Breaking News
Time: 7:00

Amandemen AS Ini Yang Bisa Guncang Ekspor Indonesia

Wednesday, 30 November 2016 10:24
Ilustrasi Ilustrasi

Jakarta, Expostnews.com – Ruang diskresi terhadap ketentuan amendemen anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi) yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dipastikan semakin memberi keleluasaan otoritas negara setempat memulai penyelidikan terhadap produk impor ke AS. Ketentuan anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi) ini juga memihak industri domestik AS dalam proses penyelidikan tersebut.

“Sehingga berpotensi merugikan eksportir Indonesia. Amandemen ini juga bisa melayangkan tuduhan kepada Indonesia yang melakukan ekspor dengan harga dumping atau mengandung subsidi ke AS,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dody Edward, Rabu (30/11/2016).

Dody juga mengungkapkan, beberapa ketentuan amendemen anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi) yang memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi otoritas negeri Paman Sam tersebut adalah, The Trade Preferences Extension (TPE) Act pada Juni 2015 dan Trade Facilitation and Trade Enforcement (TFTE) Act pada Februari 2016. “Aturan ini diamendemen berdasarkan masukan dari industri domestik AS,” kata Dody.

Dalam ketentuan tersebut, otoritas AS seperti Department of Commerce (DOC), International Trade Commission (ITC), dan Customs & Border Protection (CBP), dapat tidak mengakui harga jual domestik produk Indonesia. Alasannya, peran Pemerintah yang memberikan kemudahan terhadap produk tersebut di pasar Indonesia.

“Amandemen TPE ini juga memberikan kemudahan kepada industri dalam negeri AS,” katanya.

Menurut Dody, industri AS dapat mengklaim kerugian akibat impor dengan melarang otoritas AS menyatakan industri domestik tidak merugi akibat impor, hanya karena industri tersebut mendapatkan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Amendemen TPE ini juga mengamanatkan para eksportir ke AS untuk mengalokasikan sejumlah data tambahan.

“Data tambahan ini yang nantinya mengkompilasi sejumlah besar data dan harga terkait faktor-faktor material dan nonmaterial produk yang diekspor,” papar Dody.

Disisi lain, amendemen TFTE memberikan keluasan wewenang bagi CBP yang selama ini melaksanakan ketetapan dumping berdasarkan keputusan DOC. CBP diberi kewenangan lebih apabila memiliki kecurigaan dumping atas barang impor yang masuk ke AS.

“Sebenarnya, setiap negara berhak mengenakan tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi). Bentuknya berupa bea masuk tambahan terhadap produk impor dumping atau subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri domestik,” ulasnya. (ms/sa/dag)

Rate this item
(1 Vote)
Read 280 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS