Perpres 63/2019 Diberlakukan, Ini Tanggapan PHRI Jatim

0
164

Surabaya, Expostnews.com – Kebijakan pemerintah terhadap penggantian istilah asing dengan Bahasa Indonesia mendapat tanggapan serius Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur. Dalam keterangannya, PHRI Jawa Timur mengaku, kewajiban yang dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 63/2019 tersebut tak semudah membalik telapak tangan.

“Artinya, kami butuh waktu, dan itu lama sosialisasinya mengubah istilah asing menjadi Bahasa Indonesia,” tutur Wakil Ketua PHRI Jatim Bidang SDM dan Sertifikasi, Hari Setiyono, Jumat (11/10/2019).

Alasannya, penamaan pada sejumlah hal yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia itu sangat menyangkut aspek perhotelan secara keseluruhan. Selain itu, ada kalangan tertentu yang menyebut, pola yang pernah terjadi di tahun ’90 an ini merupakan langkah mundur.

“Terutama, dikaitkan dengan kegiatan bisnis dibidang hotel, khususnya pariwisata umumnya, ini (wajib ubah istilah, red) adalah langkah mundur,” ulasnya.

Lebih jauh dijelaskan, konsep yang digunakan dalam menjalankan operasional hotel tersebut berasal dari luar negeri. Alhasil, hampir semua penamaan ruangan maupun nama jabatan, cenderung menggunakan bahasa asing. “Ini karena konsepnya menggunakan bahasa asing. Tapi, coba kami sampaikan mengenai hal ini ke seluruh anggota/pengurus PHRI untuk bisa menerapkan kebijakan ini,” yakin Hari.

Namun, ia mengingatkan, sebenarnya konsep Perpres 63/2019 ini, pernah menjadi imbauan pemerintah pada tahun 1990-an untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Hanya saja, beberapa anggota PHRI sempat menyimpulkan, bahwa hal tersebut merupakan langkah mundur dan seolah mengubah kesan.

“Contoh riil, dulu ada Tunjungan Plaza diubah menjadi Plaza Tunjungan, alau nama besar masih memungkinkan,” ingatnya.

Akan menjadi aneh, ketika peralihan bahasa itu masuk ke dalam operasional hotel, seperti halnya Room Boy yang menjadi jabatan cukup populer, berubah jadi Juru Kamar. Kemudian, Waitress berganti nama menjadi pramusaji dan seterusnya.

“Dari situlah PHRI Jatim memandang, butuh waktu yang lama untuk mensosialisasikan Perpres 63 Tahun 2019, sekaligus menyesuaikan secara keseluruhan kepada seluruh hotel-hotel yang ada di Jawa Timur,” ulasnya.

Menyinggung sektor pariwisata, Hari menambahkan, saat ini sedang digalakkan untuk mencapai kunjungan wisata mancanegara sebanyak 20 juta orang. Apabila di dalam negeri menggunakan bahasa semula, yakni bahasa asing dan diubah menjadi Bahasa Indonesia, kata Hari, tidak mengurangi rasa hormat terhadap peraturan tersebut.

“Kemungkinan akan menjadi kesan baru yang bisa dipertimbangan untuk orang asing yang ingin berlibur ke Indonesia atau sedang merencanakan ke Indonesia. Karena, mereka butuh waktu lama untuk mempelajari hal itu. Bisa juga ketika ada perubahan, mereka urung ke Indonesia,” tutupnya.

Kendati demikian, kata Hari, secara pribadi sangat mendukung, regulasi yang ditelurkan pemerintah terkait penamaan istilah asing diubah Bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dirinya merasa senang, karena lahirnya Perpres 63 Tahun 2019 itu semakin menjiwai rasa nasionalismenya sebagai bangsa dan warga di negara yang berdaulat.

“Seperti yang kita ketahui, ada tiga yang sudah disepakati dalam Sumpah Pemuda, yaitu Bertanah Air Satu Tanah Air indonesia, Berbangsa Satu Bangsa Indonesia dan Berbahasa Satu Bahasa Indonesia,” kenang Hari saat ditemui di beranda sebuah hotel berbintang di kawasan Jl Basuki Rahmat Surabaya. (krs/sa/ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here