Fungsi dan Manfaat Tol Laut Disoal, Bambang Haryo: Bebani APBN Tak Mampu Tekan Disparitas

0
6

Surabaya, Expostnews.com – Porsi dan layanan serta operasional Tol Laut, kembali disoal. Adalah Bambang Haryo Soekartono yang menganggap, program bagian Poros Maritim Dunia versi pemerintah itu belum berfungsi secara benar dan cenderung membebani anggaran negara.

“Kalau memang Tol Laut ini tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja. Hanya membebani APBN,” ketus Anggota Komisi V DPR RI ini, Rabu (10/4/2019).

Alasannya, selama ini Tol Laut yang diharapkan menjadi stabilisator pasar, ternyata belum menampakkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bahkan, kata Bambang Haryo, fungsi Tol Laut masih belum mampu menjadi penyeimbang dan menekan disparitas harga di daerah tujuan. “Tapi, ini yang saya lihat tidak terjadi,” singkat politisi Partai Gerindra ini.

Seharusnya, lanjut Bambang Haryo, barang yang diangkut Tol laut tersebut tetap mengacu ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, masyarakat di daerah tujuan Tol Laut turut menikmati manfaat karena bisa menjangkau harga barang yang menjadi komoditas pangan. “Bukannya dilepas begitu saja dengan mekanisme pasar,” ingat wakil rakyat yang kini mencalonkan diri kembali sebagai legislatif periode lima tahun ke depan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I (Surabaya-Sidoarjo).

Di sela sidak kapal Tol Laut milik PT Pelni (Persero), Logistik Nusantara (Lognus) di dermaga Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, Bambang Haryo yang didampingi pejabat Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dan jajaran PT Pelindo III (Persero) selaku pengelola pelabuhan berharap, barang-barang komoditas yang dimuat di Tol Laut murah dan harganya terjangkau. Sehingga, penikmat keuntungannya bukan pedagang, melainkan rakyat yang merasakan manfaatnya.

“Akan lebih baik, pedagangnya untung, rakyat juga senang karena disparitas harganya turun. Tapi kenyataan sekarang kan tidak demikian. Tol Laut belum berfungsi semestinya,” tandas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Untuk itu, kata Bambang Haryo, barang yang akan dijual dan diangkut menggunakan Tol Laut harganya harus diatur pemerintah dengan melibatkan kerja sama dinas-dinas terkait di daerah setempat. Bambang Haryo meyakini, jika hal ini tidak dilakukan, pemerintah tetap tidak akan mengetahui harga dan ke mana barang-barang yang dibawa Tol Laut ini diperdagangkan. “Maka yang diuntungkan adalah para capital, bukan rakyat. Asal tahu saja, Tol Laut ini disubsidi dengan menggunakan uang rakyat, yaitu APBN,” ungkap Bambang Haryo.

Namun demikian, Bambang Haryo tak menampik, konsep bagus dari Tol Laut. Hanya saja, salah dalam teknis pengoperasiannya. Semestinya, ada kebijakan yang mengatur  penetapan jenis barang yang diangkut Tol Laut dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan Tol Laut. “Tidak hanya pembagian muatan barang sdengan komposisi 60 persen barang milik BUMN, selebihnnya barang milik swasta. Padahal, kalau barang milik rakyat itu 100 persen dengan 11 komoditas, termasuk semen. Sehingga, bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” urai Bambang Haryo.

Melihat kondisi tersebut, Bambang berharap, Menko Perekonomian bertanggung jawab atas Tol Laut Ini. Ia meminta, segera dilakukan pembenahan agar ke depannya fungsi Tol Laut bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. “Kalau gak bisa ngurusi hal ini, jangan jadi Menko Ekuin. Istirahat saja,” tutupnya. (ms/sa/kan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here