Breaking News
Time: 11:03

Tekan Potensi Risiko, OJK KR4 Evaluasi Kinerja BPR/S Jatim 2018

Thursday, 03 May 2018 20:21
OJK KR4 Jatim Evaluasi Kinerja BPR/S Jatim Semester I Tahun 2018 di Prigen, Pasuruan, Kamis (3/5/2018) OJK KR4 Jatim Evaluasi Kinerja BPR/S Jatim Semester I Tahun 2018 di Prigen, Pasuruan, Kamis (3/5/2018)

Kuatkan GCG Wujudkan BPR/S Sehat

Prigen, Expostnews.com – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 (OJK KR4) Jawa Timur meminta, Pengurus Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S) di Jatim senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan. Hal ini diharapkan, agar tidak memunculkan potensi risiko terhadap peningkatan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah.

“Khusus untuk BPR/S yang rasio NPL/F nya telah mencapai lebih dari 5 persen, OJK mewajibkan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah rencana tindak (action plan),” pinta Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono dalam Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun 2018 di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen Pasuruan, Kamis (3/5/2018).

Namun demikian, secara keseluruhan, Heru menyebut, kinerja perbankan di Jawa Timur tersebut tergolong positif. Hal ini tak lepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK maupun kreditnya, masing-masing mencapai 8,59%, 11,37% dan 4,96% (yoy).

“Fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jatim cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13 persen dan 114,2 persen. Sedangkan, risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tingg. Ini tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58 persen dan 9,24 persen. Tapi, rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86 persen dan 31,61 persen,” paparnya pada pertemuan tahunan yang bertema, ‘Penguatan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mewujudkan Industri BPR/S Yang Sehat dan Berdaya Saing’.

Menurut Heru, pemantauan terhadap risiko tersebut sangat penting, karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR/S. Ujungnya, bisa berdampak pada penurunan aspek permodalan. “Apalagi, tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh pemegang saham,” tuturnya dalam pertemuan evaluasi yang dihadiri Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur tersebut.

Untuk itu, komitmen pemegang saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan bisnis BPR/S sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR/S, terutama, dalam memenuhi ketentuan rasio CAR >12%. Selain itu, untuk pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar maupun Rp 6 miliar. Untuk BPR, paling lambat, 31 Desember 2019, dan BPRS mulai 31 Desember 2020,” kata Heru.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR dan BPR Syariah sampai dengan Triwulan I-2018, serta melakukan capacity building terkait peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal BPR/S dalam rangka penguatan GCG. Sementara, sektor keuangan di Jawa Timur Triwulan I tahun 2018, mencatatkan kinerja positif. “Ini tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 9 persen (yoy),” ungkap Heru.

Lebih jauh dijelaskan, Faktor Integritas dan Kompetensi Pengurus yang tercermin dalam pelaksanaan GCG sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan manajemen BPR/S. Apabila kegagalam itu terjadi, bisa menyebabkan BPR/S berada dalam status Pengawasan Intensif (BDPI), Khusus (BDPK). “Sampai akhirnya nanti dilakukan pencabutan izin usaha (CIU),” ingat Heru.

Meresporn tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 13/POJK.03/2015 (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR. Dengan adanya POJK dan SEOJK tersebut, BPR wajib menerapkan GCG secara efektif, serta meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Manajemen Risiko. “Karena fungsi-fungsi itu merupakan tiga lini pertahanan ata three line of defense dalam proses pengendalian internal bank,” jelasnya.

Ia mengimbau, industri BPR/S melakukan akselerasi penguatan GCG untuk memitigasi potensi peningkatan risiko ke depan. Untuk membantu proses akselerasi tersebut, perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang efektif dan intensif antar BPR/S dengan asosiasi industri serta pihak otoritas.

“Maka dari itu, OJK KR 4 Jawa Timur, OJK Malang, OJK Kediri dan OJK Jember bersama PERBARINDO Jawa Timur, PERBAMIDA Jawa Timur - Bali serta Kompartemen BPRS ASBISINDO Jawa Timur menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKp) dan Forum Komunikasi Audit Intern (FKAI) BPR/S Se-Jawa Timur. Ini bertujuan mendukung proses akselerasi penguatan GCG,” kata Heru yang sekaligus meresmikan peluncuran FKDKp dan FKAI BPR/S se-Jawa Timur.

Diharapkan, forum ini dapat menjadi media efektif dalam mencari solusi bersama atas kendala-kendala yang dihadapi industri BPR/S dalam menerapkan GCG secara efektif. Selain itu, ajang komunikasi tersebut bisa mensinergikan program kerja bersama, baik program kerja asosiasi BPR/,S maupun program recycling OJK.

“Sinergitas ini antara lain telah terwujud dalam kegiatan capacity building yang berlangsung hari ini, melalui program Kemitraan Bank Umum dan BPR/S,” ujarnya.

Dengan adanya sharing informasi dan transfer knowledge yang dilakukan Direktur Kepatuhan PT Bank Maspion, Tbk dan Kepala SKAI PT Bank Jatim, Tbk kepada industri BPR/S. Sharing ini terkait peningkatan efektifitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Audit Internal pada bank. “Saya berharap seluruh BPR/S di Jawa Timur dapat berpartisipasi secara aktif, agar Forum Komunikasi ini memberikan manfaat maksimal bagi industri BPR/S,” harapnya.

Pentingnya Forum Komunikasi ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR/S di Jawa Timur. Sebab, Forum Komunikasi itu berperan penting dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. “Termasuk penerapan manajemen risiko pada industri BPR/S di Jawa Timur,” katanya. (ms/sa)

Rate this item
(0 votes)
Read 33 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS