Breaking News
Time: 5:43

Hindari Duplikasi Hilir Gas Bumi, PGN Akuisisi Pertagas

Wednesday, 06 December 2017 19:13
Infrastruktur jaringan gas bumi milik PGN (ilustrasi) Infrastruktur jaringan gas bumi milik PGN (ilustrasi)

100% Saham Pertagas Dialihkan

Jakarta, Expostnews.com – Konsolidasi pengelolaan gas bumi di perusahaan negara, kian mendekati kenyataan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, selaku perseroan pelat merah berkomitmen mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merealisasikan pembentukan holding perusahaan BUMN energi.

“Karena, kami sangat yakin, holding BUMN ini merupakan upaya konsolidasi dalam pengelolaan gas bumi, yang pada akhirnya memberi banyak manfaat bagi negara dan masyarakat luas,” yakin Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, semangat pembentukan holding migas ini untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik. Dibentuknya holding migas ini, lanjut Hutama, adalah mutlak dan menjadi bagian dari cara menghindari duplikasi pengelolaan hilir gas bumi.

“Saat ini, Pertamina memiliki anak usaha, PT Pertagas yang bergerak di bidang usaha gas bumi. Dengan adanya holding ini, Pertagas akan melebur ke PGN, lalu PGN menjadi anak usaha dari PT Pertamina,” ulas Hutama.

Lebih jauh dijelaskan, PGN melihat penyatuan Pertagas ke PGN itu, akan menjadikan satu entitas yang solid dalam mendukung pengelolaan energi nasional. Selain dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata. “Hal ini mutlak harus dilakukan untuk mencapai tujuan holding,” ingatnya.

Pernyataan Hutama ini merujuk skema yang pernah disampaikan Kementerian BUMN dalam berbagai kesempatan. Menurut skema tersebut, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57% akan dialihkan ke Pertamina. “Lalu, 100 persen saham Pertagas akan dialihkan ke PGN,” ungkap Hutama.

Meski demikian, sebagai perusahaan milik negara sekaligus perusahaan publik yang tunduk terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham minoritas, PGN tetap menunggu proses yang kini masih dibahas pemerintah. “Yang kami lakukan saat ini, tetap menunggu arahan dan terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, terkait rencana PGN ke depan,” pungkasnya.

Sekadar mengingat, Kementerian BUMN berencana membentuk holding BUMN energi. Saat ini, BUMN energi di Indonesia adalah PT Pertamina (Persero) dan PGN, selaku perusahaan negara yang konsisten dalam pengelolaan dan pendistribusian gas bumi ke masyarakat.

“Proyeksinya, Kementerian BUMN menunjuk PT Pertamina sebagai induk holding migas,” katanya. (hum/sa/ms)

Rate this item
(1 Vote)
Read 39 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS