Breaking News
Time: 7:00

Syahbandar Perak Tengahi Alotnya Ganti Rugi Korban MV Tayson 4

Saturday, 17 December 2016 10:40
Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Hari Setyobudi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Hari Setyobudi

Gunakan PP 7 Tahun 2000

Surabaya, Expostnews.com – Permintaan ganti rugi 15 korban tabrakan kapal nelayan KM Mulya Sejati dengan kapal berbendera Vietnam, MV Tayson 4 yang berlangsung alot mampu ditengahi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Melalui mediasi yang diinisiasinya, proses pengajuan ganti rugi bisa terselesaikan dengan kesepakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 7/2000 tentang Kepelautan.

“Terpaksa, kami gunakan sesuai ketentuan dalam PP 7 tahun 2000,” tandas Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Hari Setyobudi dikonfrimasi menyoal variatifnya pengajuan ganti rugi hingga memunculkan saling ketidakpuasan pada kedua belah pihak, Sabtu (17/12/2016).

Hari mengatakan, pengenaan aturan tersebut harus dilaksanakan dengan alasan semua permintaan terkait penggantian kerugian dalam sebuah insiden tetap mengacu pada persyaratan. Apa yang dilakukan itu untuk memberikan pemahaman secara komplit sesuai porsi dan ketentuan yang benar. “Jangan hanya karena perusahaan besar, akhirnya semua ‘dibesarkan’. Lalu, bagaimana dengan yang kecil (perusahaan, red)? Kami hanya mendudukkan pada porsinya dan tidak mengintervensi nilai yang diajukan korban,” papar Hari.

Dari perundingan yang memasuki kali keempat ini, tuntutan yang bervariasi dari perwakilan keluarga/ahli waris korban hingga mencuat besaran Rp 1 miliar itu bisa diredam dengan keberadaan PP 7/2000. Hari mengungkapkan, pada pasal di peraturan yang membunyikan tata cara dan mekanisme ganti rugi tersebut, tertuang bilangan minimal sebesar Rp 150 juta.

“Santunan diberikan, semua harus memenuhi persyaratan, jangan hanya perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga harus sesuai dengan ketentuan,” ingatnya.

Namun demikian, lanjut Hari, pihaknya tetap menekankan kepada perusahaan pelayaran MV Tayson 4 agar menaikkan santunan dari tarik ulur mediasi penawaran ganti rugi korban. Apalagi, kehadiran Lembaga Kepelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) dalam perundingan turut memberikan pandangan yang mendorong lebih mengedepankan nurani dibanding aturan.

“Ini kaitannya lebih kepada persoalan orang meninggal dunia. Orang LKPI mengajak bicara nurani, begitu juga dengan Polair yang memberikan pandangan serupa. Karena, jika terpaku pada ketentuan, akan berjalan panjang dan tidak menemukan ujung pangkal penyelesaian,” ujarnya.

Hari mengungkapkan, proses panjang dari mediasi ke 4 yang berlangsung 7 jam sejak pukul 14.00 Wib, Jumat (16/12/2016), akhirnya menemukan total ganti rugi yang ditandatangani dengan besaran USD150.000 atau Rp 1.950.000.000 (1:13.000). Dikatakan, sebelum mengerucut pada nilai kesepakatan, pihak MV Tayson 4 sempat menawar USD100.000 – USD130.000 untuk keseluruhan ganti rugi.

“Tapi, perwakilan korban menolak. Lalu pihak MV Tayson 4 menaikkan lagi penawarannya menjadi 120 ribu dolar AS hingga menjelang maghrib ketemu angka 130 ribu dolar AS. Usai break shalat maghrib, kami dari Syahbandar meminta agar MV Tayson 4 membulatkan angkanya menjadi 150 ribu dolar AS, dengan menaikkan 20 ribu dolar AS dari 130 ribu dolar AS yang ditawarkan. Akhirnya, sepakat dan muncul akumulasi nilai 150 ribu dolar AS untuk ganti rugi 15 korban,” urai Hari. (sa/ms/red)

Ini isi Bab V, bagian 4 Pasal 29 – 31 PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan :

Pasal 29
Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

Pasal 30
(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja besarnya santunan ditentukan :

a. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuankerja hilang 1005 besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang besarnya santunan ditetapkan persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sebagai berikut :
1) Kehilangan satu lengan : 40%;
2) Kehilangan dua lengan : 100%;
3) Kehilangan satu telapak tangan : 30%;
4) Kehilangan kedua telapak tangan : 80%;
5) Kehilangaan satu kaki dari paha : 40%;
6) Kehilangan dua kaki dari paha : 100%;
7) Kehilangan satu telapak kaki : 30%;
8) Kehilangan dua telapak kaki : 80%;
9) Kehilangan satu mata : 30%;
10) Kehilangan dua mata : 100%;
11) Kehilangan pendengaran satu telinga : 15%;
12) Kehilangan pendengaran dua telinga : 40%;
13) Kehilangan satu jari tangan : 10%;
14) Kehilangan satu jari kaki : 5%;

(2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan persentase dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 31
(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tampat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.

(2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan :
a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rate this item
(1 Vote)
Read 107 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS