Breaking News
Time: 5:02

Potensi Ekspor Mobil Indonesia Hilang Rp 1,147 Triliun

Friday, 16 February 2018 21:51
Bendera Indonesia - Vietnam (ilustrasi) Bendera Indonesia - Vietnam (ilustrasi)

Terantuk Regulasi Impor Vietnam

Jakarta, Expostnews.com – Ancaman terhentinya ekspor mobil Indonesia ke negara Vietnam, berpotensi menghilangkan nilai ekspor yang diprediksi mencapai USD 85 juta atau sekitar Rp 1,147 triliun lebih (1:13.500). Kehilangan yang terjadi selama periode bulan Desember 2017-Maret 2018 akibat persyaratan dalam regulasi impor yang ditetapkan Vietnam.

“Dengan pemberlakuan Decree 116 itu, juga berpotensi membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam bisa terhent,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Oke Nurwan, Jumat (16/2/2018).

Hal ini, kata Oke, memaksa pemerintah menyiapkan strategi pendekatan. Strategi ini dinilai, mampu menghalau tindakan pemerintah Vietnam yang menerbitkan regulasi impor untuk mobil penumpang (HS 8703) atau mobil utuh (completely built-up/CBU) di negaranya.

“Karena regulasi impor yang diterbitkan Vietnam itu membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam bisa terhenti. Pemerintah Indonesia sangat keberatan dengan regulasi itu,” tutur Oke.

Menurutnya, strategi pendekatan persuasif dan melobi otoritas di Vietnam merupakan cara paling baik atas ganjalan ekspor mobil Indonesia akibat regulasi tersebut. Saat ini, kata Oke, telah dibentuk tim Delegasi RI dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Tim Delegasi RI untuk melakukan negosiasi dan melobi pihak Vietnam ini dipimpin langsung Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Rencananya, kami bertolak ke Vietnam pada, 26 Februari 2018,” kata Oke.

Sementara, regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) itu mengatur sejumlah persyaratan. Regulasi yang mulai diberlakukan, 1 Januari 2018 tersebut mensyaratkan, kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan.

“Penerapan standar internasional yang dikeluarkan Vietnam itu, karena menganggap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diterapkan selama ini belum cukup sesuai dengan kriteria yang diinginkan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Oke, ketentuan yang dikeluarkan Indonesia terkait standarisasi sangat mendukung dan lengkap. Namun, pemerintah Vietnam masih menganggap belum dapat memenuhi standar kelengkapan persyaratan di Vietnam. “Selama ini, sertifikasi yang dilakukan otoritas di Vietnam dan Indonesia juga menggunakan proses dan peralatan uji yang sama,” herannya. (hum/ms/sa)

Rate this item
(1 Vote)
Read 62 times