Breaking News
Time: 4:57

Kabil, Mantan Anggota DPRD Jatim Divonis 6 Tahun Denda Rp 350 Juta

Monday, 29 January 2018 22:41
Kabil Mubarok, mantan anggota DPRD Jatim di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Kabil Mubarok, mantan anggota DPRD Jatim di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor

Surabaya, Expostnews.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mencabut hak politik mantan anggota komisi B DPRD Jatim, Kabil Mubarok selama 3 tahun. Pencabutan hak politik tersebut, sekaligus menegaskan vonis 6 tahun, 6 bulan serta denda Rp 350 juta dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.

Vonis tersebut dijatuhkan lantaran Kabil dianggap terbukti terlibat dalam kasus suap anggaran 2017 di Dinas Peternakan dan Pertanian Propinsi Jatim. Kabil dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 225 juta yang diterima dalam dua termin.

“Pertama, sebesar Rp 150 juta, dan termin kedua sebanyak Rp 75 juta,” kata Rochmad, Ketua Majelis Hakim Tipikor, Senin (29/1/2018).  

Mendengar putusan vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) DARI KPK, Iskandar mengaku, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dengan 9 tahun penjara. Begitu juga dengan denda. JPU menyebut, sesuai ketentuan, denda Rp 650 juta dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan apabila tidak dibayarkan.

“Serta mencabut Hak Politik Kabil Mubarok selama 5 tahun kedepan,” tukas Iskandar.

Menurutnya, tuntutan tersebut karena Kabil dianggap terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, Kabil Kabil Mubarok ditetapkan tersangka pada Jumat (28/7/2017) dengan dasar pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT)  yang dilakukan KPK terhadap tiga tersangka lainnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati serta Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki.

KPK menduga, para kepala dinas memberikan uang suap kepada Basuki yang bertujuan untuk menghindari pengawasan dan pemantuan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran kedinasan 2017. “Saya masih pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan hakim,” ujar Kabil. (lut/sa/ms)

Rate this item
(1 Vote)
Read 76 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS