHE WMO telah menetapkan rencana pembangunan dua buah anjungan minyak lepas pantai yang bersinggungan dengan mulut APBS. Dua anjungan yang disiapkan aktivasi fabrikasinya September 2017 dengan gelar pipa dasar laut di instalasi anjungan pada, Oktober 2018 itu di PHE-7 dan PHE-48.

Kedua proyek prestisius Pertamina di lepas pantai itu merupakan bagian dari pengembangan lapangan PT PHE WMO untuk produksi migas. Sesuai rencana, produksi dari dua anjungan tersebut akan dialirkan ke fasilitas eksisting PHE WMO.

Klaim dari dua anjungan minyak lepas pantai di rute masuk APBS ini akan memberi kontribusi minyak nasional sekitar 4.900 BOPD. Masing-masing dari proyeksi penambahan produksi minyak tersebut, terdiri dari PHE-7 mampu mendulang 2.400 BOPD dan PHE-48 diprediksi bisa menambang 2.500 BOPD. (sa/ms/red)

Rate this item
(9 votes)
Read 652 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS