Breaking News
Time: 6:40

APBMI Jatim Meradang, Otoritas Pelabuhan Legitimasi Monopoli Pelindo III

Thursday, 07 June 2018 17:16

Kody: Cabut Surat KOP

Surabaya, Expostnews.com – Muatan monopoli usaha, khususnya di ranah bisnis bongkar muat barang kembali mencuat dan meresahkan pelaku usaha bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tudingan Isu yang digulirkan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Jawa Timur itu, menyusul terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya bernomor: HK.208/01/18/OP.TPr-2018 yang hanya membolehkan satu perusahaan bongkar muat (PBM).

“Yaitu, PT Pelindo III yang boleh bekerja di sana. Selain PT Pelindo III tidak boleh,” tandas Ketua Umum DPW APBMI Jatim, Kody Lamahayu Fredy dalam siaran persnya, Kamis (7/7/2018).

Menurut Kody, legitimasi monopoli yang dilatarbelakangi Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Tanjung Perak tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Dermaga Umum Menjadi Untuk Melayani Kegiatan Curah Cair di Nilam Timur Sisi Utara (Kade Meter 650-935) Pelabuhan Tanjung Perak ini sangat merugikan perusahaan bongkar muat (PBM) lainnya. Untuk itu, Kody bersama seluruh pengurus dan anggota DPW APBMI Jatim meminta, agar surat yang ditandatangani KOP Utama Tanjung Perak, Herwanto tertanggal, 7 Februari 2018 itu dicabut.

“Khususnya, Pasal 3 dan Pasal 4 dalam surat keputusan itu harus dicabut. Karena di dua pasal tersebut, hanya membolehkan PT Pelindo III yang beroperasi. Lalu, 100 PBM di Tanjung Perak mau dikemanakan? Apa kami tidak boleh bekerja di sana (dermaga Nilam, red),” desak Kody.

Bahkan, Kody mengancam, apabila dua dari 7 pasal di surat tersebut tidak dicabut, DPW APBMI Jatim akan menginstruksikan PBM anggotanya menghentikan seluruh aktivitas dan operasionalnya di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain merugikan, alasan ancaman penghentian operasi bongkar muat tersebut juga dikarenakan penerbitan surat yang terkesan sepihak.

“Tidak ada tembusan kepada kami. Surat ini dibuat tidak ditembuskan kepada DPW APBMI Jatim, maupun DPP APBMI. Apalagi, kami sudah mencoba untuk audiensi ke Kantor Otoritas, tapi tidak ditanggapi. Kami menunggu hingga hampir dua jam. Jadi, kami tidak main-main dalam massalah ini,” tegas Kody disambut yel-yel anggota di Gedung DPW APBMI Jatim, Abdul Gowi, Jl Teluk Penanjung Surabaya. (sa/ms)

Rate this item
(2 votes)
Read 395 times



 

 

                          

      FACEBOOK       TWITTER         GPLUS