Respon BPH Migas, Organda Tanjung Perak Mogok Operasi

0
390

Surabaya, Expostnews.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Khusus Tanjung Perak sepakat menghentikan, seluruh operasional truk yang beraktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (24/9/2019). Aksi yang tersulut surat edaran (SE) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) itu berlangsung sejak pagi.

“Kami stop operasi sejak pukul 08.00 Wib hari ini” tukas Ketua DPC Organda Khusus Tanjung Perak, Kody Lamahayu Fredy dikonfirmasi.

Menurutnya, aksi yang berlangsung 3 jam tersebut, kini telah berjalan normal kembali. Alasannya, kondisi ‘genting’ terkait peniadaan subsidi solar sesuai SE BPH Migas itu telah dicabut.

“Dampaknya, kami kehilangan pendapatan dalam satu rit. Kalau satu rit Rp300 ribu, kalikan saja dengan 8 ribu unit truk anggota kami,” jelas Kody.

Namun demikian, kata Kody, aksi mandek operasi selama 3 jam tersebut, cukup memberikan efek terhadap pembatasan solar subsidi oleh BPH Migas. Alhasil, truk-truk angkutan barang yang beroperasi di Tanjung Perak sudah diperkenankan membeli/mengisi solar harga subsidi. “Sekarang, kami sudah diperbolehkan menggunakan solar subsidi untuk truk kami,” akunya.

Sebelumnya, Kody bersama jajaran Organsa Khusus Tanjung Perak menyatakan keberatan atas terbitnya SE BPH Migas terkait pembatasan penggunaan solar subsidi. Ia mengatakan, SE No. 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada 29 Juli 2019 itu telah memilah dan mengotak-kotakkan harga di konsumen.

“Contohnya, mobil pribadi boleh ngisi (solar subsidi, red), lalu kenapa kami tidak boleh? Ini nggak bener ada dua harga untuk pemakaian solar. Solar subsidi/Bio Solar harganya Rp5.150/liter, Dexlite Rp10.200/liter,” herannya.

Alasan BPH Migas melarang truk trailer maupun tronton menggunakan solar subsidi, lanjut Kody, sangat tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, truk-truk milik pengusaha Organda Khusus Tanjung Perak merupakan angkutan yang rata-rata mengangkut kegiatan bongkar muat/sembako di pelabuhan.

“Kami mengangkut dari kapal ke kapal, dari lapangan kontainer dan lambung kapal serta mengirim ke kapal, bukan di perkebunan, pertambangan atau perindustrian,” jelas Kody.

Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah memberikan bahan bakar khusus dengan harga yang juga disesuaikan untuk angkutan/truk yang beroperasi di pelabuhan. Apabila, solar tersebut diciptakan dua harga, pengusaha akan kesulitan dalam mengendalikan operasionalnya.

“Dengan selisih harga 100 persen, sudah pasti kami harus mengatur. Kalau sudah begitu, ongkos akan naik. Akhirnya, masyarakat yang terkena imbasnya,” sambung Ayub Pose, Kabid Organisasi Organda Khusus Tanjung Perak.

Sekadar tahu, BPH Migas menyatakan diterbitkannya Surat Edaran No. 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada 29 Juli 2019 untuk meminimalkan jebolnya kuota subsidi 2019.

Apabila BPH Migas tidak melakukan pengawasan, maka kuota subsidi solar akan habis pada Oktober mendatang. Berdasarkan data BPH Migas yang dikutip bisnis.com, tercatat penyaluran BBM bersubsidi sebesar 71,73% dari total target 15.110.000 kiloliter (KL) hingga Agustus lalu.

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 10.839.064 kiloliter (KL) atau 71,73% dari total 15.110.000 KL hingga Januari – Agustus 2019. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut terbagi atas solar sebanyak 10.484.597 KL, dan minyak tanah 354.467 KL.

Di sisi lain, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 7.956.171 KL atau 72,32% sepanjang delapan bulan pertama tahun ini.

“Karena tidak ada revisi APBN 2019, maka target penyaluran BBM bersubsidi disesuaikan kuota yang ada. Melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi, khususnya solar ini, salah satunya adalah helatan pesta demokrasi,” ungkap Komite BPH Migas Henry Ahmad. (sa/ms/bis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here