Breaking News
Time: 3:44

Acuhkan HET Beras, Izin Usaha Dicabut

Tuesday, 05 September 2017 13:27
Mendag RI, Enggartiasto Lukita (ilustrasi) Mendag RI, Enggartiasto Lukita (ilustrasi)

Jakarta, Expostnews.com - Pelaku usaha beras yang mengacuhkan atau menjual beras eceran diluar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) bisa dicabut izin usahanya. Sanksi tegas tersebut merujuk penekanan aturan HET beras medium dan premium yang wajib dilaksanakan seluruh pelaku usaha beras, mulai 1 September 2017.

"Sanksi bagi yang melanggar adalah pencabutan izin usaha," tandas Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita, Selasa (5/9/2017).

Penegasan pengenaan sanksi ini mengulang pemberitahuan Mendag atas pelaksanaan HET beras eceran yang disampaikan di Kantor Kemendag RI, Kamis (24/8/2017) lalu. Disebutkan, pelaku usaha wajib menjual beras eceran sesuai HET beras medium sebesar Rp 9.450/kg dan beras premium diharga Rp12.800/kg.

"Ini (pencabutan izin usaha, red), setelah mendapat dua kali peringatan tertulis dari pejabat penerbit izin usaha," tegasnya.

Selain harus melaksanakan, pelaku usaha wajib mencantumkan label jenis beras medium atau premium, serta label harga HET pada kemasan. Ketentuan HET hanya dikecualikan terhadap beras medium dan premium yang ditetapkan sebagai beras khusus oleh Menteri Pertanian.

"Penerapan HET ini merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan dunia usaha yang berkeadilan," tuturnya.

Mendag kembali mengingatkan, agar para pelaku usaha distribusi untuk mendaftarkan gudang dan perusahaannya. Selain itu, pelaku usaha juga melaporkan pengadaan, pendistribusian/penyaluran dan jumlah stok di gudang setiap bulannya.

"Upaya ini bertujuan, agar Pemerintah dapat memantau pergerakan stok dan mencegah terjadinya kelangkaan. Kalau pun ada kelangkaan, Pemerintah bisa mengecek dan mengambil tindakan tegas kepada pelaku usaha yang menimbun stok," ingat Mendag.

"Dengan berlakunya peraturan HET beras ini, maka ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk Komoditas beras pada Permendag No. 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujarnya. (sa/ms/dag)

Rate this item
(1 Vote)
Read 90 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS