Breaking News
Time: 9:13

Kadin Surabaya: Penting, Regulasi Investasi Riil Uang Mengendap

Monday, 11 September 2017 22:00
Ilustrasi Ilustrasi

Surabaya, Expostnews.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya meminta, pemerintah segera menerbitkan regulasi terkait uang yang mengendap di masyarakat bisa dialihkan masuk investasi. Alasannya, uang mengendap yang ditaksir mencapai besaran Rp 310 triliun tersebut bisa dimaksimalkan untuk memperkuat sektor riil.

“Bila memang diperlukan, penting adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Keppres untuk masalah uang mengendap itu. Artinya, ketentuannya tetap masuk dalam sistem perbankan dan ada tenggat waktu,” urai Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi, Senin (11/9/3027).

Menurut Jamhadi, hal ini dirasa penting, karena regulasi tersebut akan mampu menempatkan uang yang mengendap di masyarakat pada porsi kemanfaatannya. Intinya, aturan yang dibuat akan mengimbau uang dalam jumlah ratusan triliun itu bisa berfungsi dengan benar. “Apalagi ditambah dengan suku bunga perbankan yang mulai turun, dari sebelumnya 4,75 persen menjadi 4,5 persen,” ujarnya.

Mengapa dengan suku bunga? Jamhadi menjelaskan, penurunan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo (7DRR) Rate sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 4,75% menjadi 4,5% itu akan mampu menumbuhkembangkan sektor riil. Ia menilai, selain sangat diharapkan kalangan pengusaha, apalagi pengusaha yang tergabung dalam Kadin Surabaya, bahwa penurunan suku bunga ini sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan percepatan gerak sektor rill.

“Karena, pelaku usaha di sektor riil memerlukan fasilitas pembiayaan dengan bunga lebih rendah. Dengan bunga rendah, akan memicu orang tidak menabung, tetapi berbisnis. Kalau bank landing ke UKM (usaha kecil dan mikro, red), bisa murah, maka ekonomi riil akan menjadi lebih merata, sekaligus mengurangi disparitas ekonomi,” ujar CEO Tata Bumi Raya Group ini.

Hanya saja, ingat Jamhadi, suku bunga yang berlaku saat ini masih kalah dengan beberapa negara di ASEAN. Namun demikian, ia tetap optimis, suku bunga acuan ini akan mendorong daya saing Indonesia di kancah internasional.

“Selain memicu keinginan orang masuk ke sektor riil dari pada deposito, juga akan membuka lapangan usaha dan kerja baru, serta perkreditan akan tumbuh,” ulas Jamhadi yang juga staf ahli Kadin Jatim ini.

Sementara, merujuk data Bank Indonesia (BI), hingga Triwulan II/2017, realisasi kredit perbankan di Jawa Timur membukukan bilangan Rp 476,39 triliun. Nilai itu tumbuh 7,84% daripada periode sebelumnya (year on year). Sedangkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di periode yang sama mencapai Rp 475,92 triliun atau tumbuh 9,88% dibandingkan periode sebelumnya, dengan aset yang tercatat sebesar Rp 584 triliun atau tumbuh 8,56%.

Disisi lain, giro dan deposito masih menjadi pendorong utama peningkatan DPK di perbankan Jawa Timur. Kenaikan DPK ini didorong, DPK korporasi, yang berbanding terbalik dengan kondisi DPK perseorangan yang mengalami penurunan. “Namun, nilai DPK dari tabungan beranjak menurun,” tutur Jamhadi.

Berdasarkan jenis kegiatan, kenaikan DPK terjadi pada bank umum konvensional yang tumbuh dari 8,78% di Triwulan I/2017 menjadi 9,81% di Triwulan II/2017. Sedangkan, kinerja penghimpunan DPK perbankan syariah justru melambat dari 12,45% menjadi 11,61%.

Meski demikian, perbankan syariah memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi untuk giro sebesar 16,28%, dan tabungan sekitar 14,50%. Untuk deposito bank umum konvensional mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 12,35%. (sa/ms/jun)

Rate this item
(1 Vote)
Read 86 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS