Breaking News
Time: 7:24

Lima Tahun Terakhir, PGN Mampu Turunkan Biaya Operasional 3 Persen

Wednesday, 28 March 2018 23:44

Demi Dukung Program Pemerintah

Jakarta, Expostnews.com – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN telah berupaya menekan biaya operasional menjadi US$ 457 juta pada akhir 2017. Artinya, dalam lima tahun terakhir, PGN berhasil menurunkan CAGR biaya operasional sebesar 3% dari US$ 511 juta pada tahun 2013 lalu.

“Kami juga berhasil menekan jumlah utang atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan,” jelas Sekretaris Perusahaan (Sekper) PGN, Rachmat Hutama, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, liabilitas PGN tercatat sebesar US$ 3,10 miliar hingga akhir 2017 lalu. Ini menunjukkan, ada penurunan atau berkurang signifikan dibandingkan posisi liabilitas tahun 2016 yang mencapai US$ 3,66 miliar. “Kami melakukan berbagai upaya efisiensi, dengan harapan mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” aku Rachmat.

Ia mengaku, apa yang disampaikan tersebut merupakan jawaban dari sorotan yang diutarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait laba perusahaan yang dikatakan terus menurun dalam lima tahun terakhir. Disebutkan, penurunan laba PGN itu terbilang dari US$ 845 juta pada 2013 menjadi sebesar US$ 143 juta di akhir tahun lalu.

“Kami dari manajemen PGN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laba perusahaan turun lebih dalam,” yakin Rachmat.

Menyoal sorotan tersebut, Rachmat menjelaskan, sudah menjadi tugas manajemen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan harga gas domestik yang terjangkau bagi industri maupun masyarakat. Ia mencontohkan, PGN tidak menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gas ke pelanggan. “Meskipun, harga beli gas domestik dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus naik, kami tetap tidak menaikkan HPP,” jelasnya.

Padahal, jika mengutip data PGN, HPP gas domestik mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8% pada periode 2013 sampai 2017. Harga tersebut mulai dari US$ 1,58 per MMBTU menjadi US$ 2,17 per MMBTU.

“Beban HPP merupakan porsi terbesar dalam komponen pembentukan harga jual gas bumi, sekitar 60 persen kontribusinya. Tapi, naiknya harga beli gas domestik dari produsen atau KKKS tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual gas bumi ke pelanggan,” ungkap Rachmat.

Menurutnya, salah satu contoh harga beli gas yang melonjak sesuai instruksi regulator adalah harga gas dari Conocophilips untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam, dari yang semula US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU. “PGN tetap membeli gas itu, meskipun harus menanggung beban sebesar US$ 7,5 juta per tahun,” ingatnya.

Sebagai catatan, PGN terakhir kali menyesuaikan harga jual gas bumi pada medio 2012-2013 lalu. Setelah itu, manajemen tidak menaikkan harga gas demi mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Beleid tersebut memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melarang perusahaan distributor gas menjual gas dengan harga lebih dari US$ 6 per MMBTU untuk 6 sektor industri yang banyak menggunakan gas, seperti industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“PGN mendukung instruksi Kementerian ESDM untuk menurunkan harga jual gas kepada pelanggan industri di Medan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomo 434.K/2017,” paparnya.

Aturan tersebut, lanjut Rachmat, juga meminta PGN bersedia menjual gas dari harga rata-rata sebelumnya US$ 1,35 per MMBTU menjadi US$ 0,9 per MMBTU. Sehingga, membuat perusahaan harus menanggung beban sebesar US$ 3 juta per tahun. Selain itu, penugasan dari Kementerian ESDM untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) juga mengharuskan PGN menyediakan dana setidaknya US$ 4,9 juta per tahun.

“Kami juga memberikan insentif harga kepada PT PLN (Persero) karena pemerintah ingin menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN. Alhasil, harga listrik ke masyarakat tidak naik. Semua ini kami jalankan sebagai bentuk sinergi BUMN yang diinginkan pemerintah,” ulas Rachmat. (ms/sa/hum)

Rate this item
(0 votes)
Read 28 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS