Breaking News
Time: 5:32

Bisnis Pelabuhan Terdampak Dwelling Time, Namarin: Hentikan Salah Kaprah

Thursday, 13 October 2016 13:12
Ilustrasi Ilustrasi

Cabut Mandat Polisi

Surabaya, Expostnews.com - Bisnis pelabuhan secara nasional diprediksi mengalami dampak buruk dari pengetatan Dwelling Time dari sisi keamanan. Padahal, Dwelling Time lebih banyak diakibatkan ketidakpastian di kalangan pengusaha.

"Yang pada akhirnya, pengusaha tidak bisa melakukan just in time production. Karena ketidakpastian itu, mereka terpaksa mempunyai inventory day yang lebih dari 1,5 bulan. Ini yang menjadikan biaya logistik di Indonesia tinggi, yang menuntut inventory-nya juga tinggi,” ulas Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengomentari pelibatan institusi Polri dalam penanganan Dwelling Time di pelabuhan, Kamis (13/10/2016).

Penanganan Dwelling Time, lanjut Siswanto, tidak merujuk pada porsi sebenarnya untuk menekan tingginya masa inap barang dan bongkar muat di pelabuhan. Menurutnya, Dwelling time lebih kepada persoalan tata kelola pelabuhan yang tidak baik sesuai ‘kodratnya’, bukan masalah keamanan.

“Jadi, bukan karena masalah keamanan, sehingga harus melibatkan Kepolisian. Penanganan Dwelling Time ini sudah salah kaprah. Mending segera dihentikan, sebelum kondisinya semakin parah,” cetusnya.

Siswanto meminta, Presiden segera mencabut mandat kepada Kepolisian dalam kebijakannya menekan tingginya angka Dwelling Time. Apabila, hal ini diteruskan, imbasnya bisa menghantam bisnis pelabuhan nasional secara keseluruhan. “Tentu saja, dalam bentuk pengenaaan surcharge atau naiknya premi asuransi war risk, jika penanganan Dwelling Time tetap melibatkan polisi,” ingat Siswanto.

Menurutnya, keinginan Presiden RI Jokowi menekan Dwelling Time akhirnya berbuah kekacauan di pelabuhan. Pasalnya, niat baik Kepala Negara itu ditindaklanjuti Kepolisian Negara secara serampangan di lapangan. “Yang secara kasat mata memperlihatkan bahwa mereka tidak memahami apa itu Dwelling Time dengan benar,” ujarnya.

Kejadian terakhir yang menyajikan begitu salah kaprahnya pihak Kepolisian dalam menangani masalah Dwelling Time adalah operasi tangkap tangan (OTT) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Lokasi tertangkapnya pelaku berada di terminal kargo umum (general cargo). “Sejak kapan dwelling time bergeser dari terminal peti kemas ke terminal umum?” heran Siswanto dengan nada tanya.

Selanjutnya, barang yang terlibat berupa barang curah. Sedangkan, di ‘dunia persilatan’ Dwelling Time, barang tersebut dimasukan ke dalam kontener/peti kemas, apapun barangnya.

“Perlu digarisbawahi, Dwelling Time berurusan dengan peti kemas impor, bukan barang antar pulau,” ingat Siswanto.

Sementara, terkait uang yang menurut pihak Kepolisian merupakan uang pemerasan, besar kemungkinan adalah ongkos, dalam hal ini ongkos pelabuhan pemuatan (OPP). Sebelumnya, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kepolisian juga menyegel peti kemas yang sudah mendapat clearance namun tidak diambil oleh pemiliknya. (sa/ms/red)

Rate this item
(1 Vote)
Read 122 times