PLN Cabut Subsidi 900 VA, YLPK: Ajukan Keberatan

0
34

Surabaya, Expostnews.com – Masyarakat dipersilakan mengajukan keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN. Pengajuan keberatan kepada pengelola listrik milik negara tersebut menyusul rencana pencabutan subsidi untuk pelanggan/pengguna listrik berdaya 900 volt ampere (VA).

“Silakan mengajukan keberatan kepada PLN,” kata Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, Said Sutomo mengomentari kebijakan yang mulai diberlakukan pemerintah di awal 2020 tersebut.

Hanya saja, ingat Said, surat pengajuan yang dibuat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau dalam kategori tidak mampu. Selanjutnya, surat resmi yang disertakan alasan-alasan yang melatarbelakangi keberatan terhadap kebijakan PLN tersebut ditembuskan ke YLPK Jatim.

“Nanti, kami evaluasi untuk menentukan kelayakannya. Apakah pelanggan 900 VA itu layak disebut miskin untuk tidak dinaikkan, atau tidak dikategorikan sebagai orang yang mampu,” jelas Said Sutomo.

Terkait setuju atau tidak setuju, kata Said, YLPK Jatim juga menitikberatkan pada hasil studi kemampuan dan kesediaan orang untuk membayar. Untuk mengukur kemampuan itu, harus ada parameter yang obyektif. “Seperti, diukur dari pendapatan, jumlah keluarga hingga kebutuhan per bulannya,” ulas Said.

Pasalnya, ada sebagian orang yang diasumsikan mampu, namun saat listrik 900 VA dinaikkan tarifnya akan menjadi tidak mampu. Ada juga kategori yang benar-benar mampu dan layak dinaikkan tarif listriknya. “Tapi, kalau memang belum mampu, ya jangan dinaikkan (tarif, red),” harapnya.

Ditanya kesediaan masyarakat untuk membayar? Said mengakui, memang ada individu yang disebut mampu, namun enggan membayar. Alasan yang kerap dikemukakan adalah, pelayanan distribusi listrik PLN dianggap belum maksimal. “Karena tidak sesuai harapan pelanggan pada umumnya,” tukas Said di kantornya.

Menyikapi persoalan tarif ini, Said Sutomo meminta, pemerintah seharusnya tegas dalam menetapkan kebijakannya. Sebab, seringkali pemerintah menggunakan istilah penyesuaian tarif/harga pada kebijakan yang pada dasarnya harga/tarif naik.

“Harusnya menaikkan tarif. Rakyat jangan dibodohi dengan istilah kata-kata. Kalau memang naik, ya bilang saja naik. Sehingga, masyarakat bisa mengantisipasi dan mengukur kemampuan dan kesediaan untuk membayar,” kritiknya. (krs/sa/ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here