Breaking News
Time: 7:20

CIF Diklaim Mudahkan Pelaku Ekspor

Tuesday, 04 March 2014 10:22
Kapal barang sedang beraktifitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Ilustrasi : exspost.com/dok) Kapal barang sedang beraktifitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Ilustrasi : exspost.com/dok)

Jakarta, Exspost.com – Penerapan Term Of Delivery Cost, Insurance and Freight (CIF) melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Freight dan Asuransi dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang diklaim tidak membebani pelaku ekspor. Diharapkan, penggunaan CIF bisa meningkatkan pertumbuhan industri pengangkutan dan asuransi dalam negeri.

“Yang pasti, implementasi peraturan itu tidak akan memberatkan (pelaku ekspor, red). Karena, pengaplikasian perhitungan nilainya relatif mudah,” aku Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Nus Nuzulia Ishak, Selasa (4/3/2014).

Selain itu, penggunaan CIF dalam pelaksanaan ekspor, Kemendag menerbitkan aturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014 tentang Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi dalam Pengisian Ekspor Barang (PEB). Bukan hanya itu, Menteri Keuangan juga telah menandatangani PMK Nomor 41/PMK.04/2014 perihal Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor dalam Bentuk Cost, Insurance and Freight (CIF) pada Pemberitahuan Ekspor Barang pada tanggal 19 Pebruari 2014 yang berlaku pertanggal 1 Maret 2014. “Ini semua terkait Penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance and Freight untuk Pelaksanaan Ekspor,” kata Nus, sapaan Nus Nuzulia Ishak.

Sementara, upaya penggunaan Cost Insurance Freight sebagai Term of Delivery pada kegiatan ekspor Indonesia, Kemendag telah menjalin kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa instansi dan organisasi terkait pada 27 Februari 2013 lalu. Nota kesepahaman tertuang dalam rapat Interkem secara intensif dengan Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai & Ditjen Pajak), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shipowner Association (INSA), Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). “Termasuk diantaranya Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta telah dilakukan Konsultasi Publik di kota Jakarta dan Surabaya,” ingat Nus.

Disepakati, bahwa pada tahap awal perlu dilakukan peningkatan kualitas data ekspor melalui pengisian nilai freight dan nilai asuransi pada formulir PEB. Disebutkan, melalui mekanisme peningkatan kualitas data untuk freight dan asuransi ini, para pelaku usaha dapat menyampaikan informasi besaran nilai freight dan asuransi pada aktivitas ekspor di formulir PEB. "Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat,” jelasnya.

Dengan begitu, para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang jasa dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan penerimaan devisa ekspor. Selanjutnya, mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan menumbuhkan usaha jasa transportasi, perbankan serta asuransi Indonesia. “Tentunya akan membuka lapangan kerja yang lebih luas,” tambahnya.

Sebelumnya, penerapan CIF ini merupakan upaya mengatasi penggunaan jasa angkutan dan jasa asuransi asing bagi kegiatan ekspor Indonesia. Selanjutnya diharapkan dapat merangsang pertumbuhan industri pengangkutan/perkapalan dan asuransi dalam negeri. (esp8)

MoU Penerapan CIF tertuang dalam rapat Interkem :
Instansi :
-    Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai & Ditjen Pajak)
-    Bank Indonesia (BI)
-    Badan Pusat Statistik (BPS)

Asosiasi :
-    Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI)
-    Indonesia National Shipowner Association (INSA)
-    Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)
-    Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN Indonesia)
-    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
-    Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI)
-    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
-    Konsultasi Publik di Jakarta dan Surabaya

Sumber : Kemendag


Editor : Syarif Ab

Rate this item
(0 votes)
Read 348 times