Breaking News
Time: 3:44

BBPOM Surabaya Ungkap 20 Pelanggaran Senilai Rp 11 Miliar Tahun 2017

Thursday, 28 December 2017 23:31
Seorang jurnalis televisi sedang menyorotkan lensa kameranya ke barang bukti obat dan makanan ilegal hasil ungkap BBPOM Surabaya yang akan dimusnahkan, Kamis (28/12/2017) Seorang jurnalis televisi sedang menyorotkan lensa kameranya ke barang bukti obat dan makanan ilegal hasil ungkap BBPOM Surabaya yang akan dimusnahkan, Kamis (28/12/2017)

Surabaya, Expostnews.com – Tercatat lebih dari Rp 11 miliar nilai keekonomian dari pelanggaran bidang obat dan makanan diungkap Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Catatan nominal tersebut berasal dari penanganan 20 perkara yang diselesaikan BBPOM Surabaya sepanjang 2017.

“Dari 20 perkara itu, ditemukan 2.069 item yang di antaranya ada 1.216.610 kemasan. Masing-masing dari 20 perkara itu, 15 perkara sudah masuk tahap satu, dan selebihnya lima perkara dalam proses pemberkasan,” jelas Dra. Hardaningsih Apt, Kepala BBPOM Surabaya saat mendampingi Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. Penny K Lukito usai simbolisasi pemusnahan barang dan temuan obat serta makanan ilegal di pelataran Kantor BBPOM Surabaya, Kamis (28/12/2017).

Menurut Hardiningsih, total barang ilegal yang dimusnahkan di BBPOM Surabaya berjumlah 1.559 item yang terdiri dari 181.662 kemasan obat dan makanan ilegal dengan nilai keekonomian sebesar Rp 3,8 miliar. Diungkapkan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari berbagai operasi yang dilancarkan BBPOM dengan instansi terkait.

“Mulai dari Operasi Gabungan, seperti Operasi Storm, Operasi Pangea, Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Gabungan Nasional yang dilakukan sejak 2016-2017. Semua yang dimusnahkan ini sudah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum,” papar Hardiningsih.

Sementara, Penny K Lukito saat dikonfirmasi penanganan barang/obat dan makanan ilegal secara nasional mengatakan, mulai awal tahun hingga medio November 2017, Badan POM RI telah menangani 215 perkara di bidang obat dan makanan. Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, terdiri dari 24 perkara obat ilegal, 75 perkara obat tradisional ilegal, 57 perkara kosmetika ilegal, dan 59 perkara pangan ilegal.

“Dalam tiga tahun terakhir, Badan POM RI melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang sifatnya lebih ke akar permasalahan, atau dalam skala produksi pedagang besar dan berdaya ungkit tinggi,” jelas Penny.

Ia mengingatkan, kejahatan di bidang obat dan makanan sangat berbahaya dan dapat merugikan kesehatan masyarakat serta generasi bangsa. Untuk itu, Badan POM RI terus berkomitmen meningkatkan pengawasan. “Ini kami lakukan untuk memberi jaminan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan,” ingatnya.

Penny juga mengatakan, efek jera terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan ini sangat menjadi perhatian Badan POM RI. Dengan harapan, agar para pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan mendapat mendapat hukuman yang memenuhi rasa keadilan.

“Ini yang menjadi salah satu latar belakang, mengapa Badan POM RI membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan,” tuturnya.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, lanjut Penny, Badan POM Rl akan memperoleh perkuatan sumber daya, di antaranya berupa kewenangan pengawasan yang komprehensif dari sisi regulasi, data dan informasi peredaran obat serta makanan, termasuk penguatan kewenangan penindakan Badan POM RI termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Semua itu, guna memperoleh efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan, serta mencegah terjadinya kejahatan di bidang obat dan makanan,” harapnya.

Badan POM RI sendiri, kata Penny, tak henti mengimbau para pelaku usaha agar menaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. Demikian juga dengan masyarakat harus menjadi konsumen cerdas dan pandai memilih dan memilah. “Laporkan saja apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran obat dan makanan. Ingat, ‘Cek KLIK’. Cek Kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk pada Labelnya, pastikan memiliki Izin edar Badan POM, dan tidak melebihi masa Kedaluwarsa,” ingatnya. (sa/ms)

Rate this item
(0 votes)
Read 59 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS