Breaking News
Time: 12:00
Transport

Surabaya, Expostnews.com – Kapal bambu berukuran 32 gross tonnage (GT) untuk kebutuhan Pelayaran Rakyat (Pelra), tahun 2020 akan diproduksi massal dan masif di industri perkapalan. Mengejar target produksi tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pun menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk merancang kapal Pelra berbahan bambu berkapasitas 24 penumpang tersebut.

“Terima kasih sudah melibatkan ITS pada program nasional, yang sesungguhnya masuk pada program nasional tol laut. Pada proyek ini, ITS diamanahi untuk mengembangkan kapal berbahan bambu dengan kapasitas 24 orang,” ungkap Rektor ITS Prof Mochamad Ashari usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang dijalin dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Terminal Gapura Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya (15/4/2019).

Sebelumnya, melalui MoU yang ditandatangani langsung Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi (BKS) itu, ITS ditarget tahun ini dapat membuat prototipe kapal Pelra berbahan bambu. Menhub menarget, tahun depan, kapal Pelra tersebut dapat dikerjakan dengan industri yang lebih masif dan masal.

“Sebenarnya ITS bekerjasama dengan Kemenhub sudah lama untuk mengembangkan desain kapal nasional dan seterusnya, tapi kali ini, ITS diminta untuk mengembangkan kapal Pelra berbahan bambu seperti yang sudah dikembangkan oleh Dr Heri Supomo selama 10 tahun, dan akan diimplementasikan pada program ini,” ujar rektor yang baru dilantik pada 12 April lalu itu.

Ashar, demikian saapan mantan Rektor Telkom University ini mengatakan, tidak hanya masalah desain dan bahan kapal, ITS nanti juga menyiapkan tim manajemen untuk mengelola kapal yang diserahkan tersebut. Selanjutnya, bidang IT ITS akan disiapkan, sekaligus tim khusus yang dibentuk untuk menangani project pengembangan kapal Pelra tersebut. “Karena, jangan sampai nantinya malah akan terbengkalai ketika sudah di tangan masyarakat, sehingga harus ada follow up yang berkelanjutan,” tutur guru besar Teknik Elektro ITS ini.

Sementara, di sela MoU, Menhub BKS mendaulat, ITS sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada bidang kemaritiman, untuk mengembangkan kapal Pelra yang dihibahkan kepada daerah-daerah perairan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyerahkan 46 kapal dari 200 unit yang ditargetkan dibangun, dengan rincian, tahun 2017 sebelumnya dibangun 24 unit, dan tahun 2018 dibuat 94 unit. “Sedangkan, tahun 2019 ini targetnya dibangun 32 unit, dan tahun 2020 akan dibangun 50 unit lagi,” kata Menhub.

Ia berharap, kapal ini dapat menyambung konektivitas angkutan masyarakat di daerah-daerah perairan Indonesia untuk tol laut maupun kapal perintis. Dari 46 kapal, saat ini yang dibawa di Surabaya ada 12 kapal tipe GT 32.

“Semua kapal Pelra ini mendukung program konektivitas masyarakat, dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kapal ini sebaik-baiknya. Kapasitas kapal ini sebanyak 24 penumpang, barang bisa 10 ton dengan kecepatan 9 knot,” urai Menhub.

Dengan bantuan kapal Pelra ini, ia menginginkan, budaya kearifan lokal pembuatan kapal pinisi tetap dilestarikan masyarakat. Saat ini bahan bakunya masih menggunakan kayu, namun ITS mempunyai ide untuk menggantikannya dengan bamboo. “Selain efisiensi bahan, mudah didapatkan dan bambu juga dapat dibudidayakan secara cepat dibandingkan dengan kayu,” ulasnya.

Menhub menegaskan, ITS adalah salah satu perguruan tinggi yang konsern dengan pengembangan riset dalan bidang maritim. Ia mengatakan, MoU ini tidak terbatas hanya pengembangan kapal Pelra, melainkan juga segala inovasi dalam bidang kelautan. “Kemenhub ingin melakukan upaya peningkatan dunia maritim Indonesia secara keseluruhan bersama ITS,” tukasnya.

Kemenhub juga mengupayakan pengembangan kapal-kapal ini lebih baik lagi. Untuk itu, MoU dengan ITS ini dilakukan agar dari sisi desain kapal lebih efisien, berdaya guna, dan memiliki daya tahan lebih baik.

“Kemenhub memiliki dua program unggulan, yakni tol laut dan kapal perintis. Kami menginginkan, bahwa upaya pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat khususnya Indonesia timur ini dapat terlayani dengan baik dan memiliki efisiensi yang baik pula dengan menggandeng ITS sebagai partner kerjasama,” katanya.

Ia berharap, para kepala daerah agar dapat berkolaborasi dengan ITS dalam mengembangkan wilayahnya di bidang kelautan. Mengingat, ITS adalah center of excellent di bidang kemaritiman. “Ini sangat bermanfaat bagi daerah-daerah jika terjalin kerja sama,” harapnya. (ms/sa/hum)

Surabaya, Expostnews.com - Porsi dan layanan serta operasional Tol Laut, kembali disoal. Adalah Bambang Haryo Soekartono yang menganggap, program bagian Poros Maritim Dunia versi pemerintah itu belum berfungsi secara benar dan cenderung membebani anggaran negara.

“Kalau memang Tol Laut ini tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja. Hanya membebani APBN,” ketus Anggota Komisi V DPR RI ini, Rabu (10/4/2019).

Alasannya, selama ini Tol Laut yang diharapkan menjadi stabilisator pasar, ternyata belum menampakkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bahkan, kata Bambang Haryo, fungsi Tol Laut masih belum mampu menjadi penyeimbang dan menekan disparitas harga di daerah tujuan. “Tapi, ini yang saya lihat tidak terjadi,” singkat politisi Partai Gerindra ini.

Seharusnya, lanjut Bambang Haryo, barang yang diangkut Tol laut tersebut tetap mengacu ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, masyarakat di daerah tujuan Tol Laut turut menikmati manfaat karena bisa menjangkau harga barang yang menjadi komoditas pangan. “Bukannya dilepas begitu saja dengan mekanisme pasar,” ingat wakil rakyat yang kini mencalonkan diri kembali sebagai legislatif periode lima tahun ke depan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I (Surabaya-Sidoarjo).

Di sela sidak kapal Tol Laut milik PT Pelni (Persero), Logistik Nusantara (Lognus) di dermaga Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, Bambang Haryo yang didampingi pejabat Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dan jajaran PT Pelindo III (Persero) selaku pengelola pelabuhan berharap, barang-barang komoditas yang dimuat di Tol Laut murah dan harganya terjangkau. Sehingga, penikmat keuntungannya bukan pedagang, melainkan rakyat yang merasakan manfaatnya.

“Akan lebih baik, pedagangnya untung, rakyat juga senang karena disparitas harganya turun. Tapi kenyataan sekarang kan tidak demikian. Tol Laut belum berfungsi semestinya,” tandas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Untuk itu, kata Bambang Haryo, barang yang akan dijual dan diangkut menggunakan Tol Laut harganya harus diatur pemerintah dengan melibatkan kerja sama dinas-dinas terkait di daerah setempat. Bambang Haryo meyakini, jika hal ini tidak dilakukan, pemerintah tetap tidak akan mengetahui harga dan ke mana barang-barang yang dibawa Tol Laut ini diperdagangkan. “Maka yang diuntungkan adalah para capital, bukan rakyat. Asal tahu saja, Tol Laut ini disubsidi dengan menggunakan uang rakyat, yaitu APBN,” ungkap Bambang Haryo.

Namun demikian, Bambang Haryo tak menampik, konsep bagus dari Tol Laut. Hanya saja, salah dalam teknis pengoperasiannya. Semestinya, ada kebijakan yang mengatur  penetapan jenis barang yang diangkut Tol Laut dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan Tol Laut. “Tidak hanya pembagian muatan barang sdengan komposisi 60 persen barang milik BUMN, selebihnnya barang milik swasta. Padahal, kalau barang milik rakyat itu 100 persen dengan 11 komoditas, termasuk semen. Sehingga, bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” urai Bambang Haryo.

Melihat kondisi tersebut, Bambang berharap, Menko Perekonomian bertanggung jawab atas Tol Laut Ini. Ia meminta, segera dilakukan pembenahan agar ke depannya fungsi Tol Laut bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. “Kalau gak bisa ngurusi hal ini, jangan jadi Menko Ekuin. Istirahat saja,” tutupnya. (ms/sa/kan)

Surabaya, Expostnews.com – Kemampuan dan pelayanan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), sebagai pengelola terminal peti kemas terbesar di wilayah timur Indonesia, benar-benar diperhitungkan. Apalagi, setelah kedatangan kapal berkapasitas angkut besar MV Holsatia di kade 699-980 (berth 04) TPS, Sabtu (6/4/2019),

“Ini sejarah baru di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, khususnya di TPS,” tutur Kepala Humas PT TPS Surabaya, Muchammad Solech.

Menurutnya, MV Holsatia yang sandar dan bongkar muat peti kemas itu merupakan kapal perdana dengan kapasitas muat terbesar yang pernah dilayani TPS. Kapal berbendera United Kingdom ini, kata Solech, mampu memuat dan mengangkut volume peti kemas dI atas 3.100 box atau 4.600 TEUs. “Sebelumnya, TPS melakukan bongkar muat dengan volume satu kapal rata-rata 1.700 sampai dengan 2.000 box atau 2.700 TEUs hingga 3.200 TEUs,” tuturnya.

Dijelaskan, kapal Panamax dengan Length Over All (LOA) 261 meter, berat 39.941 ton dan draft 11,5 meter ini mempunyai rute Singapura-Surabaya-Singapura dan dioperasikan secara bergantian oleh konsorsium perusahaan pelayaran Ocean Network Express (ONE) beserta 9 perusahaan pelayaran Iainnya. Rencananya, layanan untuk kapal besar tersebut diberikan setiap hari Rabu dan Sabtu dengan volume bongkar muat yang relatif sama.

“Ya, sejak tahun 2016, pengoperasian kapal dengan kapasitas muat lebih dari 4.000 TEUs di TPS terus meningkat, terutama untuk mendukung perdagangan di rute-rute Inter Asia,” ingat Solech.

Buktinya, peningkatan arus petikemas intemasional melalui TPS periode Januari-Maret tahun 2019 tercatat 321.958 TEUs atau meningkat 7,16% dibanding periode Januari-Maret tahun 2018 yang hanya sebesar 300.437 TEUs. Hal ini juga tak lepas dari upaya berbenah yang dilakukan TPS dengan melakukan pendalaman kolam dermaga internasional.

“Dari semula -10,5 mLWS menjadi sama dengan kedalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), -13 mLWS. Ini yang menjadikan TPS mampu melayani kapal intemasional ukuran Panamax,” ulas Solech.

Selain itu, TPS juga menambah 3 unit Container Crane (CC) di awal tahun 2017 dengan spesifikasi Twin Lift. CC dengan spesifikasi terbaik di Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitamya ini mampu mengangkat 2 peti kemas sekaligus dan jangkauan 16 baris. ”Tiga unit CC twin lift ini kami alokasikan untuk proses bongkar muat MV Holsatia,” aku Solech.

Dengan CC terbaik ini, lanjut Solech, rencana waktu bongkar muat bisa dimaksimalkan sampai 50 jam atau rata-rata 84 peti kemas per jam. TPS juga menyiapkan Pandu dan kapal tunda untuk membantu mengefisiensikan waktu sandar dan berangkat kapal di TPS.

“Ditambah dengan penggantian mesin diesel menjadi Iistrik mampu meningkatkan kinerja bongkar muat per crane menjadi 27,7 peti kemas/crane/jam dibanding sebelumnya yang rata-rata 25 peti kemas/crane/jam,” yakin Solech.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Terminal: Petikemas Surabaya, Endot Endrardono memastikan, perubahan dalam industri kepelabuhanan di TPS adalah menerapkan efisiensi dan tetap menjaga derajat layanan terbaik kepada pengguna jasa. “Perubahan adalah dinamika yang menyenangkan. TPS siap menjadi pemimpin di era perubahan dinamis ini,” ungkapnya. (sa/ms/san)

Surabaya, Expostnews.com - Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dari eksisting menjadi diusahakan telah mengubah bentuk kedalaman dan lebarannya. Hanya saja, alur alternatif berbayar ini masih menyimpan tanya terkait penyediaan dan pengaturan fasiitas pendukung keselamatan pelayaran.

Hal ini serupa dengan kegamangan pelaku usaha dan pengguna jasa terhadap ketersediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di sepanjang APBS. Komentar pun mengembang, hingga memantik Ketua Dewan Pimpinan Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Surabaya, Stenvens H Lesawengan angkat bicara.

Menurutnya, perambuan/SBNP yang terpasang di sepanjang Alur Pelayaran Barat Surabaya, terutama rambu-rambu laut di lintasan yang diusahakan, selayaknya menyesuaikan alur bertarif mahal tersebut. Pertanyaan besar yang dituangkan Stenvens terhadap posisi perambuan di APBS itu, tidak bisa dianggap remeh dan mengada-ada.

“Posisi perambuan ini harus dipandang serius. Karena, korelasinya dengan tingkat keamanan dan kenyamanan kapal yang melintas di channel APBS,” tandasnya, Kamis (28/3/2019).

Ia menganggap, ketepatan posisi rambu dengan kondisi kekinian APBS, sangat diperlukan untuk memastikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran. Alasannya, rambu laut yang menjadi domain Distrik Navigasi Kelas I Surabaya itu merupakan bagian dari sebuah fasilitas yang keberadaannya juga harus diperhatikan.

“Disesuaikan juga dengan perkembangan alur yang sudah berubah. Itu harus dipenuni, dan diperoleh pengguna jasa saat melewati ‘tol’ tersebut. Tidak sebatas mengecat dan ganti lampu saja. Posisinya juga harus menyesuaikan perubahan,” ingat Stenvens seraya menganalogi APBS yang diusahakan dengan infrastruktur jalan bebas hambatan beserta ketersediaan fasilitas penjamin keselamatan penggunanya.

Menyikapi kondisi perambuan yang dianalogi mirip rambu jalan tol ini, kata Stenvens, sudah seharusnya pemilik kewenangan melakukan upaya pembenahan terhadap pemasangan rambu-rambu laut, terlebih di alur APBS yang baru. Hanya saja, Stenvens tak ingin menuding, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, selaku pihak pengatur posisi rambu, terkesan acuh dan telah melakukan pembiaran.

“Untuk rambu ini kan sudah bertahun-tahun? Masak, APBS sudah berubah, rambunya tidak berubah posisinya,” tukas Ketua DPC INSA Surabaya tiga kali terpilih ini.

Pertanyaannya? Apakah dengan perubahan APBS dari yang eksisting menjadi diusahakan alias bertarif ini, posisi rambu masih sama seperti dengan puluhan tahun lalu? Lantas, kaitan dengan keselamatan pelayaran bagaimana? Bagaimana pula dengan fungsi rambu itu sendiri? “Karena, rambu itu sebagai tanda memandu, apakah kapal bisa lewat, atau tidak boleh dilalui. Kalau posisinya masih sama seperti yang dulu, bagaimana?” jelasnya dikonfirmasi.

Semestinya, lanjut Stenvens, posisi rambu dengan perubahan fungsi APBS sebagai ‘jalan tol’ yang bebas hambatan dan berbayar itu harus pula didukung kualitas perambuan yang andal. Alasannya, konsumen ‘tol’ APBS di Tanjung Perak sudah mengeluarkan kocek perambuan, disamping tarif APBS dan jasa pemanduan yang nilainya tidak sedikit.

“Harusnya, kami ini dapat pelayanan maksimal yang tidak mengurangi kenyamanan melewati APBS. Karena, kami ini juga bayar uang rambu. Bukan gratis. Masak, sudah membayar, rambunya tetap saja tidak berubah?” tanya lelaki kelahiran Menado yang akrab disapa Bro Steve ini tanpa menyebut detil nilai 'pungutan’ rambu di APBS.

Keberadaan SBNP/perambuan tersebut, seharusnya menjadi catatan penting Distrik Navigasi Kelas I Surabaya sebagai pihak yang berkompeten menyediakan pengaturan. Posisi perambuan, ingat Stenvens, selayaknya menyesuaikan perubahan APBS yang kedalamannya sudah mencapai 13 meter Low Water Spring (LWS) dengan lebar yang semula 100 meter menjadi 150 meter.

“Ketika APBS didalamkan dan dilebarkan, konsekuensi pertama yang harus dilakukan adalah perubahan posisi rambu. Ibaratnya, ketika jalannya dilebarkan, pasti ada perubahan rambu atau penunjuk jalan. Kalau yang dulu tidak ada, sekarang rambu itu ada,” tukasnya. (sa/ms)

Boeing Rugi Rp71 Triliun

Jakarta, Expostnews.com - Pelarangan terbang (grounded) terhadap 11 pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai penerbangan Indonesia disambut baik Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Hanya saja, apresiasi Bambang Haryo tersebut tidak berhenti pada pelarangan terbang sampai batas waktu tidak ditentukan (temporary grounded) yang diberikan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) saja, melainkan berlanjut pada proses penyelidikan.

“Tidak diperbolehkannya beroperasi sementara pasca kejadian pesawat Lion Air tahun lalu itu, sampai adanya penyelidikan,” tandas Bambang Haryo, Kamis (14/3/2019).

Namun sebaiknya, ingat Bambang Haryo, penyelidikan yang dilakukan tidak hanya melibatkan otoritas yang ada di Indonesia. Melainkan turut menyertakan produsen pesawat yang bermarkas di Renton, Washington Amerika Serikat tersebut. “Kalau perlu, si pembuat pesawat juga diikutkan (penyelidikan, red),” tukas politisi Partai Gerindra asal Surabaya ini.

Selain itu, Bambang Haryo juga meminta, keterlibatan Federal Aviation Administration (FAA) dalam proses penyelidikan insiden pesawat yang dibanderol per unitnya Rp 830 miliar tersebut. Menurutnya, FAA, selaku pemberi rekomendasi keamanan dan kelayakan terbang sebuah pesawat di Negeri Paman Sam itu, perlu disandingkan dengan keikutsertaan otoritas penerbangan Amerika Serikat.

“Bagaimanapun juga ikut bertanggung jawab dan menilai, bahwa pesawat-pesawat yang akan dijual ke luar negeri, dan dipakai rakyat di seluruh dunia harus dipastikan dalam keadaan aman,” ulas pengusaha kapal yang mencalonkan lagi untuk legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim (Surabaya-Sidoarjo) tersebut.

Bambang menyarankan, lebih baik mencegah, karena beberapa negara di dunia juga sudah melarang maskapai di negaranya menerbangkan Boeing 737 MAX 8. Tujuannya, tidak lain adalah menyelamatkan nyawa publik, maupun pengguna jasa penerbangan pesawat yang berkapasitas 180 penumpang itu.

“Nyawa publik itu tidak bisa dibeli, sekalipun nyawa itu dihargai dua ribu triliun. Lebih baik tidak dapat uang daripada harus kehilangan nyawa atau mati. Karena, itu prinsip seseorang yang harus dihargai. Yang pasti, saya menyambut baik kebijakan pelarangan seperti ini (grounded, red),” tegas mantan Dirut PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini.

Selama proses penyelidikan berlangsung, Bambang Haryo juga mengajak untuk tetap menunggu informasi publik dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sebab, mekanisme informasi KNKT harus melalui Presiden atau langsung kepada public. “Saya rasa nggak ada masalah. Karena KNKT sangat berkompeten menyampaikan hal-hal semacam itu,” tuturnya.

Sementara, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana Banguningsih mengatakan, ada 11 pesawat Boeing 737 MAX 8 di Indonesia yang dilarang terbang dalam waktu yang tidak ditentukan hingga ada keputusan. Mengutip wawancara di sebuah media televisi nasional, Polan menyebut, pelarangan terbang ini sebagai bagian dari jaminan keselamatan penerbangan.

“Kami inspeksi dengan mengecek kelaikanudara pesawat melalui tindakan temporary grounded terhadap 10 pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dimiliki maskapai Lion Air dan satu unit milik Garuda Indonesia,” katanya.

Menurutnya, pelarangan tersebut juga berkaca pada peristiwa jatuhnya pesawat Lion JT 610 pada Oktober 2018 lalu dengan puncaknya, Minggu (10/3/2019) lalu saat Boeing 737 Max 8 yang dioperatori Ethiopian Airlines jatuh di Ethiopia dan menewaskan 157 penumpang.

Sekadar tahu, keputusan larangan terbang (grounded) sementara untuk semua pesawat Boeing 737 MAX berpotensi merugikan pabrikan Boeing hingga miliaran dolar AS. Apalagi setelah FAA merekomendasikan penghentian sementara operasi dari semua pesawat Boeing 737 MAX.

Dikutip dari berbagai sumber, sebuah perusahaan riset di Wall Street, Melius Research and Jefferies memperkirakan, biaya untuk grounded semua pesawat Boeing 737 MAX bisa menembus bilangan USD1 miliar - USD5 miliar atau setara Rp71 triliun (kurs: Rp14.200 per USD).

Perkiraan tersebut didasarkan pada penerbangan selama tiga bulan. Tercatat, Boeing dapat menanggung biaya dan membukukan rekor pendapatan berkisar USD101 miliar dan laba mencapai USD10.6 miliar pada tahun lalu. (sa/don/kmp)

Mantapkan Jadi Home Port Cruise

Surabaya, Expostnews.com – Minat kedatangan kapal pesiar untuk sandar Pelabuhan Benoa, Bali diyakini semakin bertambah. Keyakinan ini tak lepas dari efek revitalisasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan kapal pesiar berkunjung di pelabuhan Pulau Dewata tersebut.

“Ini setelah kami merampungkan pengerukan dan pendalaman alur di Pelabuhan Benoa,” kata Direktur Teknik PT Pelindo III (Persero), Joko Noerhudha, Selasa (12/3/2019).

Selain keamanan dan kenyamanan, kata Joko, serangkaian peningkatan fasilitas yang dilakukan PT Pelindo III (Persero) di Pelabuhan Benoa itu sebagai upaya memberi keleluasaan kapal pesiar bersandar. Hal ini sangat memungkinkan kapal pesiar dengan Length of All (LOA)/ukuran panjang lebih dari 350 meter yang sebelumnya berlabuh di luar pelabuhan, kini bisa sandar di demaga.

“Alur yang dulunya minus 9 Meter LWS (low water spring/rata-rata muka air laut), sekarang menjadi minus 12 Meter LWS,” tutur Joko.

Bukan itu saja. Menurut Joko, kolam di dermaga timur, selatan, kolam di curah cair dan gas, kini menjadi minus 12 meter LWS dari sebelumnya antara minus 8 hingga minus 9 meter LWS. Begitu juga, turning basin atau area untuk berputar kapal juga diperlebar dari 300 meter sekarang menjadi 420 meter.

“Sehingga, kapal yang memiliki radius putar lebih panjang dapat bermanuver dengan aman. Lebar di kolam timur juga kami revitalisasi dari 150 meter, menjadi 200 meter. Sedangkan, untuk kolam barat diperlebar dari 150 meter menjadi 330 meter,” tambah Joko.

Terkait gedung terminal penumpang, lanjut Joko, Pelindo III juga meningkatkan kapasitas dari yang semula 900 orang, diperbesar hingga menampung 3.500 orang. Pembangunan gedung terminal penumpang kapal pesiar seluas 5.600 meter persegi di Benoa itu ditarget selesai pembangunannya pada semester dua tahun 2019.

“Sampai dengan Februari 2019, progress pembangunan fisik bangunan telah mencapai 58 persen,” sambung Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugroho Pranatyasto.

Dikatakan, rampungnya pengerukan kolam dan pendalaman alur, akan meningkatkan jumlah  kunjungan kapal pesiar. Diharapkan, kapal pesiar tersebut tidak hanya transit, melainkan Pelabuhan Benoa menjadi Home Port Cruise. “Artinya, kapal pesiar berangkat dari Benoa, kemudian berkeliling di Indonesia Timur dan nanti kembali lagi ke Benoa,” ujar Toto Nugroho Pranatyasto.

Dengan menjadi Home Port Cruise, akan berdampak positif bagi perekonomian di Bali, karena besarnya multiplier effect yang diperoleh dari proses revitalisasi tersebut. Saat kapal pesiar bersandar di pelabuhan, kata Toto, bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. “Turis akan meningkatkan length of stay, yang pada akhirnya mereka lebih banyak berbelanja. Hotel, restaurant, toko-toko souvenir, kendaraan umum/sewa juga yang akan menuainya,” urainya.

Guna mendukung Pelabuhan Benoa menjadi rumah bagi kapal pesiar, Pelindo III juga sedang melakukan pengembangan lain, seperti penataan kembali zona peruntukan kapal wisata, BBM dan gas, perikanan, serta pembangunan terminal internasional. “Caranya, dengan melakukan beautifikasi kawasan pelabuhan dengan sentuhan artistik khas Bali,” ujarnya.  

Sementara, Wilis Aji Wiranata, ASP Hubungan Masyarakat PT Pelindo III (Persero) menambahkan, jumlah kunjungan penumpang kapal pesiar pada tahun 2018 tercatat 54.802 orang wisatawan mancanegara. Kecenderungan ini mengalami kenaikan kunjungan hingga 5% dibanding tahun 2017 yang hanya sebanyak 52.125 orang.

“Untuk jumlah kapal pesiar, tercatat ada 67 unit kapal pesiar telah mengunjungi Bali melalui Pelabuhan Benoa selama tahun 2018,” kata Wilis.

Sedangkan, Pelabuhan Benoa sendiri, kata Wilis, menyumbang sekitar 45% dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penumpang kapal pesiar yang singgah di pelabuhan yang dikelola Pelindo III itu mencapai 125.218 orang wisatawan di tahun 2018. “Dalam waktu dekat, akan kami laksanakan tender pemilihan mitra strategis untuk pengembangan pelayanan cruise terminal,” pungkasnya. (ms/sa/lis)

Bambang Haryo: Perlu Penyesuaian Tarif
 
Surabaya, Expostnews.com - Bisnis perusahaan pelayaran, utamanya di jasa transportasi penyeberangan, mulai dirundung gelisah. Alasannya, pemerintah dinilai turut campur mengatur besaran kapal yang digunakan dalam operasional moda transportasi massal tersebut.

“Itu (ukuran kapal, red) sebenarnya urusan bisnis perusahaan. Besar dan kecilnya ukuran kapal, sangat terkait dengan kondisi pasar,” tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo, Sabtu (9/3/2019).

Seharusnya, kata Khoiri, pemerintah tak perlu mencampuri urusan bisnis sebuah perusahaan dengan mengatur ukuran kapal yang diperbolehkan mengarungi penyeberangan dalam jasa transportasi laut tersebut. Menurutnya, hal ini sangat berbanding terbalik dengan armada moda transportasi lain yang ukurannya tak pernah terjamah aturan pemerintah.

“Kalau pasarnya sedang ramai, sudah barang tentu perusahaan membuat kapal berukuran besar. Tapi, di kala pasar sepi, otomatis perusahaan membuat kapal yang ukurannya kecil,” tukas Khoiri saat menghadiri Malam Anugerah PT Dharma Lautan Utama (DLU) tahun 2019 yang berlangsung di Surabaya, Jumat (8/3/2019) malam.

Di sela acara yang terangkai dengan perayaan ulang tahun ke- 43 PT DLU tersebut, Khoiri menganggap, aturan yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sangat memberatkan pelaku usaha pelayaran di bidang jasa transportasi penyeberangan. Ketidaksanggupan tersebut, lanjut Khoiri, dikarenakan regulasi tentang ukuran kapal yang terimplementasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak, Banten - Bakauheni, Lampung itu mewajibkan ukuran kapal di bawah 5.000 gross tonnage (GT).

"Kami minta kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan aturan yang sudah diundangkan sejak Desember 2018 lalu,” aku Direktur Keuangan PT DLU ini mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang turut hadir dalam rangkaian acara HUT ke 43 PT DLU tersebut.

Dijelaskan, pengusaha penyeberangan lintas Merak - Bakauheni tidak sanggup memenuhi aturan untuk mengecilkan ukuran kapalnya akibat penurunan pendapatan. Diungkapkan, pertumbuhan pasar penyeberangan di lintas Merak - Bakauheni belum menampakkan situasi yang menggembirakan.

“Rata-rata penurunan pendapatannya dikisaran angka 2,5 persen sejak tahun 2016. Kalau anggaran perusahaan penyeberangan dipaksakan untuk mengecilkan ukuran kapal seperti yang diatur PM 88/ 2014, bahayanya adalah keselamatan pelayaran sulit dicapai,” yakinnya.

Menyambung hal ini, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, perlunya pemerintah meninjau tarif transportasi angkutan penyeberangan laut atau kapal penumpang. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini menyebut, tarif yang berlaku sudah lama tidak ada penyesuaian dengan kondisi kekinian.

“Apalagi, tarif yang ditetapkan selama ini tanpa adanya ketentuan batas atas dan batas bawah, seperti yang diberlakukan di moda transportasi lain, seperti angkutan udara dan darat,” ingat politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan, tarif penyeberangan angkutan laut yang ditetapkan pemerintah dan masih bercokol dibilangan Rp700 permile. Angka tersebut, kata Bambang, masih jauh dengan aturan internasional yang mematok besaran Rp2500 permile. “Penetapan tarif yang sesuai dengan kondisi sekarang, juga menentukan iklim usaha yang kondusif, terlebih lagi bisa menjamin keselamatan pelayaran,” tuturnya. (ms/sa/nip/ant)

Baksos HUT ke 43

Surabaya, Expostnews.com - Kapal tol laut yang digadang menjadi penghubung kepulauan di nusantara dianggap belum beranjak dari harapan. Bahkan, dalam pelayanan pelayarannya, kapasitas angkut moda transportasi massal bersubsidi tersebut masih di bawah 50%.
Penilaian Bambang Haryo Soekartono terhadap maksimalisasi tol laut ini, bukan sekadar isapan jempol. Namun, lebih dari sebuah dorongan agar program dalam poros maritim itu lebih berdayaguna.

“Apalagi, kapal tol laut ini mendapat subsidi pemerintah,” kata Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra ini saat menghadiri bakti sosial dalam rangka perayaan ulang tahun ke 43 PT Dharma Lautan Utama (DLU) di Gadukan Utara V Surabaya, Sabtu (2/3/2019).

Seharusnya, lanjut Bambang Haryo, kapal tol laut subsidi itu bisa mendapatkan muatan hingga 80% di setiap pelayarannya. Namun kenyataan, di setiap pelayaran kapal tol laut, muatannya tak pernah lebih dari 30%. “Selama ini, tol laut hanya merugikan uang negara,” cetus Bambang Haryo kepada wartawan usai bertemu warga dekat Bosem Morokrembangan.

Ia pun membandingkan dengan moda sejenis seperti armada yang dimiliki PT DLU. Bambang Haryo menyebut, PT DLU tetap melayani angkutan laut dan terus meningkatkan pelayanannya tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.