Breaking News
Time: 6:32

Legal Opinion Kejaksaan Agung Dukung PLN Selesaikan Program 35.000 MW

Thursday, 12 April 2018 22:56

Nusa Dua, Expostnews.com – Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menuai kesepakatan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI. Melalui penandatanganan legal opinion, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan memberikan dukungan PLN dalam hal penanganan masalah hukum, maupun pendampingan hukum.

“Agar tugas yang diberikan pemerintah berupa program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional bisa selesai dengan aman dan berjalan lancar,” tukas Dirut PLN Sofyan Basir usai penandatanganan perjanjian dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/04/2018).

Sofyan mengatakan, penugasan dari pemerintah kepada PLN tersebut, untuk membangun pembangkit listrik, mulai Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) hingga program 35.000 MW. Tentu saja, dalam menjalankan tugas tersebut, PLN perlu dukungan Kejaksaan RI, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. “Selaku JPN, Kejaksaan akan membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” tutur Sofyan yang ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Sofyan meyakini, legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil manejemen PLN. Perjanjian Ini merupakan bagian dari kehati-hatian PLN dalam mengambil putusan. “Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, bantuan hukum dalam masalah hukum ini melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik. Menurutnya, JPN sebagai kuasa hukum negara, sangat diperlukan PLN dalam menghadapi permasalahan hukum.

“Kerja sama ini juga sebagai bentuk mediasi. Dengan begitu, JPN bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah hukum antar BUMN, tanpa harus melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, peran PLN sebagai perusahaan milik negara bidang ketenagalistrikan, memiliki tanggung jawab besar. Sebab, PLN yang menjadi pengelola dan penyiap penyedia daya listrik ini untuk mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, seperti rumah tangga dan ekonomi. “Ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan,” ingat Prasetyo.

Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, kata Prasetyo, PLN sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan penopang utama pengelolaan sumber daya listrik. Menurutnya, hal seperti ini harus dijaga dan terbebas dari gangguan yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya. “Yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum,” ujar Jaksa Agung.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini, merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI secara konstitusional maupun institusional, untuk berperan aktif dan maksimal. Sehingga, entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi sesuai dengan prinsip business judgment rule.

“Dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” harap Menteri BUMN Rini Soemarno yang turut hadir dalam penandatanganan kerja sama PLN dengan Kejaksaan Agung.

Melalui hubungan kerja sama tersebut, lanjut Rini, agar seluruh pekerjaan besar yang ditugaskan kepada PLN, dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap, melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung ini, jajaran Direksi dan manajemen PLN bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi.

“Kerjasama ini memberikan ketenangan kepada PLN untuk membangun sàrana dan prasarana kelistrikan yang dapat  memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap kebutuhan Listrik di Indonesia,” tambah Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi PLN Distribusi Jawa Timur, Wisnu Yulianto. (ms/hum/sa)

Rate this item
(1 Vote)
Read 69 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS