BI Pelototi Money Changer Bodong di Jatim

0
41

Surabaya, Expostnews.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akan melakukan penertiban secara berkelanjutan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank tak berizin. Aksi ini dilakukan setelah dua hari penertiban pada Agustus 2019 lalu, KPwBI mendapati 12 KUPVA bodong di beberapa daerah di Jatim alias tidak memiliki izin beroperasi.

“Kami konsisten memantau kegiatan penukaran valuta asing tidak berizin, dan akan melanjutkan ke proses hukum apabila terdapat KUPVA yang melakukan tindak kejahatan,” tegas Amanlison Sembiring, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rabu (4/9/2019).

Amanlison mengungkapkan, dari hasil penertiban, diperoleh hanya dua KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin. Sedangkan, 10 KUPVA menyatakan ingin menutup lokasi usaha. “Ke 10 KUPVA itu juga menghentikan kegiatan penukaran valuta asing,” tuturnya.

Menurut Amanlison, ke 12 KUPVA yang terkena penertiban, sejak 20-21 Agustus 2019 lalu itu tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Dari penertiban tersebut, para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing, melainkan juga berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel.

“Penertiban ini dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Karena, Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah ‘’money changer’,” jelas Amanlison.

Sejauh ini, lanjut Amanlison, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap koperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Amanlison meminta, seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban telah ditempel stiker penertiban. “Sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin ke Bank Indonesia,” ingatnya.

Selanjutnya, kata Amanlison, KPwBI Provinsi Jawa Timur akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-phak tersebut. Ia juga mengingatkan, agar pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban. “Apabila dilanggar, bisa dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP,” tegasnya.

Menyinggung upaya sebelum dilakukan penertiban KUPVA? Amanlison mengaku, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya persuasif melalui imbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia. Selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha. “Kami juga meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada KPwBI Provinsi Jawa Timur,” aku Amanlison. 

Kepada masyarakat, khususnya di Jawa Timur diimbau untuk selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kepada penyelenggara KUPVA berizin diingatkan untuk tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan pelaku yang tidak berizin. 

“Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. Masyarakat juga kami minta agar menginformasikan ke Bank Indonesia terdekat jika menemukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin,” pintanya.

Amanlison mengimbau, agar penyelenggara penukaran valuta asing maupun masyarakat berhati-hati, jika terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan Bank Indonesia. Terhadap hal ini, Bank Indonesia akan menindak tegas para pelaku tersebut melalui upaya hukum dan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

“Untuk mengetahui keabsahan/legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Fungsi Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran,” jelasnya. (sa/ret/bij)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here