Breaking News
Time: 6:35

Sidang Praperadilan Henry J Gunawan Tetap Digelar, Pakar Hukum Unair: Hakim Melanggar

Tuesday, 12 September 2017 12:47
Djisman Samksir saksi ahli pidana dari Universitas Parahyangan Bandung yang dihadirkan klien pihak Henry J Gunawan dalam sidang praperadilan di PN Surabaya, Senin (11/09/2017). FOTO: Rofik-lensaindonesia.com Djisman Samksir saksi ahli pidana dari Universitas Parahyangan Bandung yang dihadirkan klien pihak Henry J Gunawan dalam sidang praperadilan di PN Surabaya, Senin (11/09/2017). FOTO: Rofik-lensaindonesia.com

Sidang Gugur Demi Hukum

Surabaya, Expostnews.com – Sidang praperadilan lanjutan yang diajukan Henry J Gunawan, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan tetap saja digelar Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Padahal, pokok perkara praperadilan dengan termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sudah pernah disidangkan pada, Rabu (6/9/2017) lalu.

“Bila pokok perkara sudah dimulai sejak dilakukannya pemeriksaan dalam sidang Rabu lalu, seharusnya hakim sudah tidak perlu menggelar sidang praparadilan lagi. Jika begini, praperadilan dinyatakan gugur demi hukum,” ulas pakar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, Selasa (12/9/2017).

Gugurnya proses hukum tersebut, lanjut Wayan Titip, karena hakim membuka sidang dan dengan JPU menghadirkan terdakwa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan kuasa hukum. Menurutnya, proses tersebut sudah masuk dalam pokok perkara persidangan, dan gugur demi hukum.

“Sudah sangat jelas, bahwa hakim telah melakukan pelanggaran. Pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai, dan dakwaan juga sudah dibacakan JPU. Artinya, hakim wajib menghentikan pemeriksaan gugatan tersebut,” sergahnya.

Dosen hukum asal Bali ini juga menyayangkan, tindakan hakim yang masih saja menggelar sidang. Apabila, hal tersebut tetap dilakukan, hakim akan berurusan dengan hakim pengawas, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). “Kalau hakim masih ndablek (bandel/ngotot, red) menggelar sidang, urusannya menjadi lain,” ingatnya.

Terpisah, melalui kuasa hukumnya Sidiq Latuconsina, bos PT Gala Bumi Perkasa yang menjadi pengembang Pasar Turi Baru, Henry J Gunawan menggugat Kejati Jatim dan Kejari Surabaya. Gugatan yang dilayangkan tersebut terkait penetapan penahanan Dirut PT Gala Bumi Perkasa tersebut.

Sementara, Djisman Samksir, saksi ahli pidana dari Universitas Parahyangan Bandung menyatakan, pasal 81 KUHP Praperadilan belum bisa dikatakan gugur. Alasannya, sepanjang sidang pokok perkara belum dilakukan dalam persidangan.

“Hukum perkara pokok itu, dimana pada sidang dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Selama masih dilakukannya sidang dengan acara dakwaan, itu belum masuk pada pokok perkara,” jelas Djisman yang dihadirkan klien kuasa hukum pemohon saat memberi keterangan.

“Sesuai putusan MK, Praperadilan itu akan gugar, jika perkara pokoknya mulai disidangkan. Tapi, tidak semua hakim sependapat dengan putusan MK itu. Dalam legal standing lainnya, hakim cenderung mengacu pada pasal 79 KUHAP,” papar Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2017) lalu.

Dalam penjelasannya, yang berhak mengajukan praperadilan adalah seseorang yang berstatus tersangka atau keluarganya, dan apabila perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah tergesiter, maka secara otomatis statusnya sudah terdakwa, bukan lagi tersangka. Sehingga permohonan praperadilan itu juga akan digugurkan oleh hakim yang menyidangkan. “Ini multitafsir, dan tergantung hakimnya, menggunakan putusan MK atau menggunakan Pasal 79 KUHAP,” tambahnya. (rof/sa/ms)

Rate this item
(0 votes)
Read 117 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS