Mangkir, Dua Direksi PT DPS Terancam Dijemput Paksa

0
124

Surabaya, Expostnews.com – Direktur Utama (Dirut) Bambang dan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Faisal terancam dijemput paksa. Alasan jemput paksa atas perintah Hakim Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Surabaya kepada jaksa tersebut, dikarenakan keduanya mangkir beberapa kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Floating Crane senilai Rp63 miliar.

“Kami mohon pada hakim agar jaksa tetap memanggil kedua saksi tersebut. Karena keterangan mereka kami anggap cukup penting,” ujar Samuel Benyamin Kuasa Hukum terdakwa, Riry Syeried Jetta, mantan Direktur Utama (Dirut) PT DPS dikonfirmasi, Sabtu (31/8/2019).

Samuel mengatakan, mereka telah berkali-kali dipanggil oleh jaksa, namun selalu tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. Keduanya, tidak diketahui dan tidak ada penjelasan tentang ketidakdatangannya sebagai saksi.

“Peranan kedua pejabat PT DPS ini dianggap penting, setelah terpidana Direktur Utama A&C Trading Network Antonius Aris Saputra, memberikan kesaksian di persidangan klien kami, terdakwa Riry Syeried Jetta, pada Kamis (29/8/2019) lalu,” ingatnya.

Sehingga, lanjut Samuel, pada saat rencana agenda saksi meringankan, pihaknya memohon kepada majelis hakim agar tetap kembali memanggil mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Alhasil, permohonan kuasa hukum terdakwa dipenuhi majelis hakim dan menyatakan menghadirkan saksi Dirut PT DPS Bambang dan Dirkeu, Faisal dengan cara jemput paksa. “Ya. Karena, keterangan keduanya dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya,” jelas Samuel.

Sementara, dalam keterangannya sebagai saksi mahkota, Direktur Utama A&C Trading Network Antonius Aris Saputra mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan uang muka, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut. “Seharusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut,” kata Aris dalam persidangan.

Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman pun sempat mengakui, jika hal itu adalah kerugian negara yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen PT DPS karena tidak melakukan perpanjangan jaminan.

Terpisah, Siswo Sujanto, Ahli Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum justru membenarkan upaya tindakan yang dilakukan terdakwa. Alasannya, dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi.

Lain halnya dengan kesaksian mantan Dirut PT DPS, Imam. Ia menyatakan, saat mulai menjabat Dirut, tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD dan juga tim memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasi PT DPS mengungkaokan, SK tersebut dibuat atas permintaan saksi Ina.

Dalam kesaksian Direktur PT DPS lainnya, Wayan menyatakan, Dirut dalam rapat terbuka dengan seluruh jajaran senior manajemen kala itu meminta agar siapapun yang memiliki info tentang floating dock yang sesuai dan berminat dijual agar ditindaklanjuti dengan tim. Keterangan ini berbeda dengan yang diberikan saksi Ina yang seolah-olah terdakwa Riry sudah mengarahkan pada satu barang.

Sebelumnya, perkara ini bermula ketika pada 2015, PT DPS mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar. Dari jumlah itu, Rp100 miliar di antaranya digunakan untuk membeli kapal floating crane. Rekanan dalam pengadaan kapal ini adalah PT A&C Trading Network. Meski alokasi anggarannya sebesar Rp100 miliar, namun harga kapal sendiri dibeli seharga Rp63 miliar. 

Kapal floating crane yang diibeli berasal dari Rusia. Sayangnya, kapal tersebut bukan kapal baru, melainkan kapal bekas buatan tahun 1973. Ketika kapal itu dibawa ke Indonesia, ternyata tenggelam di laut China. Dengan begitu, negara tidak mendapat kemanfaatan dari pembelian kapal tersebut. 

Perkara ini juga menyeret mantan Dirut PT DPS, Riry Syeried Jetta sebagai terdakwa. Dirut A&C Trading Network, Antonius Aris Saputra juga sudah divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (bro/sa/ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here