Breaking News
Time: 11:56

Reklamasi Pelabuhan Tanjung Emas Kewenangan Pelindo III

Tuesday, 29 May 2018 23:17

Surabaya, Expostnews.com – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III meyakini, proses pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melalui reklamasi lahan seluas 22 hektar di wilayah Kalibaru Barat tetap berlandaskan kewenangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, perseroan pelat merah yang berkantor pusat di kawasan Tanjung Perak Surabaya itu tetap menghormati pihak yang mempermasalahkan proses reklamasi lahan.

“Demi menghormati supremasi hukum, perseroan mempersilakan pihak penggugat menempuh jalur hukum melalui PTUN,” tandas VP Corporate Communication Pelindo III Lia Indi Agustiana, Selasa (29/5/2018).

Namun demikian, Lia menegaskan, Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan pemegang konsesi di Pelabuhan Tanjung Emas, memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan di wilayah Tanjung Emas. Kewenangan ini didasarkan pada Perjanjian Konsesi dan ketentuan Pasal 31 Permenhub Nomor 15/2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan BUP di Bidang Kepelabuhanan. “Sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 166 Tahun 2015,” lanjut Lia, sapaannya.

Bukan hanya itu, Lia juga menjelaskan, landasan hukum atas kewenangan Pelindo III tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Adanya gugatan PTUN, pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi (SKL) dan Izin Lingkungan (IL) milik Pelindo III, atau dengan kata lain SKL dan IL Pelindo III  masih memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar dalam pengajuan izin pengembangan,” urainya.

Lebih jauh dikatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi sebagai agen pembangunan negara, tidak bisa berhenti atau menunda pembangunan. Sebab, Pelabuhan Tanjung Emas memiliki fungsi penting untuk memastikan distribusi kebutuhan barang masyarakat Jateng dan DIY. “Termasuk Terminal Petikemas Semarang yang menjadi gerbang ekspor,” tuturnya. (hum/ms/sa)

Rate this item
(1 Vote)
Read 396 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS