Breaking News
Time: 5:27
Redaksi

Redaksi

Jonggung Sitorus Turut Serta 


Jakarta, Expostnews.com - Para pemberi gratifikasi kepada Antonius Tonny Budiono, perlahan terungkap di permukaan. Selain Yance Gunawan, eks Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang akrab disapa Tonny ini juga mendapat pemberian gratifikasi dari Mauritz M Sibarani.


Lalu siapa Mauritz M Sibarani? Kebanyakan memang tidak begitu mengenal sosok lelaki berambut putih tersebut. Sosok bergaya eksklusif ini adalah pejabat tertinggi di struktur regulator pemilik ‘kuasa’ daratan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.


Kepala Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Tanjung Perak Surabaya tersebut terungkap pernah memberikan gratifikasi kepada Tonny saat menjabat Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dalam fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (18/1/2018), Mauritz menyodorkan 10.000 Dollar AS kepada Tonny.


Gratifikasi yang diberikan Mauritz, senilai dengan yang diterima Tonny dari mantan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jonggung Sitorus. Kini, Mauritz harus rela posisinya digeser Herwanto sebagai Kepala Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Tanjung Perak Surabaya, setelah sebelumnya pernah ‘balik kucing’ atau dua kali berdinas di instansi ‘penguasa’ daratan Tanjung Perak tersebut.


“Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi," ujar jaksa KPK Mayhardy Indra Putra di Pengadilan Tipikor Jakartan kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).


Sebelumnya, media jejaring online ini juga mengurai dari fakta persidangan, bahwa bos galangan kapal di kawasan dermaga Nilam Utara Tanjung Perak Surabaya, Yance Gunawan ikut andil menjungkirkan Tonny dari kursi empuknya sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Tak tanggung-tanggung, Direktur Utama (Dirut) PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (PT Dumas) itu menyodorkan nilai gratifikasi dengan mata uang asing yang besarannya mencapai 10.000 Dollar Singapura.


Seperti diketahui, Tonny yang tengah menjalani persidangan atas kasusnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tonny, di sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/1/2018), didakwa telah menerima suap senilai Rp 2,3 miliar. Tak hanya itu, Tonny juga mendapat dakwaan menerima gratifikasi dalam bentuk berbagai mata uang asing.


Dalam hal ini, Tonny didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (sa/ruu/kmp)

 

Beri Gratifikasi 10 Ribu Dollar Singapura 


Jakarta, Expostnews.com - Bos kerajaan galangan kapal di kawasan Tanjung Perak, Yance Gunawan, disebut-sebut turut serta menjebloskan Antonius Tonny Budiono (Tonny), eks Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dalam kerangkeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Direktur Utama (Dirut) galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (PT Dumas) itu telah memberikan gratifikasi kepada Tonny dengan mata uang Singapura sebesar 10.000 Dollar.


Sebenarnya, kegiatan gratifikasi yang menggulingkan tahta Tonny di posisi paling strategis di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tersebut, bukan hanya dari Yance Gunawan. Bos PT Dumas itu hanya sebagian dari beberapa pihak yang telah berkontribusi mendulang praktik dugaan korupsi Tonny, yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.


“Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi," ujar jaksa KPK Mayhardy Indra Putra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1/2018).


Selain Yance Gunawan, fakta persidangan juga menyembulkan, sejumlah nama individu yang secara personal memberikan gratifikasi kepada Tonny. Apalagi, gratifikasi yang diterima Tonny tersebut terdiri dari 6 jenis mata uang, termasuk uang Dollar Singapura dari pemberian Yance Gunawan.


Seperti dilansir Kompas.com, Tonny juga menerima uang dari orang yang tidak dapat diingat lagi dalam bentuk mata uang Rupiah. Jaksa mengungkapkan, uang Rupiah yang diterima pada tahun 2017 itu, ditukar terdakwa dalam rupa mata uang Negeri Jiran, menjadi 11.212 Ringgit Malaysia.


Dalam hal ini, Tonny didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (sa/ruu/kmp)

 

Kuasa Hukum Tahan Ajukan Provisi

Surabaya, Expostnews.com - Polemik pembongkaran lapak pedagang di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang Surabaya yang berujung ke persidangan tak juga menuai penyelesaian. Bahkan, hingga digelarnya sidang, Rabu (17/1/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, permohonan kuasa hukum tentang penghentian segala aktivitas yang dilakukan tergugat di area yang sudah rata dengan tanah tersebut ditolak Majelis Hakim.

“Kami memohon kepada yang Mulia (Hakim, red) agar tergugat menghentikan segala aktivitas apapun, apalagi melakukan pembongkaran,” cegah penasehat hukum pedagang, Bernard Manurung SH kepada Hakim Ketua, Slamet Riyadi dihadapan pihak tergugat.

Dalam permohonannya, Bernard menegaskan, permintaan penghentian aktivitas di area lapak tidak boleh dilakukan selama belum ada putusan hukum dari pengadilan. Sayangnya, permohonan kuasa hukum penggugat, dalam hal ini para pedagang, tidak mendapat respon menggembirakan dari hakim persidangan.

“Kami tetap pada permohonan semula, bahwa jangan ada pembongkaran maupun aktivitas lain di area lapak,” tegasnya usai sidang yang berlangsung di ruang Candra PN Surabaya.

Menyela langkah selanjutnya setelah tanggapan hakim yang hanya berpatokan pada pengajuan berkas persidangan, Bernard mengaku, tidak ada masalah. Alasannya, upaya memohon kepada hakim tersebut merupakan bagian dari informasi yang bisa dijadikan pertimbangan hakim mengambil keputusan di persidangan pekan depan.

“Kami tidak akan mengajukan provisi di sidang lanjutan. Karena, provisi bisa membias dan mengaburkan pokok perkara dan fokus materi yang disidangkan. Jadi, untuk sementara itu yang bisa kami mohonkan kepada hakim. Yang pasti, kita lihat saja di sidang lanjutan,” tukasnya didampingi rekannya, Jemmy SH.

Sementara, dalam sidang gugatan Nomer 974/Pdt.G/2017/PN.Sby yang dilayangkan para pedagang yang tergabung Paguyupan Masyarakat Bersatu yang dikuasakan pengacara Bernard Manurung kepada pihak tergugat PT Agra Paripurna. Sidang gugatan yang dihadiri tergugat PT Agra Paripurna yang dikuasakan Naning SH dan Fajar SH sebagai pengacara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta tergugat LKMK Prapto kurang lengkap. Dalam sidang tersebut, tidak tampak hadir tergugat Awan Mega Gunawan hingga sidang berakhir dan ditunda pekan depan, 24 Januari 2018.
 
Menurut Ketua Majelis, permohonan penggugat tidak bisa dikabulkan. Hakim Ketua yang memimpin persidangan kurang dari satu jam tersebut menyatakan, tidak ingin keluar dari gugatan semula yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau memang seperti itu (permohonan larangan beraktivitas, red) harus ada dasarnya dari hukum perkara gugatan yang diajukan. Kami hanya berpatokan pada gugatan yang dilayangkan saja. Selebihnya, kami tidak bisa keluar dari jalur,” tutur Hakim Ketua sembari menutup persidangan dengan palunya. (sa/ms)

Surabaya, Expostnews.com – Inaportnet yang didengungkan sebagai portal elektronis yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah, nyaris tak berdaya. Kelumpuhan layanan yang diklaim terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia tersebut, sempat drop hingga berjam-jam.

“Memang ada sedikit gangguan (inaportnet, red). Untuk pusat data simlala sudah bisa diakses, tapi untuk masuk ke inaport masih gagal,” tukas Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Hery Suryono menirukan jawaban komunikasi dengan pihak teknisi pusat, Selasa (16/1/2018) malam.

Hery mengakui, sistem Inaportnet yang mengalami gagguan tersebut berakibat pada hambatan dalam pelayanan. Namun demikian, kata Hery, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan tim teknis di Jakarta yang kini tengah melakukan perbaikan. “Kami, di UPT juga masih minta arahan dari kantor pusat terkait pelayanan ke pengguna jasa,” kilahnya saat dikonfirmasi wartawan via unggahan pesan WhatsApp (WA).

Menurut Hery, arahan yang disampaikan tersebut untuk menjembatani upaya lain diluar model pelayanan yang telah tersistem di Inaportnet. Selain menunggu, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam melakukan tindakan sebelum ada petunjuk dari pusat.

“Alhamdulillah.. pelayanan sudah berjalan normal. Sistem sudah up beberapa jam lalu. Sehingga pelayanan SPB (surat persetujuan berlayar, red) juga sudah berjalan baik,” sambung Agus Monang, Kepala Seksi (Kasi) Tertib Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya terpisah.

Sebelumnya, terkait leletnya sistem Inaportnet, beberapa anggota agensi pengurusan dokumen kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mulai gundah-gulana. Keresahan yang dipicu hambatan kelancaran pelayanan Inaportnet tersebut berujung keluh hingga pertanyaan besar seputar kecanggihan sistem IT yang dibackup Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015 tersebut. “Praktis, semua kegiatan kami jadi lambat, karena terimbas mandeknya pelayanan inaportnet,” ujar seorang anggota agensi pengurusan dokumen kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang enggan ditulis namanya.

Pengurus dokumen kapal yang akrab disebut Dinas Luar (Dislu) ini pun sempat mengungkap kekesalannya dengan pelayanan kepelabuhanan berplatform IT tersebut. Kegerahan para Dislu ini cukup beralasan dengan mandeknya pelayanan Inaportnet.  

“Mana? Yang katanya lebih mudah dan berbasis teknologi informasi, tapi kenyataannya begini,” katanya.

Dari pantauan, pelayanan yang diklaim mutakhir tersebut sempat lebih dari 3 jam tak bisa diakses dengan lancar. Tersendatnya sistem IT yang disematkan di Inaportnet tersebut diduga bisa menyebabkan matinya pergerakan kapal untuk mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Kalau tidak segera membaik dan terus-terusan seperti ini, ujung-ujungnya biaya akan membengkak,” cetus Dislu lainnya.

Sekadar mengingatkan, Inaportnet yang diselenggarakan dan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan mulai berlaku pada 13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan, merupakan pelayanan kapal dan barang. Pelayanan ini meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.

Pengguna Inaportnet adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti, shipping lines/agents, freight forwarder, Container Freight Station (CFS), Custom brokerage/PPJK, importir dan eksportir, depo container, warehouse, serta inland transportation (truk, kereta api dan tongkang). Inaportnet ini diciptakan dengan karakteristik berbasis web dan selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta mudah digunakan juga aman.

Bahkan, pertukaran data dan informasi, di Inaportnet sangat dijamin kerahasiaannya. Sistem Inaportnet juga dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna dan tidak memihak. Sistemnya pun hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna. Sistem tersebut hanya mengotomasi/streamline bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku) dan Inaportnet adalah sebuah layanan terintegrasi. (sa/ruu/ms)

Page 1 of 752



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS