Breaking News
Time: 5:45

Dirjen Pajak Ken: Beda Apel Malang dengan Amerika

Tuesday, 07 November 2017 09:39
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Ken Dwijugiasteadi (tengah berkacamata) saat diwawancarai wartawan usai gelaran seminar pajak sehari bertema, ‘Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa’ di Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (6/11/2017) Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Ken Dwijugiasteadi (tengah berkacamata) saat diwawancarai wartawan usai gelaran seminar pajak sehari bertema, ‘Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa’ di Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (6/11/2017)

Surabaya, Expostnews.com - Apel di Indonesia, seperti buah apel yang dihasilkan di Malang, Jawa Timur tidak bisa dibandingkan dengan apel di Amerika Serikat atau negara lainnya. Kiasan yang diungkap Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Ken Dwijugiasteadi ini saat menampik, belum terpenuhinya target penerimaan pajak negara dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) selama 9 bulan berjalan.

“Karena ada beberapa komponen pajak di Indonesia yang tidak masuk dalam Tax Ratio. Jadi, pendapatan pajaknya tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Bandingkan apel Malang dengan apel yang juga dari Malang. Jangan membandingkan dengan apel Amerika. Jelas beda,” urai Ken, Selasa (7/11/2017).

Menurut Ken, metode hitung Tax Ratio di negara di luar Indonesia, menggunakan penghitungan melalui penerimaan pajak daerah, sumber daya alam, dan jaminan sosial. Hal tersebut, sangat jauh berbeda dengan cara hitung penerimaan pajak di Indonesia. “Contohnya saja BPJS. Di Indonesia, BPJS tidak masuk dalam komponen Tax Ratio,” jelasnya.

Seperti diketahui, selama 9 bulan program pengampunan pajak, target penerimaan pajak yang dipatok Rp 165 triliun belum terpenuhi. Padahal, penilaian dari banyak pihak, capaian Tax Amnesty di Indonesia adalah paling tinggi di dunia. “Makanya, kalau mau membandingkan itu, ya apple to apple,” tepis Ken dalam seminar pajak sehari bertema, ‘Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa’ di Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (6/11/2017).

Berdasar penerapan Tax Amnesty, Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) Kemenkeu RI mencatat, ada 956 ribu Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty dengan deklarasi harta senilai Rp 4.866 triliun. Bilangan tersebut berasal dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.687 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 1.033 triliun, dan komitmen repatriasi yang mencapai Rp 147 triliun.

Apabila ditinjau dari uang tebusan yang diperoleh, Pemerintah Indonesia mengantongi Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan orang non UMKM sebesar Rp 91,2 triliun, orang pribadi UMKM mencapai Rp 7,76 triliun, uang tebusan badan non UMKM diangka Rp 14,6 triliun, serta badan non UMKM terhitung Rp 669 miliar.

“Sebenarnya, fakta ini patut diprestasi. Karena, pemerintah telah berupaya dan bekerja keras, khususnya Direktorat Jenderal Pajak,” sambung Ketua Panitia Seminar Nasional Perpajakan, Elia Mustikasari.

Ella mengatakan, tujuan Tax Amnesty bukan hanya untuk penerimaan negara, melainkan dampak lanjutan dari berlangsungnya program tersebut. Artinya, semakin luasnya basis pemajakan, meningkatnya kepatuhan dan ujungnya juga akan meningkatnya Tax Ratio. “Dampak lainnya, adanya stimulus fiskal bagi pembangunan ekonomi di Indonesia dan restrukturisasi ekonomi, melalui dana yang terkumpul dari repatriasi harta,” ujarnya usai seminar yang dihadiri mantan Dirjen Pajak dan mantan Ketua BPK, Hadi Poernomo.

Hal lain dari efek domino dari penyelenggaraan Tax Amnesty, lanjut Ella, adanya peningkatan likuiditas dan investasi, perbaikan nilai tukar rupiah dan penurunan suku bunga pinjaman. Dari semua dampak posistif Tax Amnesty itu, yang paling penting dan yang paling diharapkan pemerintah adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. “Dengan demikian, Tax Amnesty menjadi pintu atau jembatan reformasi pajak, dan Tax Amnesty merupakan bagian dari program reformasi perpajakan di Indonesia,” cetusnya.


Revisi Aturan Pajak

Disela berlangsungnya seminar, Ella mengatakan, program selanjutnya yang akan dilakukan Tim Reformasi Perpajakan adalah revisi aturan perundang-undangan terkait Perpajakan, perbaikan administrasi berbasis teknologi informasi (IT), dan reformasi kelembagaan pajak. Ella menyebut, revisi peraturan perundang-undangan yang akan diajukan adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dijelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ini setidaknya bisa dijadikan pokok pembahasan. Sedangkan, dari sisi internal, beberapa Peraturan Menteri sedang dalam kajian dan perbaikan. Begitu juga dari sisi tindakan, tim Reformasi Perpajakan akan menyelesaikan dengan penegak hukum.

“Kami berharap, Pemerintah memperkuat pengawasan di lapangan dan melakukan law enforcement,” pintanya.

Namun, Ella mengakui, berhasil atau tidaknya law enforcement tersebut, tak lepas dari dukungan data yang mumpuni. Agar bisa digunakan sebagai bahan pembuktian terhadap tindakan penegakan hukumnya. “Kami juga ingin didukung dengan melakukan koordinasi dari berbagai pihak, terutama kepolisian dan kejaksaan,” harapnya. (sa/ma/ms)

Rate this item
(0 votes)
Read 65 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS