Breaking News
Time: 6:34

Pasir Lumajang Langka, Gapensi Jatim Desak Gubernur Turut Campur

Sunday, 10 January 2016 17:11
Muhammad Amin, Ketua Umum BPW Gapensi Jatim saat memberikan keterangan pers menjelang pelaksanaan Musda VII Gapensi Jatim di Surabaya, Minggu (10/1/2016) Muhammad Amin, Ketua Umum BPW Gapensi Jatim saat memberikan keterangan pers menjelang pelaksanaan Musda VII Gapensi Jatim di Surabaya, Minggu (10/1/2016)

Dorong Proyek Rp 50 Miliar Dikerjakan Swasta

Surabaya, Expostnews.com – Pasir, sebagai salah satu bahan baku konstruksi, kini mengalami kelangkaan. Apalagi, pasir asal Lumajang yang dikenal kualitasnya untuk bahan baku konstruksi, sudah tiga bulan terakhir sulit ditemukan di pasaran.

“Saya belum dengar pasir Lumajang masuk Surabaya. Kami memohon, Gubernur Jawa Timur untuk memerintahkan kepada instansi terkait segera mengatasinya (kelangkaan pasir, red),” jelas Muhammad Amin, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Timur menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII Gapensi Jatim, 18-20 Januari 2016 di Surabaya, Minggu (10/1/2016).

Menurut Amin, sudah saatnya Gubernur Jatim mengambil alih untuk ikut campur menyelesaikan permasalahan kelangkaan pasir, khususnya pasir asal Lumajang. Alasannya, pasir berkualitas tinggi yang mulai langka untuk konstruksi tersebut bisa mengganggu dan mengancam kelancaran pekerjaan konstruksi di Jawa Timur.

“Bukan saja kuantitas, tapi juga kualitas bangunan/konstruksi kelas tinggi, akan ikut terpengaruh dengan kelangkaan pasir yang penuh kandungan zat besi ini. Pastinya, semenjak kasus Lumajang mencuat September 2015 lalu, berdampak pada komoditas pasir untuk konstruksi susah diperoleh,” papar Amin, sapaannya saat berdialog dengan wartawan Surabaya.

Sulitnya mencari pasir Lumajang ini, lanjut Amin, tidak hanya berpengaruh pada pengerjaan proyek-proyek konstruksi berlevel besar. Namun, pelaksanaan proyek yang dikerjakan rekanan/kontraktor berkapasitas kecil pun ikut terancam penyelesaiannya. “Pengaruh paling besar adalah, adanya pembengkakan biaya dari proses pengerjaan konstruksi,” ingat Amin yang menolak dicalonkan lagi dalam pelaksanaan Musda VIII Gapensi Jatim yang mengemas tema ‘MeningkatkanEtikaProfesiDalamMenyongsong Era Pembangunan Infrastruktur dan Regulasi’.

Amin memastikan, permasalahan kelangkaan pasir, khususnya pasir Lumajang menjadi bahasan pokok, disamping 3 isu lain yang diangkat pada Musda VIII Gapensi Jatim tersebut. Ia juga berharap, gairah bidang konstruksi di Jawa Timur akan semakin meningkat dan bisa menjadi bagian dari hajat hidup yang penting bagi masyarakat.

“Untuk itu regulasi juga harus lebih bagus dari sebelumnya. Dengan begitu, pengendalian uang negara juga bagus. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara risiko dan keuntungan dari persaingan usaha bidang konstruksi pada proyek besar maupun kecil,” ulas Amin.

Apalagi, aku Amin, sejak 3 tahun lalu, usaha bidang konstruksi di Jatim susut 1.500 dari 5.500 anggota badan usaha konstruksi dibawah naungan Gapensi Jatim. Menurutnya, hal ini juga terjadi pada kondisi rekanan bidang konstruksi secara nasional yang mengalami penurunan anggota maupun kinerjanya.

“Kalau dulu, kami bisa mendapat keuntungan 5-10 persen. Tapi, sekarang hanya 2-3 persen keuntungan yang diperoleh dari total anggaran proyek,” ingatnya.

Agar tetap bergairah, Gapensi Jatim mendorong pemerintah segera mensahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi. Dengan begitu, pelaksanaan lelang proyek yang sebelumnya terkesan kurang fair karena kekuasaan panitia lelang sangat tinggi, akan lebih transparan dan evaluatif. “Seharusnya, tahun lalu sudah bisa didok. Tapi, kenapa molor lagi di DPR? Mudah-mudahan segera bisa disahkan,” jelasnya.

Sementara, tiga isu selain pasir yang menjadi bahasan Musda VIII Gapensi Jatim, masing-masing adalah, terkait audit/pemeriksaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan bahan-bahan konstruksi yang diproduksi pabrikan tidak sesuai standard SNI. Satu lagi isu yang dikemukakan di Musda VIII Gapensi Jatim adalah desakan agar pemerintah lebih fokus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN-BUMN konstruksi dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016 ini.

“Termasuk permintaan kami terkait proyek-proyek konstruksi di Jawa Timur yang bernilai di bawah Rp 50 miliar dikerjakan kontraktor swasta, bukan BUMN beserta anak cucu perusahaannya. Ini untuk mendukung Permen PUPERA nomor 31/PRT/M/2015 yang sejalan dengan MoU BPP GAPENSI dengan Kementerian BUMN bahwa BUMN tidak boleh mengerjakan proyek di bawah Rp 50 miliar,” urai Amin. (esp1/rfi/ziz)

Rate this item
(2 votes)
Read 220 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS