Breaking News
Time: 7:06
Ekbis

Jakarta, Expostnews.com – Produksi gas yang dihasilkan anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) naik 2% sepanjang Januari-Maret 2018. Melonjaknya produksi gas di kuartal pertama tersebut, PHE mematok target di bulan Maret dengan besaran 767,8 MMSCFD, atau realisasinya 1,2% lebih tinggi.

“Ya, sepanjang Januari-Maret produksi gas kami mencapai 777 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau naik 2 persen dibanding periode yang sama 2017 sebesar 765 MMSCFD,” ungkap R. Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama PHE, Jumat (25/5/2018).

Untuk produksi minyak, kata Gunung, sapaannya, pada tiga bulan pertama 2018, PHE mampu mencatatkan 63,037 barrel oil per day (BOPD). Capaian ini tidak jauh beda dibanding periode yang sama 2017, sebesar 62,623 BOPD. “Kini, pada 2018, PHE menargetkan produksi minyak bulan Maret sebesar 65,243 BOPD, sehingga produksi Maret 2018 tercatat 96,6% dari target,” tutur Gunung.

Menurutnya, PHE akan mempercepat monetisasi cadangan PHE dengan penerapan strategi klasterisasi sumber cadangan. Strategi ini, lanjutnya, bisa digunakan di wilayah kerja yang memiliki cadangan gas tidak terlalu besar, namun bisa segera dimonetisasi. “Dengan klasterisasi, PHE tidak lagi berpikir hanya menunggu pembeli gas, tapi berinovasi bagaimana menciptakan pasar. Karena, meski memiliki cadangan besar akan percuma jika tidak ada penyerap gas,” ingat Gunung.

Artinya, PHE tidak lagi tergantung pasar, melainkan menciptakan pasar melalui konsep monetisasi gas tersebut dengan klaster. “Jadi kami juga harus berpikir, bagaimana bisa masuk ke midstream,” tambahnya.

Ia mencontohkan pengembangan gas di Senoro. Gas Senoro tidak akan pernah dimonetisasi andai kata tidak terbangun fasilitas kilang serta regasifikasi DSLNG yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Untuk itu PHE lebih membuka diri dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan lain.

“Itu salah satu contoh untuk pengembangan lain. Kami mencoba mencari, menciptakan pasar baru. Jadi kami tidak duduk manis menunggu datang pembeli,” ujar Gunung.

Sementara, Ekariza, Direktur Operasi dan Produksi PHE mengatakan, realisasi produksi gas PHE sangat tergantung dari penyerapan di pasar. Apabila, penyerapan pasar besar, maka PHE bisa meningkatkan produksi gasnya.

“Produksi gas kuartal I lebih tinggi karena ada peningkatan penyerapan. Kontribusi produksi terbesar berasal dari Tomori. Selain Tomori, kontribusi produksi gas PHE berasal dari blok Offshore North West Java (ONWJ), Jambi Merang dan West Madura Offshore (WMO),” tukas Ekariza. (sa/ms/hum)

Surabaya, Expostnews.com – Kebutuhan uang tunai di Jawa Timur khusus periode Ramadan 2018 ini, menuai peningkatan hingga 15,3% dibanding periode yang sama tahun 2017 lalu. Lonjakan kebutuhan uang tunai tersebut sebagai dampak dari naiknya transaksi di masyarakat dan libur lebaran yang berlangsung lebih panjang daripada tahun sebelumnya.

“Dibanding tahun 2017 lalu sebesar Rp 13,1 triliun, kebutuhan uang Ramadan tahun ini naik menjadi Rp 15,1 triliun,” ungkap Yudi Harymukti, Deputi Kepala Pervvakilan Bank Indonesia Provinsi Javva Timur, Kamis (24/5/2018).

Namun demikian, yakin Yudi, masyarakat Surabaya tak perlu khawatir dengan kecukupan uang rupiah selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2018. Bank Indonesia siap melayani kebutuhan uang tunai dan sistem pembayaran masyarakat selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1429 H/Tahun 2018. “Disamping melayani dan memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil, KPw BI Jatim telah melakukan langkah-langkah antisipatif,” kata Yudi.

Antisipasi tersebut, lanjut Yudi, melalui koordinasi dengan perbankan dan pihak terkait lainnya untuk melakukan layanan penukaran uang di masyarakat. Pertama, penukaran uang di out/et perbankan, penukaran uang bersama perbankan di lapangan MAKODAM Bravvijaya V Surabaya serta dan ketiga layanan di rest area pada sejumlah ruas jalan tol.

“Kami telah bekerjasama dengan 66 perbankan untuk membuka layanan penukaran di lebih dari 300 out/et perbankan yang memasang spanduk layanan penukaran di wilayah Surabaya dan sekitarnya,” papar Yudi.

Menurutnya, layanan perbankan tersebut berlangsung setiap, Selasa sampai Kamis, terhitung dari 22 Mei hingga 7 Juni 2018. Layanan penukaran melalui perbankan serupa berlangsung pula di kabupaten/kota seluruh wilayah Jawa Timur. “Dengan tanda perbankan yang memasang spanduk layanan penukaran,” jelas Yudi.

Selain melalui out/et perbankan, kata Yudi, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan 12 bank di wilayah Surabaya. Perbankan tersebut membuka layanan penukaran uang secara bersama di Lapangan Makodam Brawijaya V Surabaya pada tanggal 24 dan 30 Mei serta tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2018. “Jamnya mulai 09.00 hingga 1 1 .30 WIB dengan jumlah maksimal penukar setiap hari adalah 1.300 orang,” tuturnya.

Bukan hanya itu, sebagai inovasi baru di tahun ini, Bank Indonesia juga menyediakan ‘Layanan Gerak Perbankan’, dan masyarakat dapat menukarkan uang di 12 rest area jalan tol, yaitu Surabaya-Mojokerto, Ngawi-Kertosono, Mojokerto-Jombang dan Surabaya-Gempol setiap hari Selasa dan Kamis mulai tanggal 8 Mei hingga 30 Juni 2018.

“Nilai maksimal yang dapat ditukarkan oleh satu orang adalah sebesar Rp 3,7 juta yang mencerminkan masing-masing satu paket pecahan mulai dari pecahan Rp 2.000 hingga Rp 20.000,” kata Yudi.

Untuk mendapatkan layanan penukaran ini, masyarakat pun cukup hanya membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP). Agar kenyamanan dan keamanan penukaran uang dapat terjaga, masyarakat diimbau untuk menukar uang di tempat-tempat penukaran resmi, baik yang diselenggarakan BI bersama dengan perbankan maupun pihak lain yang ditunjuk BI. “Hal ini untuk menghindari risiko uang palsu dan kemungkinan selisih serta tidak melakukan penukaran uang secara berlebihan,” lanjutnya.

Yudi juga mengingatkan, masyarakat berhati-hati melakukan transaksi dengan meneliti ciri-ciri keaslian uang melalui metode Dilihat, Diraba, Diterawang atau 3D. BI mendorong masyarakat memperlakukan dan merawat rupiah secara baik dengan metode 5 Jangan. “Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi,” tuturnya.

Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat dapat menggunakan alat pembayaran non tunai dalam bertransaksi serta mendorong perbankan untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran non tunai dan ekosistem non tunai. Selain itu, perbankan diminta untuk tetap mengoptimalkan pengelolaan uang dan menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh ATM.

“Khususnya menjelang Ramadhan/ldul Fitri 2018, dengan alat pembayaran non tunai, transaksi dapat berjalan lebih mudah, efisien dan aman,” ingatnya. (bij/sa/ms)

Pasuruan, Expostnews.com – Para pengembang perumahan di Jawa Timur, khususnya developer yang tergabung dalam REI dan APERSI Perumnas se-kabupaten/kota Pasuruan dan kabupaten/kota Probolinggo mulai memahami bentuk pelayanan premium yang dikemas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Distribusi Jawa Timur dalam produk Super Power. Produk unggulan yang dikenalkan PLN Area Pasuruan bertajuk Real Estate Electricity Forum 2018 itu adalah Super Home dan Super Smart Home.

“Selain untuk mengenalkan secara detail dua produk Super Power, forum ini juga bertujuan menangkap aspirasi,” ungkap Manajer Area Pasuruan, Agus Setiono, Kamis (24/5/2018).

Aspirasi yang disampaikan tersebut antara lain, para pengembang perumahan selama ini merasa belum terlayani dengan lancar saat mengajukan permohonan pasang baru pada kawasan perumahannya. Bahkan, ada yang menyampaikan rumahnya sudah mulai dibangun, namun jaringan listrik belum juga terpasang padahal developer telah mengajukan permohonan penyambungan baru.

“Untuk permohonan pasang baru dengan perluasan jaringan dan tambah trafo, PLN membutuhkan waktu sampai 65 hari, terhitung setelah seluruh persyaratan dipenuhi pengembang,” jelas Agus Setiono menangapi permasalahan tersebut.

Kepada para pengembang, Agus mengatakan, developer yang merasa kesulitan mengajukan permohonan sambungan baru dapat menghubungi langsung Manajer Rayon di masing-masing kota/kabupaten tempat perumahan tersebut dibangun. Atau, lanjut Agus, pengembang bisa menghubungi account executive atau lewat contact center 123, website pln.co.id, pln mobile. “Nanti petugas kami akan datang untuk menghubungi para pengembang perumahan dan jangan lewat calo,” ujar Agus Setiono.

Sementara, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PLN Distribusi Jawa Timur, Dwi Suryo Abdullah menambahkan, PLN sangat memahami kebutuhan developer melalui program yang banyak keuntungannya. “Fasilitas dari program super home dan super smart home ini, memberikan daya tarik yang lebih kepada calon konsumen perumahan,” yakinnya.

Bahkan, kata Dwi Suryo, program ini sangat meringankan para developer. Sebab, sebagai pengembang perumahan akan fokus mengurus pembangunan rumah, real estate ataupun pemukiman. “Biarkan urusan jaringan listrik dan internetnya, PLN bersama ICON yang urus,” tambah Dwi Suryo.

Pada kesempatan Real Estate Electricity Forum 2018 yang berlangsung, Rabu (23/5/2018), juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembelian Produk Super Home oleh pengembang Perumahan PT Keraton Harmoni Daya sebesar 139.000 VA. Sedangkan, pembelian produk Super Smart Home oleh The Taman Dayu, PT Asafa dan Perum Milenium dengan daya sebesar 513.600 VA. “Dengan kepercayaan ini, tentunya akan memacu PLN Area Pasuruan untuk terus  meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggannya,” kata Dwi Suryo. (ms/hum/sa)

Jamin 100% Pertahankan Karyawan

Jakarta, Expostnews.com – Dua perusahaan besar pengelola energi milik pemerintah, PT Pertamina Gas (Pertagas) di bawah ‘bendera’ PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), mencapai sepakat dalam holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas (BUMN Migas). Praktis, integrasi keduanya akan menghasilkan pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua) dalam satu perusahaan.

“Perkembangan terkini dari proses pembentukan holding BUMN Migas, yakni Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan,” ungkap Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, integrasi pengelolaan bisnis gas ini dilakukan, guna mendorong perekonomian dan ketahanan energi secara nasional. Diharapkan, setelah proses integrasi ini selesai, PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN Migas dapat memberi wewenang, sekaligus mengarahkan subholding gas menjadi ujung tombak bisnis gas di Indonesia.

“Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PGN nanti akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan pemegang saham atas transaksi material terkait dengan integrasi tersebut,” jelasnya.

Dikatakan, ada lima hal yang nantinya bisa diharapkan dari holding BUMN Migas hasil integrasi dua perusahaan pelat merah bidang energi tersebut. Pertama, menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi. “Sehingga, tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen,” kata Fajar.

Kedua, meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional, dan meningkatkan kinerja keuangan holding BUMN Migas, serta meningkatkan peran holding migas dalam memperkuat infrastruktur migas di Indonesia. “Yang ke 5 adalah, penghematan biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan infrastruktur antara PGN dan Pertagas,” tuturnya.

Menyinggung dampak integrasi dalam satu pengelolaan holding bagi karyawan? Fajar mengatakan, perubahan status PGN yang kini menjadi anak usaha Pertamina, maupun Pertagas tidak akan merugikan para karyawan yang bekerja di kedua perusahaan tersebut. Mengutip Buku Putih Pembentukan Holding BUMN Migas, Fajar menegaskan, tidak ada pengurangan jumlah karyawan di setiap perusahaan.

"Pembentukan holding BUMN Migas tetap mempertahankan 100 persen pekerja yang ada saat ini, dan juga tidak ada perubahan kompensasi maupun benefit bagi karyawan,” jaminnya.

Selain itu, para karyawan PGN dan Pertagas juga tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam program pengembangan pekerja. “Termasuk hak dan kewajiban pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB),” yakinnya. (sa/ms/hum)

Jakarta, Expostnews.com - Hunian vertikal berkonsep Water Front yang dibangun Crown Group di Indonesia rencananya dipasarkan akhir tahun 2019. Bangunan Mixed-Use di daerah Ancol Jakarta dengan luas lahan sekitar 4,7 hektar dan berbiaya Rp 7 triliun tersebut merupakan proyek pertama Croen Group di Australia.

“Hunian vertikal ini akan menjadi representasi dari DNA Crown Group dengan konsep Substance, Prestige, Architectural Intelligence, Commercial Value dan Experience atau disingkat SPACE,” kata komisaris dan Group CEO dari Crown Group, Iwan Sunito, Jumat (18/5/2018).

Dikatakan, proyek tersebut akan menggabungkan konsep Mixed Use dengan Water Front Lifestyle kelas dunia. Sehingga, Jakarta akan memiliki water front development iconic seperti Dubai, Singapore dan Sydney di Australia.

“Perjanjian kerjasama terkait pembangunan proyek hunian vertikal mewah di kawasan Ancol ini sudah kami tandatangani, Senin, 7 Mei 2018, antara Crown Group dengan PT Pembangunan Jaya Ancol,” tutur Iwan Sunito.

Untuk sementara, lanjut Iwan, proyek hunian vertikal mewah dengan konsep Luxury Water Front Living ini rencananya menggandeng arsitek terkemuka melalui kompetisi desain dari arsitek kelas dunia. Ia menggambarkan, proyek prestisius tersebut terdiri dari beberapa tower unit apartemen mewah. “Tentunya, dengan fasilitas yang waterfront pertama di Indonesia, seperti yacht club, water front promenade dan fasilitas komersial exklusif,” jelas Iwan.

Menurut Iwan, proyek pembangunan Water Front itu boleh dibilang sebagai perwujudan dari kawasan waterfront Sydney yang terkenal di dunia, seperti darling harbour dan circular quay. Dalam pembangunan hunian vertikal mixed-use dengan konsep Water Front pertama di Jakarta ini, Ancol memiliki keunggulan lokasi di tepi pantai.

“Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan pengembang sekelas Crown yang memang ahli dibidangnya. Kami berharap dengan konsep mixed Use dengan Water Front Lifestyle kelas dunia ini semakin menambah nilai kawasan Ancol,” ujar Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, C. Paul Tehusijarana. (sa/ms)

Surabaya, Expostnews.com - Jual beli listrik ke 11 pelanggan premium akhirnya disepakati dan ditandatangani PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Distribusi Jawa Timur (PLN Disjatim). Layanan kelas premium dengan total daya tersambung mencapai 25.000.000 VA tersebut meliputi pelanggan di wilayah kerja PLN Area Surabaya Utara, PLN Area Surabaya Selatan dan PLN Area Surabaya Barat

“Ya. Kami sudah saling menandatangani perjanjian kesepakatan dan tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding, red),” aku General Manager (GM) PLN Disjatim, Bob Saril, Rabu (16/5/2018).

Dijelaskan, semenjak PLN Disjatim meluncurkan Program Super Power, banyak pelanggan dan calon pelanggan tertarik untuk menikmati layanan sambungan listrik kelas premium tersebut. Hal ini dikarenakan, PLN Disjatim tak lelah menggencarkan ragam promosi dari produk Super Power kepada masyarakat.

“Salah satunya adalah Layanan Premium. Layanan premium merupakan layanan yang mengedepankan jaminan kualitas pasokan listrik kepada pelanggan,” tutur Bob.

Menurutnya, PLN Disjatim menjamin berbagai manfaat dan keistimewaan yang bisa diperoleh bila menjadi pelanggan premium. Bob menyebut, layanan premium bagi pelanggan ini di antaranya, tingkat keandalan yang lebih tinggi dibanding layanan reguler.

“Pelanggan premium akan disuplai lebih dari satu pasokan listrik yang tidak mengalami pemadaman saat terjadi gangguan di jalur utama,” jaminnya.

Selain alternative supply, lanjut Bob, jaminan lainnya yang diberikan PLN Disjatim adalah kemudahan berkoordinasi dengan kehadiran account executive. Bukan hanya itu, PLN Disjatim juga bersedia memberikan kompensasi kepada pelanggan premium. “Kompensasi pasti kami berikan bila sewaktu-waktu terjadi pengurangan daya,” yakinnya.

Sementara, Supragono, Manajer Personalia dan Legal, PT Mega Global Food Industry dan PT Unimos dalam acara penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan 11 Pelanggan Premium di Sheraton Hotel & Towers Surabaya, Selasa (15/5/2018) mengaku, termotivasi untuk berlangganan dikarenakan jaminan kepercayaan yang diberikan PLN Disjatim terhadap produk keandalan listrik layanan premium tersebut. Selain melancarkan kegiatan produksi, layanan Super Power PLN Disjatim uga lebih efisien dibanding menggunakan genset. “Apalagi, saat ini membutuhkan perizinan yang cukup rumit untuk menggunakan genset,” akunya.

Hal serupa juga dikatakan Dr. Rahayu, SH, Msi selaku Wadir Umum dan Keuangan Rumah Sakit Haji Surabaya. Mengomentari layanan premium PLN Disjatim, Dr. Rahayu mengatakan, sangat tepat, apalagi bersamaan dengan survei akreditasi Rumah Sakit yang menuntut penilaian dari sisi unsur keandalan suplai listrik.

“Karena, kegiatan operasional Rumah Sakit tentunya memerlukan kehandalan yang tinggi karena berhubungan dengan keselamatan pasien,” urainya.

Rahayu mengatakan, layanan premium ini lebih efektif dibandingkan menggunakan genset yang biaya operasionalnya mahal. Ia berharap, PLN selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. “Kami bersyukur, momen pengoperasian layanan premium ini sangat tepat,” ujarnya. (sa/ms/hum)

Kian Agresif di Kuartal II

Pasuruan, Expostnews.com – Penambahan jumlah pelanggan dalam penyaluran gas bumi ke industri terus dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Kali ini, perusahaan pelat merah pengelola dan pendistribusi gas bumi ini turut mendorong kemandirian pabrik infus, PT Emjebe Pharma di Pasuruan, Jawa Timur dengan menggunakan gas bumi dalam operasionalnya.

“Selain meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, gas in (penyaluran gas bumi, red) ke PT Emjebe Pharma itu, juga untuk memberikan efisiensi penggunaan bahan bakar dalam pengoperasian pabrik dengan menggunakan gas bumi,” tutur Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Minggu (13/5/2018).

Menurutnya, penghematan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi, PT Emjebe Pharma bisa menghemat biaya produksi hingga 30%, dibanding masih menggunakan compressed natural gas (CNG) sebagai sebagai sumber energi. Apalagi, harga gas bumi yang disalurkan PGN, sejak Kamis (3/5/2018) itu jauh lebih murah dengan mematok harga Rp 5.800 per kubik. “Kami berharap penyaluran gas ke industri farmasi di Pasuruan ini dapat mendorong kemandirian industri lokal,” yakin Rachmat.

Sekadar tahu, berdasarkan kontrak jual beli gas yang ditandatangani kedua belah pihak, PGN memasok 350 - 1.780 MMBTU atau setara maksimal 50.000 meter kubik (m3) gas bumi ke pabrik Emjebe yang memroduksi berbagai jenis infus seperti RL, NS, D5 , dan D5NS. Namun ke depannya, pabrik infus lokal pertama di Indonesia yang berada di Jalan Raya Babatan Km. 4, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan itu bisa menggandakan kontrak pembelian gas dari PGN.

“Karena saat ini tengah mendaftarkan beberapa produk farmasi terbarunya ke instansi terkait. Antara lain C-Urea Breath Test Kit, HSA Albumin, Heparin Bovine, Amino Acid, dan Ampoules,” kata Rachmat.

Sementara, penyaluran gas bumi ke Emjebe di bulan Mei ini, menambah deret panjang daftar pelanggan baru PGN di kuartal II 2018. Sebelumnya, awal April 2018, PGN telah mengumumkan gas in ke pabrik suku cadang mobil, PT Hiruta Kogyo Indonesia, dan produsen aluminium, PT Alexindo yang keduanya berlokasi di Karawang.

Kmeudian, di pertengahan bulan yang sama, PGN juga telah memasok gas untuk pabrik PT Serba Gurih Indonesia, produsen permen jahe legendaris yang produknya disebar dari Pasuruan ke berbagai negara di dunia. Lagi, pelanggan PGN terus bertambah setelah memasok gas bumi ke Pembangkit Listrik Muara Karang pada, 1 Mei 2018 lalu. Pembangkit di bawah pengelolaan anak usaha PT PLN (Persero), PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang tersebut menggunakan gas bumi PGN dengan total volume 50 MMSCFD selama 1 tahun. “Ini untuk menghidupkan 1.700 MW listrik yang akan disalurkan ke pelanggannya,” jelas Rachmat.

Pada hari yang sama, perusahaan gas yang dipimpin Jobi Triananda Hasjim ini juga memasok gas sekitar 15.101 m3 per bulan ke CV Cipta Rasa Nusantara. Produsen bolu Meranti asal Medan tersebut diperkirakan bisa menghemat biaya produksi sebesar 47%, dengan mengganti sumber energi dari gas LPG ke gas bumi yang lebih murah.

“Sampai akhir kuartal I 2018, PGN tercatat mengelola jaringan infrastruktur pipa gas sepanjang 7.453 km,” papar Rachmat.

Dari infrastruktur tersebut, PGN menyalurkan 1.505 MMSCFD gas bumi ke 196.221 pelanggan dari berbagai segmen, seperti pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik, pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pelanggan rumah tangga yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua. (ms/sa)

Jakarta, Expostnews.com – Tren munculnya penurunan pemanfaatan gas bumi, tak membuat surut PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), melainkan semakin terpicu semangat untuk selalu siap menyalurkan gas buminya. Terbukti, awal Mei 2018 lalu, PGN mulai memasok kebutuhan gas bumi ke pembangkit listrik Muara Karang yang dikelola PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang).

“Sejak Minggu pagi, Tim PGN sudah memulai persiapan gas-in atau penyaluran gas perdana sampai ke kompresor PLN. Nah, pada, Selasa paginya atau tanggal 1 Mei 2018, kompresor PLN siap running,” tukas Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Dikatakan, pada penyaluran gas bumi tersebut, PJB UP Muara Karang, PGN dan PLN telah menandatangani kontrak jual beli gas, Februari 2018, dengan jangka waktu kerjasama penyaluran selama 1 tahun. Selama masa kontrak yang disepakati itu, PGN memasok gas bumi sebesar 50 MMSCFD.

“Kapasitas terpasang pembangkit PJB UP Muara Karang, saat ini sebesar ± 1.700 MW (Blok 1, 2 dan PLTU 4-5). Rencananya, Blok 3 sebesar 500 MW yang diperkirakan beroperasi pada tahun 2020. Sehingga, total kapasitas terpasang di PJB UP Muara Karang nantinya bakal mencapai 2.200 MW,” ungkap Rachmat.

Menurutnya, pasokan gas untuk PJB UP Muara Karang didapatkan dari penyaluran gas Nusantara Regas dengan rata-rata volume 100-150 BBTUD, dan Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan rata-rata volume 30-60 BBTUD. “Dengan masuknya penyaluran gas PGN untuk PJB UP Muara Karang, diharapkan lebih memberikan keandalan pasokan energi bahan bakar pembangkit di PJB UP Muara Karang,” tukas Rachmat.

Dijelaskan, secara sistem kelistrikan, baik IP UPJP Tanjung Priok maupun PJB UP Muara Karang, memasok kebutuhan listrik pada grid 150 KV untuk wilayah Jakarta dan sebagian Tangerang. Selanjutnya diturunkan ke sistem kelistrikan untuk industri dan rumah tangga.

“Yang pasti, PGN siap memenuhi peningkatan kebutuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik di tengah meningkatnya harga batu bara,” yakin Rachmat.

Seperti diketahui, harga batubara terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini seiring dengan tingginya permintaan dari negara-negara Asia, seperti China, India, serta Vietnam.

“Naiknya harga batu bara ini menjadi peluang bagi PGN, untuk mengambil pasar dari perusahaan pembangkitan listrik yang ingin beralih ke bahan bakar gas bumi. Apalagi, gas bumi ini lebih murah dan lebih bersih untuk lingkungan,” kata Rachmat.

Sekadar informasi, saat ini PGN sudah memasok gas untuk kebutuhan bahan bakar pembangkitan listrik, seperti Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Tanjung Priok milik Indonesia Power. Penyaluran gas PGN ke UPJP Tanjung Priok ini, sudah dimulai awal tahun 2010, dan selanjutnya telah diperpanjang dalam beberapa periode kontrak.

Secara nasional, PGN telah mencatatkan penyaluran gas bumi sebesar 1.505 MMSCFD. Gas bumi yang tersebar disalurkan kepada 196.221 pelanggan dari berbagai segmen, seperti industri manufaktur serta pembangkit listrik, komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), termasuk rumah tangga di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

PGN merupakan satu-satunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, hotel, mal, restoran, rumah sakit, industri, pembangkit listrik dan transportasi. Kini, PGN telah memiliki dan mengoperasikan pipa gas bumi sepanjang 7.453 km atau setara 80 persen pipa gas bumi hilir nasional. (sa/irf/ms)

Malang, Expostnews.com - Salut kepada PLN yang memberikan kualitas layanan terbaik bagi pelanggan dengan tambah daya dari 2.770.000VA ke 5.540.000VA. Ungkapan pelanggan tambah daya yang memilih paket ‘Super Bebas’ SUPER POWER tersebut mengaku, dapat merasakan langsung pelayanan terbaik yang diberikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Distribusi Jawa Timur, Area Malang.

“Pagi bayar, sing tersambung. Terima kasih PLN,” tutur Christian, Engineer and Contruction Manager PT Molindo Raya Industrial, Selasa (8/5/2018).

Kepuasan dari Christian ini ibarat pembeli adalah raja yang merupakan komitmen PLN dalam memanjakan pelanggannya. Artinya, memberikan pelayanan terbaik dan  kemudahan mengakses informasi terkait produk dan layanan bagi pelanggan maupun calon pelanggannya, sudah menjadi perhatian utama PLN.

“Sejak meluncurkan SUPER POWER, 03 April lalu, PLN Distribusi Jawa Timur terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan calon pelanggan,” kata Pinto Raharjo, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim terpisah.

Menurutnya, program tersebut sengaja dilakukan, agar pelanggan merasakan solusi total dari PLN Distribusi Jawa Timur. Tentu saja, melalui berbagai macam paket SUPER POWER yang disediakan PLN Distribusi Jatim. “Paket SUPER POWER ini, 24 jam sehari, selama 7 hari non stop,” ujar Pinto.

Super energizing in oneday, dilakukan serentak pengoperasiannya dalam sehari dan dilaksanakan di Area Malang dengan daya 4.261.600VA sejak, Jumat (4/5/2018). Pengoperasian ini menjadi bukti, bahwa PLN memberikan pelayanan terbaiknya dengan percepatan proses tambah daya.

“Prosesnya mudah, cepat dan berbagai hadiah menarik juga diberikan kepada pelanggan melalui bermacam paket SUPER POWER,” ingat Pinto.

Pengoperasian serentak dalam sehari kepada pelanggan tersebut, di antaranya, PT Batu Karang menambah daya dari 197.000VA ke 865.000VA, Gedung Unisma tambah daya dari 197.000VA ke 555.000VA, Jaya Etika Beton tambah daya dari 5.500VA ke 164.000VA dan Kolektif Pasang Baru 225 Pelanggan Tegangan Rendah dengan total daya 126.500VA.

“Tercatat, hingga akhir April 2018 lalu, PLN Area Malang berhasil menjual 23.446.000VA melalui Super Energizing 4.261.600VA in One Day ini,” tambahnya.

Bukan sampai disitu saja. PLN Distribusi Jawa Timur terus berupaya menghadirkan SUPER POWER lebih dekat dengan pelanggan maupun calon pelanggannya. Melalui berbagai macam kegiatan masyarakat, salah satunya adalah car free day (CFD), PLN Distribusi Jatim mengadakan rutin di setiap kota.

“Jadi, masyarakat tidak hanya menghabiskan hari Minggu pagi dengan berolahraga, bersepeda dan jalan santai bersama keluarga saja, tapi juga memperoleh informasi dan menikmati langsung berbagai layanan paket SUPER POWER serta hadiah menarik yang ditawarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur,” kata Pinto.

Seperti diketahui, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi pelaksanaan CFD PLN Distribusi Jawa Timur yang akan hadir kota mana saja. Sebab, hal tersebut tersedia di berbagai akun media sosial milik PLN Disjatim, seperti facebook PLN Distribusi Jawa Timur, twitter @infolistrikjatim dan instagram @plndistribusijatim, sehari sebelum pelaksanaan.

Kemudian, pada hari Minggu (6/5/2018), PLN Distribusi Jawa Timur juga hadir di CFD kota Sidoarjo, Pandaan, Kediri, Ponorogo, Probolinggo, Madiun dan Mojokerto. Hal ini sebagai upaya langsung mempromosikan SUPER POWER, dengan kemudahan layanan dan solusi total dari PLN Distribusi Jawa Timur kepada masyarakat.

“Luar biasa sambutan masyarakat. Ini terlihat dari animo masyarakat yang antusias mengunjungi booth PLN Distribusi Jawa Timur di CFD masing-masing kota. Dengan SUPER POWER, menjadikan PLN sebagai salah satu pendorong bergeraknya roda perekonomian Jawa Timur. “SUPER POWER, Joss Listrike, Terang Saklawase!” ujar Pinto. (sa/ms)

Kuatkan GCG Wujudkan BPR/S Sehat

Prigen, Expostnews.com – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 (OJK KR4) Jawa Timur meminta, Pengurus Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S) di Jatim senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan. Hal ini diharapkan, agar tidak memunculkan potensi risiko terhadap peningkatan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah.

“Khusus untuk BPR/S yang rasio NPL/F nya telah mencapai lebih dari 5 persen, OJK mewajibkan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah rencana tindak (action plan),” pinta Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono dalam Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun 2018 di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen Pasuruan, Kamis (3/5/2018).

Namun demikian, secara keseluruhan, Heru menyebut, kinerja perbankan di Jawa Timur tersebut tergolong positif. Hal ini tak lepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK maupun kreditnya, masing-masing mencapai 8,59%, 11,37% dan 4,96% (yoy).

“Fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jatim cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13 persen dan 114,2 persen. Sedangkan, risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tingg. Ini tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58 persen dan 9,24 persen. Tapi, rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86 persen dan 31,61 persen,” paparnya pada pertemuan tahunan yang bertema, ‘Penguatan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mewujudkan Industri BPR/S Yang Sehat dan Berdaya Saing’.

Menurut Heru, pemantauan terhadap risiko tersebut sangat penting, karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR/S. Ujungnya, bisa berdampak pada penurunan aspek permodalan. “Apalagi, tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh pemegang saham,” tuturnya dalam pertemuan evaluasi yang dihadiri Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur tersebut.

Untuk itu, komitmen pemegang saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan bisnis BPR/S sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR/S, terutama, dalam memenuhi ketentuan rasio CAR >12%. Selain itu, untuk pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar maupun Rp 6 miliar. Untuk BPR, paling lambat, 31 Desember 2019, dan BPRS mulai 31 Desember 2020,” kata Heru.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR dan BPR Syariah sampai dengan Triwulan I-2018, serta melakukan capacity building terkait peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal BPR/S dalam rangka penguatan GCG. Sementara, sektor keuangan di Jawa Timur Triwulan I tahun 2018, mencatatkan kinerja positif. “Ini tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 9 persen (yoy),” ungkap Heru.

Lebih jauh dijelaskan, Faktor Integritas dan Kompetensi Pengurus yang tercermin dalam pelaksanaan GCG sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan manajemen BPR/S. Apabila kegagalam itu terjadi, bisa menyebabkan BPR/S berada dalam status Pengawasan Intensif (BDPI), Khusus (BDPK). “Sampai akhirnya nanti dilakukan pencabutan izin usaha (CIU),” ingat Heru.

Meresporn tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 13/POJK.03/2015 (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR. Dengan adanya POJK dan SEOJK tersebut, BPR wajib menerapkan GCG secara efektif, serta meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Manajemen Risiko. “Karena fungsi-fungsi itu merupakan tiga lini pertahanan ata three line of defense dalam proses pengendalian internal bank,” jelasnya.

Ia mengimbau, industri BPR/S melakukan akselerasi penguatan GCG untuk memitigasi potensi peningkatan risiko ke depan. Untuk membantu proses akselerasi tersebut, perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang efektif dan intensif antar BPR/S dengan asosiasi industri serta pihak otoritas.

“Maka dari itu, OJK KR 4 Jawa Timur, OJK Malang, OJK Kediri dan OJK Jember bersama PERBARINDO Jawa Timur, PERBAMIDA Jawa Timur - Bali serta Kompartemen BPRS ASBISINDO Jawa Timur menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKp) dan Forum Komunikasi Audit Intern (FKAI) BPR/S Se-Jawa Timur. Ini bertujuan mendukung proses akselerasi penguatan GCG,” kata Heru yang sekaligus meresmikan peluncuran FKDKp dan FKAI BPR/S se-Jawa Timur.

Diharapkan, forum ini dapat menjadi media efektif dalam mencari solusi bersama atas kendala-kendala yang dihadapi industri BPR/S dalam menerapkan GCG secara efektif. Selain itu, ajang komunikasi tersebut bisa mensinergikan program kerja bersama, baik program kerja asosiasi BPR/,S maupun program recycling OJK.

“Sinergitas ini antara lain telah terwujud dalam kegiatan capacity building yang berlangsung hari ini, melalui program Kemitraan Bank Umum dan BPR/S,” ujarnya.

Dengan adanya sharing informasi dan transfer knowledge yang dilakukan Direktur Kepatuhan PT Bank Maspion, Tbk dan Kepala SKAI PT Bank Jatim, Tbk kepada industri BPR/S. Sharing ini terkait peningkatan efektifitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Audit Internal pada bank. “Saya berharap seluruh BPR/S di Jawa Timur dapat berpartisipasi secara aktif, agar Forum Komunikasi ini memberikan manfaat maksimal bagi industri BPR/S,” harapnya.

Pentingnya Forum Komunikasi ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR/S di Jawa Timur. Sebab, Forum Komunikasi itu berperan penting dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. “Termasuk penerapan manajemen risiko pada industri BPR/S di Jawa Timur,” katanya. (ms/sa)

Page 1 of 43