Breaking News
Time: 11:33
Ragam

Pasuruan, Expostnews.com - Pentingnya hasil penelitian yang akan meningkatkan produktivitas kebun dan perkembangan pergulaan di Indonesia sudah dilakukan PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI). Melalui Pusat Penelitian (Puslit), PTPN XI telah menghasilkan 19 penelitian dari 5 peneliti yang diharmonisasi dengan riset agroindustri gula.

“Semua hasil penelitian itu dilakukan selama kurun 2017-2018,” ungkap Nanik Tri Ismadi, Kepala Urusan Penelitian PTPN XI saat gelaran acara Pertemuan Teknis Sosialisasi Hasil Penelitian PTPN XI di Gedung Pusat Penelitian & Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (21/3/2019).

Dalam pertemuan tahunan tersebut, Tri sempat mengungkapkan keheranannya. Ia mengaku, kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun itu berbeda dengan penyelenggaraan sosialisasi hasil penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. “Tidak hanya dihadiri internal dan civitas akademika, tapi kali ini, semua pelaku agroindustri gula di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, hadir semua, termasuk pula lembaga,” ujarnya.

Direktur P3GI, Lilik Koesmihartono Putera berharap, semua pelaku agroindustri gula bisa bersinergi dalam melakukan riset. Bahkan, dikatakan, P3GI siap bersinergi dalam rangka memajukan industri gula ke depannya. “Harapannya, ada harmonisasi riset untuk dapat memberikan manfaat besar bagi kebangkitan dan kemajuan industri gula kedepannya,” ingat Lilik dalam sambutannya.

Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Tanaman Semusim Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Ir. Hani Muhardiono mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PTPN XI. Agar lebih harmonis, Hani berharap, kelompok petani tebu juga turut diundang dalam kegiatan tersebut.

“Acara ini sangat penting untuk perkembangan pergulaan. Semoga hasil penelitian ini bisa meningkatkan produktivitas kebun,” harapnya.

Untuk diketahui, pertemuan teknis setiap tahun ini sebagai wujud nilai perusahaan holding perkebunan, yakni Sinergi, Integritas dan Profesional. Perwujudan sinergitas dengan berbagai pihak tersebut, agar seluruh puslit, mulai PTPN Gula, RNI, Gunung Madu, dan perusahaan swasta di Jawa maupun di luar Jawa untuk saling berbagi, sharing, terkait hasil penelitian.

“Sinergi dalam harmonisasi penelitian itu juga mengikutsertakan perguruan tinggi dan lembaga riset Badan Penelitian Tanaman Serat & Pemanis Malang,” sambung Daniyanto Direktur Operasional PTPN XI.

Dalam pertemuan kali ini, kata Daniyanto, ingin mengangkat P3GI sebagai payung atau induk pusat riset gula. Ia juga berharap, ke depan ada sosialisasi riset bersama yang dilakukan Puslit PTPN Gula, RNI maupun swasta di P3GI.

“Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Puslit PTPN XI, akan dikaji untuk menentukan hasil riset yang bisa diterapkan di lapangan. Sinergi hasil riset agroindustri gula ini bias mewujudkan upaya pencapaian swasembada gula nasional,” tuturnya.

Sementara, diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari PT Gunung Madu Plantations Lampung, PT Perkebunan Nusantara X, Center for Development of Advanced Science and Technology (CDAST) Universitas Jember, Badan Penelitian Tanaman Serat & Pemanis (Balittas) Malang, PT Pusat Penelitian & Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), PT Kebonagung, PT Perkebunan Nusantara XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia II. (sa/joh/ms)

Ini Daftar Hasil Penelitian :

1. Agus Heri Wahyudi (Peneliti):
- Pupuk Majemuk NPK Organik Hayati pada Tanaman Tebu Dikebun PUSLIT Sukosari
- Percobaan Herbisida Amexon, Starming dan Godam Dikebun Genitri
- Percobaan Herbisida Amexon, Maron, Starming dan Godam Dikebun Sukosari;
- Aplikasi Pupuk Hayati Cair Pasa Jatiroto di Kebun Genitri;
- Pupuk Majemuk NPK Organik Hayati Pada Tanaman Tebu di Kebun PG Asembagus.

2. Basuki (Peneliti) :
- Pengaruh Penggunaan Dosis Pemupukan Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Tebu ;
- Diagnosis Keseimbangan Hara pada Tanaman Tebu HGU Jatiroto Melalui Analisis Daun Menggunakan Metode Driss;
- Pemetaan Kesuburan dan Rekomendasi Pupuk untuk Tanaman Tebu dengan Metode Analisis Interpolasi Sistem Informasi Geografis Kab. Bononegoro dan Blora Provinsi Jawa Timur;
- Pemetaan Kesuburan Dilanjutkan Rekomendasi Puluk dan Rekomendasi Herbisida untuk Tanaman Tebu dengan Metode Analisis Interpolasi Siatem Informasi Geografis HGU Jatiroto PTPN XI.

3. Deni Bagus Surendra (Peneliti):
- Perbandingan Jumlah Populasi Varietas VMC 86-550 Dengan Varietas Control yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas;
- Pengaruh Dosis Pupuk Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tebu Bibit;
- Budi Daya Tanaman Tebu Metode Ring Pit;
- Peta Kesesuaian Varietas Tebu di Lahan HGU PG Jatiroto Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur.

4. Karina Inassyiva Rosmala (Peneliti)
- PARAMPA Uji Kualitas dan Kelayakan Usaha Papan Partikel dari Ampas Tanaman Tebu dengan Perekat Plastik PP dan Asam Sitrat;
- Pengaruh Poliploidisasi Tanaman Tebu Terhadap Perubahan Sifat Sitologi dan Agronomi;
- Uji Multilokasi Kebun PRG.

5. Natalia (Peneliti):
- Laporan Akhir Mikropropagasi Tebu dengan Menggunakan Sistem Perendam Sesaat;
- Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Dawuhan;
- Uji Konfirmasi Hasil Terapi Eliminasi Virus Mosaik Pasa Tanaman Tebu Terkonfirmasi Bebas Virus Pada Tahap Aklimatisasi.

Surabaya, Expostnews.com – Kesiapan fasilitas pergudangan dan lahan yang dimiliki Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pusat distribusi kertas di Indonesia. Penilaian terhadap peluang tersebut telah dijajaki dalam sebuah diskusi antara dua perusahaan besar di bidang jasa berbeda.

“Secara geografis strategis, Tanjung Perak berpeluang menjadi hub distribusi. Bukan hanya domestik, melainkan juga potensial untuk mendukung ekspansi pasar produsen kertas dan pulp raksasa,” ulas Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Toto Nugroho, di sela diskusi bisnis antara Pelindo III dan grup usaha Sinar Mas di Surabaya, Senin (4/3/2019).

Dikatakan, potensi kerja sama dengan grup usaha Sinar Mas tersebut sangat baik. Alasannya, selain pemanfaatan fasilitas pergudangan dan lahan, di Tanjung Perak juga terdapat PT Berkah Multi Cargo (BMC), sebuah lini bisnis Pelindo III yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa logistik.

“Kami optimis, karena Sinar Mas sebagai pemain besar di industri kertas dan pulp sudah memiliki ceruk pasar tersendiri yang stabil. Sinar Mas juga memiliki segmen bisnis lain yang juga potensial untuk menggunakan jasa logistik Pelindo III, yakni agribisnis, pangan, dan infrastruktur,” paparnya.

Ditambahkan, peluang kerja sama lain yang akan dijajaki kedua perusahaan tersebut adalah pemanfaatan layanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, pemasaran biodiesel di Bali, jasa bongkar muat antarkapal di perairan Satui, serta pelayanan kapal pandu dan tunda di Selat Lombok. “Setelah (Pelindo III, red) dengan Pertamina untuk pelayanan kapal pandu dan tunda di pelabuhan, kami juga mendiskusikan kemungkinan joint operation untuk layanan yang sama dengan swasta, yakni Sinar Mas Group,” jelas Toto.

Diungkapkan, Pelindo III proaktif dalam mendorong sinergi pelayanan kapal dengan operator-operator pelabuhan di Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Karena integrasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan di pelabuhan merupakan bentuk dukungan yang riil pada upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Kami menyambut baik adanya diskusi bisnis yang digagas BUMN seperti Pelindo III ini,” aku Perwakilan dari Sinar Mas, Group Supply Chain Director, Antonius Maryanto.

Menurutnya, sesama pelaku bisnis, baik dari pemerintah BUMN maupun swasta, sebaiknya sering berdiskusi secara langsung, dan tidak sekadar berkomunikasi saat muncul kendala di lapangan. Antonius mengatakan, dikusi ini merupakan momen networking dan evaluasi kerja sama yang sudah ada. “Semoga, ke depan ada satu pandangan untuk terobosan bisnis yang dikerjakan bersama,” sambutnya.

Sinar Mas sudah menjadi salah satu pengguna jasa Pelindo III untuk jasa bongkar muat curah cair dan lahan penumpukan untuk komoditas CPO (minyak kelapa sawit), di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Sementara, Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pelindo III, Faruq Hidayat berharap, sinergi yang harmonis antara Pemerintah melalui BUMN Pelindo III dengan Sinar Mas sebagai perusahaan swasta nasional pada beberapa sektor penting. “Seperti, logistik energi dan pangan, serta maritim yang dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian bangsa,” katanya. (ms/sa/waj)

Surabaya, Expostnews.com – Pelayanan jasa kepelabuhanan di Tanjung Perak, kini mampu dipersingkat hingga 15% dari rata-rata waktu yang sebelumnya berkepanjangan dan berjam-jam. Klaim kecepatan pelayanan tersebut terbukti, setelah PT Pelindo III (Persero) mengevaluasi pelaksanaan Port Operations Command Center (POCC) yang dioperasikan sejak, 6 Desember 2018 lalu.  

“Hasil dari evaluasi 100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung Perak, pelayanan lebih efisien dan terpusat. Karena, POCC yang juga terhubung dengan Inaportnet ini mengintegrasikan layanan mulai dari pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, dan jasa pendukung lainnya,” urai Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto, Kamis (21/2//2019).

Berdasar evaluasi tersebut, beberapa layanan, seperti waktu verifikasi permohonan pelayanan mampu dipercepat menjadi 0,3 jam dari durasi layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 1,17 jam. Selain itu, lanjut Putut, waktu tunggu pelayanan dari yang semula 13,57 menit menjadi 11,34 menit. “Termasuk, waktu pergantian kapal di dermaga dari 4,42 jam menjadi 3,93 jam,” jaminnya.

Merujuk percepatan waktu layanan tersebut, meyakinkan Pelindo III mempersiapkan pengaplikasian program pelayanan digital POCC di pelabuhan lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang rencananya diterapkan di wilayah kerja Pelindo I-IV. “Pertengahan tahun ini, sistem layanan POCC akan diuji coba ke seluruh pelabuhan,” kata Putut.

Diharapkan, melalui penerapan sistem layanan terpadu berbasis digital ini, seluruh pelabuhan di Indonesia akan terhubung dalam satu layanan yang terintegrasi. Menurutnya, pengguna jasa cukup mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan dari Sabang sampai Merauke. “Semangatnya, ke depan seluruh pelabuhan di Indonesia terhubung dalam satu layanan,” paparnya.

Minto, petugas perencanaan penambatan kapal PT Pelni mengaku, pelayanan digital yang diterapkan Pelindo III ini memudahkan pengguna jasa dalam proses percepatan kinerja. Sebelumnya, aku Minto, harus ke pelabuhan untuk melakukan koordinasi terkait kebutuhan pelayanan, seperti layanan kapal pandu dan tunda, tambatan di dermaga, serta peralatan bongkar muat.

“Dulu, saya harus datang ke pelabuhan untuk rapat bersama dengan para penyedia jasa. Padahal, saya tinggal di Tretes yang jauhnya sekitar 70 km dari Tanjung Perak. Sekarang, bisa dengan meeting online. Kalau ada masalah tinggal telepon POCC,” ungkap lelaki 54 tahun yang sudah 11 tahun bertugas di operasional tambatan ini.

Hal senada juga dikatakan Yusuf Iskandar (38). Sebelum ada layanan digital, kata petugas PT Suntraco ini, pengguna jasa bisa terkena denda karena terlambat mengurus perubahan permohonan layanan. Terlebih jika terjadi di malam hari, pengurusan dokumen perubahan relatif lama karena butuh waktu untuk menginformasikan ke petugas yang berwenang.

“Misalnya karena jadwal kapal sandar berubah. Kalau terlambat mengurus perubahan permohonan layanan, bisa kena denda,” akunya.

Di tengah berbagai inovasi IT di pelabuhan, layanan helpdesk di POCC menjadi sentuhan manusia yang bisa mengambil keputusan saat terjadi unusual condition. Misalnya, jika ada kendala crane kapal rusak sehingga membutuhkan crane darat dan kapal perlu bertukar dari sandar kiri ke sandar kanan.

“Ada manager yang bisa mengambil keputusan. Bila perlu, ke lapangan, karena POCC berada di sini (pelabuhan),” tuturnya. (ms/sa/pel)

Surakarta, Expostnews.com – Sedikitnya, Rp 6,44 triliun dana kas internal PT Pelindo III (Persero) telah disiapkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang tersebar di seluruh wilayah kerja di tujuh provinsi Indonesia. Investasi fantastis tahun 2019 yang juga berasal dari pinjaman global (global bond) tahun 2018 sebesar 500 juta Dollar AS itu diperuntukan membiayai proyek multi years (tahun jamak) dan sejumlah proyek baru, termasuk membuka kembali kelanjutan pembangunan flyvover Terminal Teluk Lamong (TTL).

“Kami juga akan melakukan serangkaian kerja sama, seperti sinergi dengan BUMN maupun pihak swasta, serta mendorong optimalisasi sumber daya Pelindo III Group,” cetus Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo III (Persero), Doso Agung, Rabu (13/2/2019).

Doso mengungkapkan, pekerjaan investasi tahun 2019 ini masih terfokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pendukungnya. Ia mengatakan, beberapa proyek besar, seperti akses jalan layang (flyover) yang menghubungkan TTL dengan jalan tol. “Di antaranya juga pembangunan Terminal Gilimas di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat,” urai Doso di sela-sela Rapat Kerja Pelindo III di Surakarta.

Dengan adanya jalan layang tersebut, lanjut Doso, akan langsung menghubungkan jalan akses TTL dengan jalan tol Surabaya - Gresik. Doso menyebut, investasi Pelindo III ini akan berdampak pada operasional pelabuhan, sekaligus memperlancar akses keluar-masuk TTL.

“Keberadaan jalan akses itu akan mengurai kemacetan yang saat ini seringkali terjadi di jalan akses menuju Terminal Teluk Lamong,” aku Doso.

Contoh lainnya, kata Doso, seperti kondisi yang terjadi di Terminal Gilimas, Lombok Barat, NTB. Dulu, ingat Doso, kapal pesiar tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar (pelabuhan eksisting) karena terkendala kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Akibat dari situasi yang tidak memungkinkan tersebut, para wisatawan kapal pesiar terpaksa menaiki kapal-kapal kecil untuk mencapai dermaga.

“Dengan adanya Terminal Gilimas ini, kapal pesiar dapat langsung bersandar dan menurunkan wisatawan di terminal pelabuhan. Dengan begitu, mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB. Flyover Terminal Teluk Lamong dan Terminal Gilimas ini akan siap tahun 2019 ini,” yakinnya.

Selain itu, Pelindo III juga menyiapkan beberapa pekerjaan baru di tahun 2019, seperti pembangunan terminal LNG di Pelabuhan Tanjung Perak, pemasangan sejumlah shore power connection di sejumlah pelabuhan. Pekerjaan selanjutnya di tahun 2019 ini, Pelindo III akan memodernisasi peralatan bongkar muat di sejumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo III.

“Setiap perencanaan dan pelaksanaan investasi, Pelindo III selalu berpegang teguh pada aturan dan prinsip tata kelola perusahaan. Bahkan, di tahun 2018 lalu, Pelindo III menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pendampingan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D),” katanya. (sa/ms)

Jakarta, Expostnews.com - PT Holcim Indonesia Tbk, kini resmi diambilalih produsen semen nasional, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pengambilalihan tersebut dilakukan anak usaha Semen Indonesia, PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB).

Pengambilalihan yang menyebabkan perubahan pengendalian terhadap PT Holcim Indonesia Tbk itu merujuk Surat Keterbukaan Informasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 0010919/KS.07/SUP/50045147/2000/11.2018, tertanggal 13 November 2018. Surat terkait pengumuman negosiasi rencana pengambilalihan Holcim Indonesia Tbk tersebut, sekaligus memastikan closing pengambilalihan saham Holderfin B.V. yang ditempatkan dan disetor di PT Holcim Indonesia Tbk, per 31 Januari 2019.

“Perseroan dan/atau SIIB tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Holcim Indonesia maupun Holderfin B.V,” jelas Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk, Jumat (1/2/2019).

Agung menjelaskan, tujuan pengambilalihan PT Holcim Indonesia antara lain untuk memperluas jaringan pabrik semen di dalam negeri, memperluas diversifikasi jenis produk yang ditawarkan, meningkatkan efisiensi, khususnya biaya distribusi dan bahan baku dan memperkuat posisi bisnis ready mix dengan berbagai variasi produk dan solusi. “Termasuk, memperkuat sinergi di berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Sementara, terkait pengambilalihan tersebut, terungkap jumlah saham yang dibeli sebanyak 6.179.612.820 lembar dengan harga per saham atas saham yang dibeli sebesar Rp 2.097. Sedangkan, total harga pembelian saham mencapai Rp 12.958.648.083.540 dengan total kepemilikan saham tercatat 80,64%,

“Jadi, PT Holcim Indonesia Tbk resmi diambilalih Semen Indonesia, sejak 31 Januari 2019,” pungkasnya. (sa/ms/sim)

Stenvens INSA: Mereduksi Biaya Logistik

Surabaya, Expostnews.com - Biaya handling (penanganan) transhipment peti kemas domestik antarterminal yang diberlakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah 'digedok’ sebesar 65%. Meski tidak menyebut bilangan rupiah tertentu untuk pengenaan tarif khusus dari tarif normal (paket handling peti kemas domestik), Pelindo III mengklaim mampu menekan biaya logistik nasional.

“Dengan kata lain, perusahaan pelayaran mendapat diskon handling peti kemas transhipment sebesar 35 persen. Logistic cost bisa diturunkan hingga 20 persen," tukas Direktur Utama (Dirut) Pelindo III, Doso Agung saat acara ‘Kerjasama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat Konektivitas dan Penyederhanaan Sistem Pembayaran (Single Billing) di Surabaya, Senin (14/1/2019).

Doso mengungkapkan, pengenaan tarif khusus tersebut baru diberlakukan di lingkungan Pelindo III, atau bisa dikatakan sebagai yang pertama di pelabuhan Indonesia. Dikatakan, pemangkasan tarif ini sebagai bentuk komitmen Pelindo III dalam upaya menekan biaya logistik nasional, sekaligus pemenuhan tugas sebagai agen pembangunan.

“Apalagi, pelabuhan Tanjung Perak, saat ini mengemban peran sebagai penghubung antara wilayah barat serta wilayah timur Indonesia, dan merupakan domestik transhipment port peti kemas,” urai Doso kepada wartawan dalam konferensi pers usai berlangsungnya acara.

Dijelaskan, peti kemas transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak berasal dari wilayah Sumatera, Jakarta, dan sekitarnya, termasuk juga dari Kalimantan. Selanjutnya, peti kemas tersebut diangkut ke berbagai wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebaliknya.

“Dengan meningkatnya arus peti kemas transhipment domestik, Pelabuhan Tanjung Perak semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghubung wilayah Indonesia bagian barat dan timur, dengan didukung sekitar 72 rute pelayaran peti kemas domestik,” katanya.

Sedangkan, beberapa perusahaan pelayaran domestik yang melayani rute transhipment di antaranya Meratus, Tanto, Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), Tempuran Emas (Temas), Mentari Sejati Perkasa, dan Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan. Selain itu, pelayanan peti kemas domestik juga dilayani seluruh terminal di Pelabuhan Tanjung Perak.

“Termasuk juga yang dioperatori anak perusahaan Pelindo III, seperti Terminal Petikemas Surabaya, BJTI Port, dan Terminal Teluk Lamong,” tuturnya.

Berdasar data yang dilansir selama tiga tahun terakhir, arus peti kemas transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan tren positif. Pelindo III mencatat, tahun 2016 arus peti kemas transhipment mencapai 33.374 boks, dan tahun 2017 tumbuh menjadi 35.131 boks. “Kemudian, di tahun 2018 terbukukan 36.980 boks,” urainya.

Terpisah, Ketua DPC Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) Stenvens Lesawengen menyambut baik langkah penerapan tarif transhipment peti kemas domestik antarterminal sebesar 65 persen dari tarif normal handling peti kemas yang diberlakukan di wilayah Pelindo III. Dengan diskon tarif paket handling peti kemas sebesar 35% per boks peti kemas di terminal bongkar, maupun di terminal muat) dapat mereduksi biaya logistik yang ditanggung oleh pengguna jasa (perusahaan pelayaran). “Ini hal baik yang dilakukan di tahun baru 2019,” ujar Stenvens.

Ia mengakui, pemerintah memang tengah menggenjot pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang volume kargonya luar biasa. Untuk itu, pemberian diskon tarif paket handling peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak merupakan langkah tepat.

“Karena Tanjung Perak merupakan loading port atau pelabuhan muat bagi banyak kargo ke arah KTI. Ke depan akan lebih banyak lagi terobosan dalam rangka penurunan biaya logistik dan peningkatan arus pertumbuhan barang (peti kemas, red),” harapnya.

Sementara, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menambahkan, Pelindo III saat ini tengah memperkuat konektivitas antara pelabuhan di Indonesia melalui sistem Window Connectivity. Sistem tersebut dinilai mampu mengintegrasikan sistem informasi antar pelabuhan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan bagi para pengguna jasa.

“Sistem ini dapat memberikan kepastian sandar bagi perusahaan pelayaran, standardisasi operasional di terminal dan proses bongkar muat barang yang berdampak pada turn round voyage (TRV) kapal,” ulasnya saat memapar dalam acara yang berlangsung di Hotel Sheraton Surabaya tersebut.

Melalui sistem Window Connectivity, rute Surabaya-Samarinda-Surabaya yang sebelumnya ditempuh 8 hari, kini bisa menjadi 7 hari. Dengan TRV yang pendek, jumlah voyage/trip dapat ditingkatkan dari 45 voyage menjadi 52 voyage. “Penerapan sistem ini (Windows Connectivity, red), dibutuhkan komitmen antar operator pelabuhan dan operator pelayaran. Karena, menyangkut pertukaran data dan informasi,” harap Putut.

Tahap awal, lanjut Putut, seluruh pelabuhan di lingkungan Pelindo III akan terhubung dengan window system mulai tanggal 15 Januari 2019.  Selanjutnya, pada 1 Februari 2019, sistem tersebut akan terhubung dengan Pelindo IV. “Kami berharap dapat dikembangkan juga di wilayah Pelindo I dan IPC/Pelindo II. Dengan begitu, seluruh pelabuhan di Indonesia akan terhubung dengan sistem ini,” yakinnya. (ms/sa)

Dirut Doso: Pasti Diumumkan

Surabaya, Expostnews.com – Besaran pengenaan tarif khusus terhadap biaya handling/penanganan alih muat (transhipment) peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang diberlakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III belum ditentukan nilainya. Alasannya, tim internal BUMN kepelabuhanan yang ‘bermarkas’ di Surabaya itu masih merumuskan bilangan yang nantinya sebagai patokan pembiayaan para pengguna jasa dalam hal handling transhipment.

“Dalam waktu dekat, biaya yang berlaku untuk penanganan antar terminal di Pelabuhan Tanjung Perak pasti diumumkan kepada para pengguna jasa. Sekarang, rumusannya masih dalam proses finalisasi,” ungkap Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo III, Doso Agung, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, tarif khusus yang diberlakukan Pelindo III terhadap penanganan transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak tersebut sebagai upaya menurunkan biaya logistik dari sisi biaya kepelabuhanan. Apalagi, pelabuhan utama dan terbesar kedua di Indonesia itu memiliki letak strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia.

“Oleh karenanya, pemberlakuan tarif khusus ini mampu menurunkan biaya pengiriman barang dan daya saing logistik di wilayah timur Indonesia. Sehingga, manfaatnya dapat langsung dirasakan para pengguna jasa,” yakin Doso.

Di sisi lain, Doso mengatakan, saat ini Pelabuhan Tanjung Perak menangani 72 jalur pelayaran peti kemas domestik dengan 75% menuju ke belahan timur Indonesia. Hal ini menunjukkan, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peranan penting dalam distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia.

“Artinya, biaya penanganan muatan di Pelabuhan Tanjung Perak sedikit banyak akan berpengaruh pada biaya logistik,” ulas Doso.

Mengomentari rencana Pelindo III tersebut, pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Saut Gurning menilai, positif terhadap upaya pengenaan tarif khusus di Pelabuhan Tanjung Perak. Diibaratkan, pemberlakukan tarif khusus ini bagaikan udara segar bagi para pemilik barang serta operator pelayaran di tengah berbagai kesulitan pasar. “Tingginya beban usaha jasa angkutan peti kemas nasional yang selama ini terjadi, sedikit banyak akan terkurangi,” ujarnya terpisah.

Ia meyakini, usaha ini dapat memberikan optimisme baru bagi pelaku usaha peti kemas untuk tetap eksis mendukung geliat logistik maritim nasional. Secara khusus, rencana efisiensi biaya penanganan kontainer tersebut, akan memberikan dampak menguatnya preferensi pemilik barang dan pelayaran terhadap sejumlah terminal kontainer di Tanjung Perak. “Sekaligus, sebagai opsi menarik untuk lokasi alih muat (transhipment) kontainer domestik Indonesia,” ringkasnya. (ms/sa)

Banyuwangi, Expostnews.com - Penggunaan teknologi heap leach (pelindihan) yang dilakukan PT Bumi Suksesindo (BSI) dalam pengelolaan tambang emas di tambang Tujuh Bukit, Banyuwangi, Jawa Timur mampu mendulang kinerja positif. Selain memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan teknologi bersistem Semi Autogeneous Grinding (ASG) Mill tersebut, kian menggiring optimisme BSI merengkuh target produksi di tahun-tahun mendatang.

“BSI juga mampu melakukan efisiensi produksi berkat jarak pengangkutan bahan baku emas yang lebih dekat, serta konsumsi sianida dan listrik yang lebih rendah dari perkiraan,” tutur Direktur PT BSI, Boyke Abidin, Senin (19/11/2018).

Dari proses pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan efisien tersebut, Boyke meyakini, BSI mampu membukukan target produksi emas tahun 2018 meningkat 155.000 ounces (oz) – 170.000 oz emas. Berdasar catatan, sampai dengan Semester I Tahun 2018, produksi emas BSI telah mencapai 83.713 oz dan perak sebesar 48.226 oz.

“Tahun ini, target peremukan bijih, penumpukan dan pengolahan emas sebanyak 6,2 juta ton,” urainya.

Menurut Boyke, target tersebut sejalan dengan ekspansi lapisan oksida sebesar dua kali lipat menjadi 8 juta ton/tahun. Diperkirakan, target ini akan rampung pada kuartal pertama tahun 2019. “Ini tak lepas dari tahun 2017 yang menjadi mailstone penting bagi BSI. Sepanjang 2017 itu, BSI berhasil mencapai produksi perdana emas dan perak dari Tambang Tujuh Bukit sebesar 142.468 oz emas dan perak sebanyak 44.598 oz,” ingat Boyke saat pemaparan, Sabtu (17/11/2018).

Diakui, tercapainya produksi perdana tahun 2017 itu ikut mendorong perusahaan untuk aktif mengembangkan ekonomi daerah dan nasional yang turut memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Boyke menyebut, program hibah kepemilikan saham kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari dampak positif dari proses penambangan.

“Menjadikan Pemkab Banyuwangi sebagai salah satu pemegang saham terbesar di tambang Tumpang Pitu. Kepemilikan saham ini melalui PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), sebagai induk perusahaan PT BSI,” tuturnya.

Kepemilikan saham tersebut, lanjut Boyke, diharapkan semakin memberikan keuntungan besar bagi masyarakat Banyuwangi secara keberlanjutan. Pada sisi lain, BSI juga telah mengakomodir kepentingan daerah dengan penggunaan tenaga kerja lokal yang berjumlah 1.795 orang. “Jumlah itu mulai dari tenaga kerja di tambang termasuk seluruh karyawan dan kontraktornya,” aku Boyke.

Merujuk data yang dilansir, sebanyak 1.795 orang tenaga lokal tersebut, terdiri dari 99% warga negara Indonesia dan 1% adalah ekspatriat. Dari angkatan kerja, 60% berasal dari Kabupaten Banyuwangi, termasuk sekitar 38% berasal dari Kecamatan Pesanggaran. “Jadi, BSI ini murni PMDN atau milik Indonesia,” katanya. (sa/ms)

Jakarta, Expostnews.com – Menjelang penghujung tahun 2018, atau tepatnya, 12 November 2018, sekitar pukul 19.00 Wib, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk/SMGR membuat gebrakan dengan mengakuisisi 80,6% saham PT Holcim Indonesia Tbk/Holcim. Aksi korporasi pengambilalihan 6.179.612.820 lembar saham Holcim atau setara USD 917 juta yang dilakukan Semen Indonesia itu diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales & Purchase Agreement).

“Transaksi akuisisi ini melalui PT Semen Indonesia Industri Bangunan atau SIIB yang merupakan anak perusahaan Semen Indonesia,” jelas Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, Selasa (13/11/2018).

Hendi, sapaannya mengakui, tujuan strategis atas aksi korporasi terhadap produsen semen terbesar ketiga di Indonesia itu, agar SMGR dapat mempertahankan posisi sebagai market leader di Indonesia. Menurutnya, dalam situasi industri semen nasional yang semakin kompetitif ini, kombinasi antara Semen Indonesia dan Holcim Indonesia akan membuat foot print semakin besar dan kuat. “Kami bersyukur dapat mengumumkan transaksi pengambilalihan saham yang transformasional bagi Semen Indonesia Group,” ungkap Hendi.

Selain itu, akuisisi ini akan memperkuat jaringan penjualan dan produksi SMGR semakin luas, dan akan meningkatkan kemampuan untuk menawarkan produk yang kian beragam bagi para pelanggan. Melalui pengambilalihan saham Holcim tersebut, turut menawarkan berbagai peluang yang lebih baik bagi para karyawan, pemasok, para rekanan dan pemangku kepentingan perusahaan.

“Selain akan menjadikan Semen Indonesia Group sebagai perusahaan semen terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas 53 juta ton semen per tahun, transaksi ini juga merupakan wujud nyata sumbangsih BUMN dalam meningkatkan ketahanan industri semen nasional yang akan mendukung pembangunan berkesinambungan di tanah air,” urai Hendi dalam siaran persnya.

Hendi juga menuturkan, akuisisi Semen Indonesia terhadap saham Holcim itu akan dapat memperluas jaringan pabrik semen SMGR di dalam negeri dan memperluas diversifikasi jenis produk yang ditawarkan. Pengambilalihan tersebut akan meningkatkan efisiensi, khususnya biaya distribusi dan bahan baku.

“Sekaligus memperkuat posisi bisnis ready mix dengan berbagai variasi produk dan solusi yang dapat meningkatkan nilai tambah kepada para stakeholders,” ulas Hendi.

Sementara, berdasarkan POJK 9/2018, setelah transaksi pengambilalihan saham ini terlaksana, Semen Indonesia akan menyampaikan pernyataan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan Penawaran Tender Wajib (PTW) tersebut atas 1.483.287.180 lembar saham atau setara 19.4% kepemilikan saham Holcim Indonesia yang dimiliki pemegang saham publik. “Pengambilalihan saham Holcim Indonesia ini akan semakin memperkuat posisi Semen Indonesia di pasar domestik,” yakinnya.

Sekadar tahu, Holcim Indonesia merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia, memiliki 4 pabrik semen dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas ready-mix, serta telah menerapkan teknologi bahan bakar dari limbah. Dengan begitu, nantinya dapat disinergikan secara luas di seluruh fasilitas Semen Indonesia Group. “Sehingga dapat semakin meningkatkan efisiensi biaya,” kata Hendi.     

Industri semen di Indonesia masih memiliki tingkat pertumbuhan yang prospektif dan menjanjikan. Ini didukung kelanjutan program investasi pemerintah dan swasta, seperti Program Satu Juta Rumah, dan berbagai proyek infrastruktur pemerintah, serta berbagai proyek properti yang dikembangkan sektor swasta, dan konsumsi retail.

“Pengambilalihan saham ini akan memberikan tambahan kapasitas dan jangkauan geografis yang semakin luas bagi Semen Indonesia Group untuk mampu menangkap peluang pertumbuhan industri semen domestik, serta mampu memperkuat ketahanan industri semen BUMN di Indonesia,” tutupnya. (sa/ms)

Surabaya, Expostnews.com – Kegiatan bongkar muat di pelabuhan, disinyalir mulai tersusupi praktik kartel. Layanan jasa bongkar muat swasta pun tertimpa ‘pulung’ sebagai aktor dibalik praktik kartel bongkar muat di pelabuhan.

"Saat ini sejumlah oknum pengusaha swasta sedang berupaya membuat kartel layanan bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan milik negara," tegas Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III), Muhammad F. Malik di Surabaya, Rabu (7/11/2018).

Mengapa kartel? Malik, sapaannya menyebut, karena oknum-oknum pengusaha swasta, atau yang notabene pemilik perusahaan bongkar muat (PBM) telah bersiasat, Siasat yang dilakukan dengan membatasi tersedianya layanan bongkar muat yang profesional dengan kompetisi bisnis yang sehat. “Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Karena, adanya kompetisi bisnis yang tidak sehat, telah menyebabkan biaya jasa bongkar muat yang tinggi,” ungkap Malik.

Bahkan, di tengah upaya pemerintah dalam memperlancar arus logistik nasional melalui Program Tol Laut, pemangkasan Dwelling Time, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya telah tercederai dengan upaya kartel yang dibangun pengusaha bongkar muat swasta. Tudingan yang dilontarkan SPPI III itu menyebut, kewenangan pemerintah di pelabuhan mulai dipreteli atau dipangkas kartel bongkar muat swasta.

“Padahal, di pelabuhan-pelabuhan milik negara itu sudah ada perpanjangan tangan pemerintah yang melayani kegiatan bongkar muat demi kepentingan pengguna jasa logistik,” tutur Malik.

Disebutkan, berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran), kepentingan negara sebenarnya sudah dilindungi dengan ditunjuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) atau Pelindo I - IV untuk menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan-pelabuhan milik negara.

"Efektivitas dan profesionalitas jasa yang diberikan juga tidak terjamin," katanya.

Alhasil, pengguna jasa logistik, mulai dari pemilik barang, perusahaan pelayaran, pengusaha angkutan barang, dan bahkan masyarakat sebagai konsumen akhir dari barang-barang konsumsi yang didistribusikan melalui pelabuhan, merupakan pihak yang dirugikan.

“Negara sebagai pengelola pelabuhan, sebenarnya sudah sangat jelas dalam mengatur jalannya proses bisnis di pelabuhan yang selama ini berjalan baik,” jelasnya.

Artinya, kata Malik, UU Pelayaran dan instrumen regulasi terkait sudah jelas mengatur hal yang sangat logis. Dengan dasar itu, BUMN sebagai BUP, secara otomatis merupakan penyedia jasa pada kegiatan di kolam pelabuhan, pemanduan kapal, pengusahaan lahan, hingga pada kegiatan bongkar muat barang.

“Karena, BUMN sebagai BUP adalah pihak yang menerima konsesi pengelolaan pelabuhan dan berkewajiban berkontribusi kepada pendapatan negara melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga sebagai badan negara yang berinvestasi membangun dan mengoperasikan pelabuhan,” ingat Malik.

Ia juga menjelaskan, regulasi negara sudah sangat adil mengatur pengelolaan pelabuhan. Meski, BUMN Pelindo I - IV merupakan penerima hak konsesi dari negara, namun penyedia jasa swasta masih dapat beroperasi bersama BUMN melayani para pengguna jasa pelabuhan, sehingga tercipta iklim kompetisi bisnis yang sehat untuk menjaga kedaulatan negara dalam mengelola pelabuhan, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan pelabuhan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

“Bukan malah mereduksi legitimasi kewenangan negara dengan menuduh negara melakukan monopoli di pelabuhannya sendiri. Apalagi, melalui argumentasi yang tidak berdasar hukum, seperti menggunakan PP Angkutan di Perairan, sudah barang tentu tidak relevan, karena Pelindo I - IV merupakan BUP (pelabuhan),” tandasnya. (sa/ms/sp)

Page 1 of 30