Breaking News
Time: 3:43

KAI Bantah Status Aset Kalasan 16 Penyulut Ricuh

Thursday, 28 December 2017 22:05
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko dikonfirmasi usai penertiban rumah Jalan Kalasan 16 Surabaya yang berujung ricuh warga, Kamis (28/12/2017) Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko dikonfirmasi usai penertiban rumah Jalan Kalasan 16 Surabaya yang berujung ricuh warga, Kamis (28/12/2017)

Komersialisasi Peruntukan

Surabaya, Expostnews.com - Status rumah nomor 16 yang berada di Jalan Kalasan Surabaya dipersoalkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya. Alasannya, rumah yang dinilai sebagai barang/aset negara dan berketetapan hukum tetap itu telah memiliki sertifikat rumah hak pakai.

“Jadi, bukan status quo. Ini mengacu keputusan dari Mahkamah Agung yang diperkuat putusan pidana Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi,” bantah Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya dikonfirmasi terkait sengketa rumah yang berujung kericuhan warga Jalan Kalasan, Kamis (28/12/2017).

Menyoal penyematan lebel status quo tersebut, kata Gatut, sesuai keputusan pidana, penghuni rumah dinas dinyatakan bersalah karena menempati aset negara. Berdasar putusan hukum tersebut, rumah yang berada di atas lahan seluas 720 m2 dengan luas bangunan 202 m2 itu harus dikosongkan.

“Malah gugatan perdata yang mereka ajukan ditolak. Artinya, PT KAI secara hukum adalah pemilik sah rumah di Jalan Kalasan Nomor 16 Surabaya. Penghuni sekarang tidak berhak atas rumah itu,” urainya.

Gatut menjelaskan, meski status saat ini adalah tanah negara, tetap bisa ditempati. Namun, ia menggarisbawahi, rumah tersebut hanya bisa dihuni sebagai rumah dinas orang yang masih aktif dan berdinas di PT KAI. “Bukan seperti sekarang ini,” ingatnya.

Menurutnya, rumah di Jalan Kalasan 16 Surabaya yang rencananya untuk mess/asrama karyawan itu sudah keluar dari fungsi dan peruntukannya. Selain dialihgunakan untuk masyarakat umum, aset ‘sengketa’ tersebut ditempati anggota, kerabat atau karyawan yang sudah tidak lagi aktif sebagai pegawai dinas di PT KAI.

“Apalagi, lahan dan bangunannya disewakan untuk komersial. Ini kan sudah melanggar peruntukan. Rumah dinas maksimal hanya boleh diteruskan pihak keluarga sampai urutan status janda dari pegawai PT KAI, selebihnya tidak berwenang menempati,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Gatut, PT KAI tetap mengedepankan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari titik temu dari persoalan menahun tersebut. Sayangnya, itikad baik itu tak bergayung sambut, karena warga tidak merespon kehadiran dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Pacar Keling.

“Dengan tidak hadirnya warga, akhirnya penertiban untuk sementara ditunda,” akunya.

Disinggung kericuhaan yang terjadi pagi tadi saat dilakukannya penertiban, Gatut menilai, munculnya aksi massa tersebut dikarenakan provokasi kekhawatiran. Praktis, di kalangan warga timbul persepsi berlebihan hingga menyulut tindakan anarkis yang menyebabkan bentrok dengan petugas PT KAI Daop 8. “Ada 4 petugas kami, tiga diantaranya mengalami luka berat karena pukulan dan lemparan benda keras,” ulas Gatut sambil menunjukkan dokumentasi aksi anarkis warga.

Terpisah, Usman, Sekertaris Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) Jatim mempertanyakan surat legalitas yang dimiliki PT KAI atas aset di Jalan Kalasan 16 Surabaya. Bahkan, Usman, yang juga warga setempat mengungkapkan, di sekitar kawasan tersebut ditemukan adanya bukti yang bisa dijadikan sertifikat pribadi.

"Bukti PT KAI memiliki sertifikat, itu bukan sertifikat. Melainkan surat hak pengelolaan (SHP), yang memiliki batas waktu. Kami mencurigai, saat ini ada Kalasan 31 sampai 37, bahwa ketentuan SKP itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi kenyataannya saya punya bukti, salah satunya Kalasan 37 itu jadi sertifikat pribadi,” urainya. (ms/jep/sa)

Rate this item
(1 Vote)
Read 86 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS