Kapal Tol Laut Tak Diperlukan di Tanjung Perak, Ini Kata Direktur Pelindo III

0
73

Surabaya, Expostnews.com – Pelabuhan bertaraf internasional sekelas Tanjung Perak Surabaya dinilai tak lagi memerlukan kontribusi Tol Laut dalam pengoperasiannya. Alasannya, kapal-kapal bersubsidi yang dioperatori perusahaan pelayaran nasional, PT Pelni (Persero) dan Djakarta Lloyd (Persero) ini hanya layak dioperasikan di pelabuhan-pelabuhan kecil.

“Menurut saya begitu. Tanjung Perak tidak perlu Tol Laut,” cetus Putut Sri Muljanto saat menjadi narasumber di Diskusi Nasional Poros Maritim di Surabaya, Kamis (3/10/2019).

Pernyataan Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo III (Persero) yang disampaikan dalam diskusi bertema ‘Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut Seperti Apa?’ itu sempat membuat undangan maupun keynote speaker yang hadir terperangah. Namun demikian, paparan Putut dalam diskusi yang menjadwalkan kehadiran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tersebut bukan tanpa dasar.

“Artinya, bukan berarti program Tol Laut ini keliru dalam konsepnya. Tidak, bukan begitu,” ingat direktur muda berkacamata ini seraya meminta agar meminimalisir kekeliruan dalam penulisan pemberitaan. “Jangan salah tulis lho,” sambungnya kepada wartawan.

Lagi-lagi, Putut mengemukakan alasannya terkait kapal Tol Laut di Tanjung Perak. Ia mengatakan, masih banyak kapal-kapal besar di Tanjung Perak yang kapasitas angkutnya jauh lebih besar daripada kapal-kapal Tol Laut. Apalagi, kapal-kapal komersiil swasta berkelas besar yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak itu juga memiliki rute-rute panjang.

“Seperti Surabaya-Sorong Papua, Surabaya-Kupang, Surabaya Kendari, Surabaya-Bitung, dan Surabaya Ambon dengan daya angkut bisa mencapai 600-800 TEUs,” ulas Putut dikonfirmasi usai diskusi yang menghadirkan Capt. Wisnu Handoko, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Carmelita Hartoto Ketua Umum DPP INSA tersebut.

Menurut Putut, program Tol Laut yang digadang pemerintah sebagai penyambung nusantara ini sudah baik dan bagus. Hanya saja, kata Putut, kontribusi dan manfaat keberadaan Tol Laut secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan secara maksimal. “Masih butuh penyempurnaan,” kritiknya.

Dijelaskan, kapal Tol Laut yang beroperasi saat ini tak lebih hanya berbobot angkut antara 120-150 TEUs yang cukup berputar-putar di pelabuhan-pelabuhan kecil-kecil, seperti di Kupang, Saumlaki, atau Rote. Paling, kata Putut, untuk ke Kupang saja, dalam waktu seminggu juga belum tentu ada dua kapal.

“Ke Papua sana setiap minggu kan sudah ada kapal. Apalagi, pelayaran-pelayaran swasta itu sudah 21 hari menyediakan 3 unit kapal,” urai Putut.

Misalkan saja, kapal Tol Laut mengambil barang dan penumpang di Tanjung Perak pada awal bulan, atau di tanggal 1 awal bulan, bisa jadi kapal Tol Laut kembali ke Tanjung Perak dalam sebulan kemudian. Padahal, kebutuhan masyarakat di pelosok kepulauan sifatnya rutin dan reguler.

“Jadi, pada intinya kapal Tol Laut tidak perlu ada di Tanjung Perak,” katanya.

Melihat fenomena tersebut, lanjutnya, pemerintah tidak perlu mengganti kapal-kapal kecil Tol Laut dengan kapal-kapal berukuran besar. Pemerintah diharapkan, tidak ‘bermain’ di market kapal besar yang sudah menjadi tempat persaingan pelayaran swasta. “Gak perlu bermain di situ (market kapal besar, red), karena persaingan pasarnya sudah hidup,” katanya.

Sementara, gelar diskusi nasional yang di sebuah hotel bintang lima di Surabaya itu berlangsung hidup dan dinamis. Tak sedikit lontaran pertanyaan tajam dari para pengguna jasa dan operator kapal yang dilayangkan ke para narasumber. Sayangnya, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang dijadwalkan hadir tak juga terlihat dalam diskusi. “Padahal, saya menunggu paparan Pak Menteri,” ujar seorang peserta diskusi lirih. (sa/ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here