Print this page

Hakim Tolak Pelarangan Aktivitas di Area Sengketa Lapak Kedurus

Wednesday, 17 January 2018 20:18
Suasana persidangan di PN Surabaya terkait sengketa gugatan lapak pedagang di Kelurahan Kedurus Surabaya, Rabu (17/1/2018) Suasana persidangan di PN Surabaya terkait sengketa gugatan lapak pedagang di Kelurahan Kedurus Surabaya, Rabu (17/1/2018)

Kuasa Hukum Tahan Ajukan Provisi

Surabaya, Expostnews.com - Polemik pembongkaran lapak pedagang di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang Surabaya yang berujung ke persidangan tak juga menuai penyelesaian. Bahkan, hingga digelarnya sidang, Rabu (17/1/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, permohonan kuasa hukum tentang penghentian segala aktivitas yang dilakukan tergugat di area yang sudah rata dengan tanah tersebut ditolak Majelis Hakim.

“Kami memohon kepada yang Mulia (Hakim, red) agar tergugat menghentikan segala aktivitas apapun, apalagi melakukan pembongkaran,” cegah penasehat hukum pedagang, Bernard Manurung SH kepada Hakim Ketua, Slamet Riyadi dihadapan pihak tergugat.

Dalam permohonannya, Bernard menegaskan, permintaan penghentian aktivitas di area lapak tidak boleh dilakukan selama belum ada putusan hukum dari pengadilan. Sayangnya, permohonan kuasa hukum penggugat, dalam hal ini para pedagang, tidak mendapat respon menggembirakan dari hakim persidangan.

“Kami tetap pada permohonan semula, bahwa jangan ada pembongkaran maupun aktivitas lain di area lapak,” tegasnya usai sidang yang berlangsung di ruang Candra PN Surabaya.

Menyela langkah selanjutnya setelah tanggapan hakim yang hanya berpatokan pada pengajuan berkas persidangan, Bernard mengaku, tidak ada masalah. Alasannya, upaya memohon kepada hakim tersebut merupakan bagian dari informasi yang bisa dijadikan pertimbangan hakim mengambil keputusan di persidangan pekan depan.

“Kami tidak akan mengajukan provisi di sidang lanjutan. Karena, provisi bisa membias dan mengaburkan pokok perkara dan fokus materi yang disidangkan. Jadi, untuk sementara itu yang bisa kami mohonkan kepada hakim. Yang pasti, kita lihat saja di sidang lanjutan,” tukasnya didampingi rekannya, Jemmy SH.

Sementara, dalam sidang gugatan Nomer 974/Pdt.G/2017/PN.Sby yang dilayangkan para pedagang yang tergabung Paguyupan Masyarakat Bersatu yang dikuasakan pengacara Bernard Manurung kepada pihak tergugat PT Agra Paripurna. Sidang gugatan yang dihadiri tergugat PT Agra Paripurna yang dikuasakan Naning SH dan Fajar SH sebagai pengacara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta tergugat LKMK Prapto kurang lengkap. Dalam sidang tersebut, tidak tampak hadir tergugat Awan Mega Gunawan hingga sidang berakhir dan ditunda pekan depan, 24 Januari 2018.
 
Menurut Ketua Majelis, permohonan penggugat tidak bisa dikabulkan. Hakim Ketua yang memimpin persidangan kurang dari satu jam tersebut menyatakan, tidak ingin keluar dari gugatan semula yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau memang seperti itu (permohonan larangan beraktivitas, red) harus ada dasarnya dari hukum perkara gugatan yang diajukan. Kami hanya berpatokan pada gugatan yang dilayangkan saja. Selebihnya, kami tidak bisa keluar dari jalur,” tutur Hakim Ketua sembari menutup persidangan dengan palunya. (sa/ms)

Rate this item
(1 Vote)
Read 104 times

Latest from Redaksi

история кинематографа
Battlefield4