Keberatan, PDOI Jatim Gandeng Sholeh Gugat PM 118

0
134

Surabaya, Expostews.com – Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur kembali melayangkan gugatan terhadap Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018. Uji materiil atas regulasi yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online tersebut karena dianggap memberatkan.

“Terutama pada poin peran aplikator dan sanksi tegas untuk aplikator jika melanggar aturan PM tersebut,” cetus Herry Wahyu Nugroho, Ketua PDOI Jawa Timur di sela kopi darat (Kopdar) dan Rembuk Santai bertema ‘Mengkritisi PM 118/2018’, yang digagas PDOI Jawa Timur di Warung Mami yang berlokasi di kawasan Maspion Square, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, dalam aturan tersebut memang ada pasal perihal aplikator, namun tidak spesifik dan mendetil. Padahal, sambung Herry, ungkapan yang selama ini dikeluhkan para driver online dalam aksi demo adalah kesewenang-wenangan aplikator. “Status kami ini adalah mitra, bukan budak mereka (aplikator, red),” seru Herry.

Selain itu, ada biaya yang harus ditanggung driver online saat harus mengikuti aturan dalam PM 118, dalam hal ini saat mengurus izin Angkutan Sewa Khusus (ASK). Selayaknya, biaya ASK tersebut dibebankan kepada aplikator atau koperasi yang menaungi driver online. 

“Kenapa dibebankan pada kami (driver online)? Padahal penghasilan kami sudah dipotong aplikator sebesar 20 persen tiap satu kali order perjalanan. Belum lagi potongan koperasi tiap minggu yang besarannya antara 25-35 ribu per minggu,” ungkap Herry yang juga mantan Ketua Persatuan Pengemudi Online Daerah (PPOD) Jawa Timur.

Bukan hanya itu. Keresahan driver online juga diakibatkan munculnya makelar atau calo-calo ASK yang berkedok ingin membantu driver online dalam pengurusan ASK. Tarif yang dipatok para calo juga melebihi ketentuan resmi dengan beaaran antara Rp400-850 ribu. “Padahal, kalau mengurus izin ASK sendiri, biaya resminya sekitar Rp375 ribuan,” ungkapnya.

Belum lagi, informasi hoax yang sengaja dihembuskan para makelar ASK, bahwa jika sampai 1 September 2019 belum memiliki izin ASK, maka akun milik driver online akan dibekukan aplikator. “Kami sudah memiliki bukti-bukti informasi hoax tersebut dan akan kami pelajari untuk perlunya diteruskan ke jalur hukum,” tegas Herry yang sudah 3 tahun ini menekuni profesi sebagai driver online.

Sementara, usai Kopdar, para driver online membubuhkan tandatangan di selembar kain putih sepanjang 10 meter sebagai bentuk penolakan terhadap aturan PM 118. Mereka juga saweran (urunan) untuk membiayai gugatan uji materiil PM 118 ke Mahkamah Agung (MA). 

“Jangan anggap kepedulian kami ini makar. Justru sebaliknya, kami ingin membantu dan mengingatkan pemerintah bahwa PM 118 masih perlu direvisi lagi,” ingat Daniel.

Menyoal rencana gugatan, Muhammad Sholeh yang ditunjuk sebagai lawyer para driver online, belum berkenan membeberkan pasal mana dalam PM 118 yang akan kembali diuji materialkan ke MA. “Intinya, saya selaku kuasa hukum akan mengakomodir aspirasi dan keberatan rekan-rekan driver online terhadap aturan PM 118,” kata Sholeh yang juga hadir dalam acara tersebut. 

Sekadar tahu, peraturan yang mengatur tentang keberadaan taksi online di Indonesia sudah tiga kali digugat. (sa/dan/ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here