Breaking News
Time: 2:46

Rakernas APTI 2017 Rekomendasi Kemitraan dan Perbaikan Tata Niaga Tembakau

Thursday, 13 July 2017 22:27
Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno disela Rakernas APTI 2017 di Surabaya, Rabu (12/7/2017) Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno disela Rakernas APTI 2017 di Surabaya, Rabu (12/7/2017)

Surabaya, Expostnews.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) tahun 2017 merekomendasikan, kemitraan yang terjalin antara petani dengan mitra. Hal ini untuk memotong panjangnya rantai penjualan daun tembakau, termasuk menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas.

“Kemitraan yang dimaksud adalah antara petani dengan pemasok maupun pabrikan produk tembakau. Ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau yang dihasilkan petani. Karena, adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra,” tukas Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno, Kamis (13/7/2017).

Selain kemitraan, Soeseno juga berharap, Rakernas APTI yang digelar di Surabaya, Rabu (12/7/2017) tersebut bisa memberikan gambaran utuh mengenai pertanian serta tata niaga tembakau Indonesia. Dengan begitu, seluruh pemangku kepentingan untuk berupaya secara tepat dalam mengambil kebijakan untuk melestarikan komoditas tembakau.

“Yang pada akhirnya juga melindungi petani tembakau Indonesia,” tuturnya disela Rakernas APTI 2017.

Menurutnya, produktivitas dan kualitas tembakau nasional harus ditingkatkan, termasuk adanya pembenahan dalam tata niaga tembakau yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah, kata Soeseno, perlu mendorong adanya kemitraan antara petani tembakau dengan pelaku usaha.

“Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau, serta menjamin akses pasar bagi para petani,” tambah Mudi, Ketua Pelaksana Rakernas mendampingi Soeseno.

Bukan hanya itu. Dalam rakernas tersebut juga merekomendasikan adanya transparansi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sampai dengan tingkat petani. Bahkan, alokasi yang disediakan untuk bagi hasil cukai itu mengacu pada asas proporsional untuk penguatan kelembagaan dan perbaikan kualitas tembakau.

“Karena, sesuai Undang-Undang Perkebunan No. 39 tahun 2014, tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis. Faktanya, sampai hari ini tembakau masih memberikan kontribusi dalam perekonomian, bermakna dalam membangun jaringan sosial, bahkan menjadi bagain dari kultur bangsa Indonesia,” sambung Soeseno lagi.

Apalagi, lanjut Soeseno, Indonesia adalah negara produsen tembakau terbesar ke 5 dengan pabrik rokok terbanyak di dunia, setelah China, Brasil, India dan Amerika Serikat. Artinya, Indonesia merupakan salah satu pemasok dan potensi pasar tembakau terbesar di dunia,” jelasnya.

Sayangnya, hasil pertanian tembakau Indonesia dalam 6 tahun terakhir (2012 – 2015), tidak menentu atau fluktuatif dengan rata-rata produksi sekitar 170 ribu ton/tahun. Selain faktor cuaca, pemicu angka produksi tersebut dipengaruhi penurunan lahan untuk tanaman tembakau yang jumlahnya mencapai 28%.

“Pengamatan kami di lapangan, penurunan luas tanaman tembakau dikarenakan alih fungsi lahan untuk komoditas lain, utamanya adalah untuk tanaman pangan, dan ada beberapa lahan yang menjadi lahan perumahan,” papar Soeseno.

Ia berharap, petani mampu memanen hasil tembakau sekitar 80% dari rata-rata produksi per tahunnya. Diungkapkan, sepanjang kurun tahun 2015 – 2016, produksi tembakau nasional dalam posisi kurang menjanjikan, karena area yang tanam terkena musim kemarau basah hingga mencapai luasan sekitar 30%.
   
“Khusus petani tembakau di Jatim hasil yang bisa diambil sekitar 40 persen dari total lahan 60 ribu hektare yang ditanami, karena sebagian besar terkena musim kemarau basah,” jelasnya usai menggelar Rakernas APTI 2017 yang dihadiri 6 DPD dan 97 peserta se-Indonesia tersebut. (sa/ms)

Rate this item
(1 Vote)
Read 104 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS